PEREKONOMIAN INDONESIA EKONOMI KERAKYATAN

KONSEP EKONOMI KERAKYATAN Ekonomi kerakyatan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 33 UUD 1945, adalah sebuah sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.

Prinsip dasar dalam ekonomi kerakyatan Terdapat, yaitu : 1.Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; 2.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan 3.Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Implementasi Ekonomi Kerakyatan Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan; mengembangkan koperasi (Pasal 33 ayat 1). Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; mengembangkan BUMN (Pasal 33 ayat 2). Menguasai dan memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3).

Mengembangkan koperasi Mengembangkan BUMN; PERAN NEGARA DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN: Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34 Mengembangkan koperasi Mengembangkan BUMN; Memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; Memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; Memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

PERAN NEGARA DALAM EKONOMI KERAKYATAN menurut Revrisond Baswir, 2009 Mengelola anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat; Memberlakukan pajak progresif dan memberikan subsidi. Menjaga stabilitas moneter. Memastikan setiap warga negara memperoleh haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2). Memelihara fakir miskin dan anak terlantar (Pasal 34). Pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. Di Indonesia, pajak progresif diterapkan pada pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi, yakni:[1] Untuk lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai dengan Rp 50 juta, tarif pajaknya 5% Untuk lapisan PKP di atas Rp 50 juta hingga Rp 250 juta, tarif pajaknya 15% Untuk lapisan PKP di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta, tarif pajaknya 25% Untuk lapisan PKP di atas Rp 500 juta, tarif pajaknya 30%.

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan

MODEL PENDEKATAN PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN PENDEKATAN KULTURAL adalah program rekayasa sosial budaya untuk mengkondisikan akses informasi dengan berbagai media yang tersedia. Contoh programnya PNPM PENDEKATAN STRUKTURAL adalah program-program operasional yang diarahkan untuk mengatasi keterbatasan akses kebanyakan rakyat kecil, misalnya modal dan cara pemasaran. Contoh programnya KUD, UMKM dan PDPP.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat Tujuan Umum PNPM Mandiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri Tujuan Khusus PNPM Mandiri • meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat. • meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. • peningkatan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (pro-poor). • meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, PT, LSM dan organisasi lainnya untuk mengefektifkan upaya penangg ulangan kemiskinan. • meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal

Pndekatan PNPM Mandiri •Menggunakankecamatan sebagai fokus program PNPM Mandiri. •Memposisikan masyarakat sebagaipenentu/pengambil kebijakan pembangunan pada tingkat lokal. •Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif. •Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.

Kegiatan PNPM Mandiri •Penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana. •Penyediaan sumber daya keuangan/modal melalui dana yang bergulir,dan kredit kecil untuk membantu mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat kecil. •Peningkatan kualitas SDM. •Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan local melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, serta penerapan tata kepemerintahan yang baik.

Manfaat PNPM Mandiri •Memperluas kesempatan kerja dan membuka lapangan kerja yang baru. •Meningkatkan pendapatan masyarakat. •Menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri. •Membantu kaum yang kurang mampu. •Mampu menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat. •Membantu pembangunan berbagai fasilitas umum dan sarana prasarana

Koperasi Unit Desa adalah koperasi serba usaha yang beranggotakan masyarakat yang berdomisili di pedesaan atau penduduk desa yang paling tidak mencakup wilayah kecamatan. Tujuan : bertujuan untuk mencapai pemerataan kemakmuran rakyat. Fungsi Perkreditan untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.

Kelebihan & Kekurangan KUD Membantu petani dalam hal pemasaran hasil produksinya. Membantu rakyat pedesaan dalam mengembangkan usahanya di bidang pertanian melalui bantuan kredit. Dijadikan sarana untuk mencapai pemerataan pendapatan dan kemakmuran rakyat. Bunga dalam pemberian kredit rendah. Kekurangan Pejabat koperasi KUD terlalu cepat memberi bantuan kredit tanpa disertai pembinaan dan pengawasan yang insentif. Penyuluhan mengenai KUD dilakukan tanpa ada koordinasi dengan dinas teknis lain. Jumlah tenaga pembina koperasi tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah anggota masyarakat yang dilayani. Membeli hasil pertanian dibawah harga pasar. Belum mampu bersaing di pasaran. Kurangnya permodalan

PDPP (Program Dasar Pembangunan Partisipatif) Adalah program yang mendasari dan sekaligus member kerangka bagi berbagai upaya pembangunan daerah dalam memobilisasi sumberdaya sesuai dengan semangat otonomi daerah menuju pencapaian kinerja pembangunan kabupaten/kota yang berkelanjutan. Tujuan : Menyediakan instrument bagi pemerintah daerah kabupaten/ kota dalam merencanakan dan mengelola pembangunan daerah yang partisipatif dan berorientasi pada pencapaian hasil (kinerja).

Manfaat PDPP Menjaring aspirasi masyarakat Menjembatani proses perencanaan dengan penganggaran Mempercepat prioritas investasi dan alokasi keuangan Mobilisasi potensi pendapatan daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan publik Mengembangkan ekonomi lokal Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan

Unsur-unsur yang terlibat Kelompok komunitas (konsultan, anggota LSM atau mitra local setempat) Pemerintah daerah atau Tim Teknis Non-government stakeholders(NGS)

Kelebihan & Kekurangan PDPP Mendorong keswadayaan masyarakat Meningkatkan tanggung jawab masyarakat Meningkatkan kemampuan masyarakat Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran Meningkatkan efektivitas pembangunan Meningkatkan keterbukaan dalam pengelolaan pembangunan Kekurangan Masalah dana, anggaran dari APBD rendah. Sering terjadinya perubahan kebijakan baik dari pusat maupun di tingkat daerah sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya sosialisasi PDPP pada masyarakat dan lembaga pemerintah.