PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Berkelas.
Advertisements

BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
BY:RINDHA WIDYANINGSIH
DEPARTEMEN PERTAHANAN RI
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
KI kd/indikator materi pustaka
strategi pembelajaran pkN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NASIONAL
Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Geostrategi Indonesia
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Bab VIII Ketahanan Nasional
PENTINGNYA KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
Kelompok 1 Aprilian widia putra Irman firmanto ABDUL GOPUR Adhi anggara Adhtiya karisma putra.
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
GEOSTRATEGI INDONESIA
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.
PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
SEMINAR DAN LOKAKARYA NASIONAL “BELA NEGARA” “GRAND DESIGN KURIKULUM BELA NEGARA DAN RANCANGAN IMPLEMENTASINYA” TEGUH SOEDARTO Surabaya, 1 Oktober 2016.
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
GEOSTRATEGI INDONESIA
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
NILAI DAN PRINSIP Nilai-nilai 1945
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
BERBAGAI ANCAMAN TERHADAP KEUTUHAN NKRI
Pendidikan Kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Pengaruh Aspek Politik
Pendidikan Kewarganegaraan
KELOMPOK 8 IRFAN EKO W A FAJAR TRI K A
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Bab VIII Ketahanan Nasional
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Unsur Dasar Wawasan Nusantara
KOORDINATOR DRS. SYAMSU RIDHUAN, M. PD MATAKULAIH UMUM UNIVERSITAS
WUJUD KETAHANAN NASIONAL
GEOPOLITIK (Wawasan Nusantara)
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
BAB 1 USAHA PEMBELAAN NEGARA
Presented By: Lailatul Hikmah
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Indh nur khalifah X-Mia
Kerja Kelompok PKN Kelas IX-I Tentang HANKAMRATA
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
POKOK BAHASAN (4) BELA NEGARA.
pertahanan negara yaitu segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara.Dengan.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
OTONOMI DAERAH.
WAWASAN NUSANTARA dan KETAHANAN NASIONAL
Pendidikan Kewarganegaraan
PENDIDIKAN BELA NEGARA Anita Latifah, S.Si, MH. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara a.Situasi NKRI terbagi dalam Periode-periode Periode yang.
KELOMPOK 6 Hak dan Kewajiban Warga Negara, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional 1. Abdus Sofi ( ) 2. Yusri Alfathathsani.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
BAB 1 BELA NEGARA. Pengertian Bela Negara Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mencari nafkah, sumber kehidupan kita bersama. Seandainya lingkungan.
“RENCANA PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN OLEH PEMERINTAH” KEBUTUHAN ATAU PEMBOROSAN PEMBICARA : Suryo Wibisono.
Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,
Transcript presentasi:

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA KELOMPOK 2

ANGGOTA M. HAMDI AZI (2016030006) CHAIRUL BARRY JUANDA LESMANA () LUTHFI NURKHOLIK () DIKI HENDRI () FERNANDO SIMANJUNTAK

SISTEMATIKA PRESENTASI (HAMDI) 1. Pengertian Pertahanan Negara 2. Definisi Keamanan Negara 3. Komponen Pertahanan Negara 4. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan Negara 5. Politik serta Strategi Pertahanan dan Keamanan Negara 6. Implementasi Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara

1. PENGERTIAN PERTAHANAN NEGARA (bg. Joe) Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri

2. Definisi Keamanan Negara (bg.joe) Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". Dalam kajian tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal: "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang diaggapnya penting (vital)

3. KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA (CHAIRRUL BARRY) KOMPONEN UTAMA KOMPONEN PENDUKUNG KOMPONEN CADANGAN

Komponen utama (CHAIRUL) "Komponen utama" adalah Tentara Nasional Indonesia, yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas tugas pertahanan.

Komponen cadangan (DIKI HENDRI) "Komponen cadangan" (Komcad) adalah "sumber daya nasional“ yang telah disiapkan seperti sumber daya manusia dan dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Contohnya seperti : wajib militer

Komponen pendukung (DIKI HENDRI) "Komponen pendukung" adalah komponen yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Contoh nya : Satuan pengamanan (Satpam) Resimen Mahasiswa (Menwa)

SKEMA KETAHANAN NASIONAL (HAMDI) Langsung Dari luar Dari dalam Tidak langsung Kemampuan Mengembangkan Kekuatan nasional Tantangan Ancaman Hambatan gangguan Keuletan dan ketangguhan Hal upaya

4. Postur Kekuatan Pertahanan Dan Keamanan (HAMDI) Untuk membangun postur kekuatan Hankam terdapat empat pendekatan yang digunakan yaitu : 1. pendekatan ancaman 2. misi 3. kewilayahan 4. Ideologi, politik, Ekonomi, Sosial Budaya, HanKam

bagan POSTUR PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA (HAMDI) UUD 1945 UU / PERATURAN Ideologi Geografi TANTANGAN Politik Sumber kekayaan alam PEMERINTAHAN DAN MASYARAKAT Ekonomi SosBud HanKam Kependudukan Lingkungan strategis

5. Politik serta Strategi Pertahanan dan Keamanan (LUTHFI) Dwi fungsi ABRI mengandung pengertian bahwa ABRI mengemban dua fungsi, yaitu fungsi sebagai kekuatan Hankam dan fungsi sebagai kekuatan sosial politik. Tujuannya ialah untuk mewujudkan stabilitas nasional yang bagus dan dinamik di segenap aspek kehidupan bangsa dalam rangka untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila

SEJARAH PERAN SERTA HANKAM DI BIDANG POLITIK(LUTHFI) Pada saat pemberontakan G 30 S/PKI di mana kepemimpinan sipil gagal menyelamatkan Pancasila dari rongrongan Partai Komunis, lagi-lagi ABRI tampil di depan menyelamatkan Republik ini. Secara historis dan budaya dwi fungsi ABRI dapat diterima oleh rakyat Indonesia kendatipun harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.

6. Implementasi Pancasila Sebagai ideologi Pembuatan Kebijakan Negara Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara(FERNANDO) Pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan yang terkandung dalam Pembukaan UUD tahun 1945 merupakan pancaran dari Pancasila PENJABARAN DARI POKOK PIKIRAN TERSEBUT TERMASUK KEDALAM 4 ASPEK KEHIDUPAN BERNEGARA : politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi POLEKSOSBUD HANKAM

Bukti pertahanan dan keamanan negara di UUD 1945(FERNANDO) Aspek pertahanan keamanan dituangkan dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara

STUDY KASUS(SEMUA YANG DAPAT MEWAKILI) MALAYSIA PERNAH MENGAKUI BAHWA PULAU AMBALAT DAERAH KEKUASAAN MALAYSIA.

ANALISIS Sudut pandang Indonesia : Malaysia telah melanggar hukum kewilayahan NKRI Malaysia tidak mau mengakui peta internasional yang menyatakan bahwa pulau Ambalat termasuk dalam wilayah NKRI Malaysia hanya mengkomunikasikan damai di tingkat dunia tetapi pada kenyataannya tidak.

Sudut Pandang Mahasiswa Pemerintah lalai terhadap pulau-pulau kecil (kontrol kerja pada sistem HANKAM) Malaysia lancang mengklaim Ambalat sebagai hartanya atas dasar peta yang dibuat sendiri tahun 1979 Tidak adanya konsistensi Malaysia terhadap perjanjian batas wilayah yang telah disepakati

SEKIAN TERIMA KASIH

SESI TANYA JAWAB