PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
E - Government  Elviera Fella  Anggun Dwi Fitria  Muhammad Rayhan  Sherly Mareta  Ryan Darmasaputra
Advertisements

Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.
Administrasi Pelayanan Publik
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Dodi Setiawan Riatmaja
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI PNPM. PENGERTIAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN ATAU YANG DALAM BAHASA INGGRIS DISEBUT SEBAGAI “DEVELOPMENT” ADALAH : SERANGKAIAN.
Nama Perusahaan Rencana Bisnis LOGO ANDA.
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
E-Government Agusdianto Albert Fleming Bayu Astha Linda.W
SEJARAH BIROKRASI PARKINSON (parkinson’s Law) & DLM.PRAKTEK
KONSEP DAN IMPLEMENTASI BALANCED SCORECARD DALAM MANAJEMEN STRATEGIK
KEPEMIMPINAN dan PEMBERDAYAAN
STIE GOTONG ROYONG CABANG CILEDUG
ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA
DESENTRALISASI KESEHATAN
PELATIHAN MBS UNTUK SATUAN PENDIDIKAN Pelaksanaan : 16 – 18 Mei 2009.
Konsep pelayanan publik
macam-macam sistem ekonomi Pelaku-pelaku perekonomian di Indonesia
a) Adm. Publik berperan menjamin pemerataan distribusi pendapatan Nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara berkeadilan. b) Adm. Publik melindungi.
Drs. Surjadi.M.Si-Widyaiswara Utama Bandiklat Prov. Jatim
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
Sistem Ekonomi.
Information Systems, Organizations, and Strategy
PROFIL PERUSAHAAN.
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM)
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
MANAJEMEN STRATEGIK.
MAKUL : MBS 2 sks Dr. Ratnawati Susanto, M.M.,M.Pd
Pengukuran Kinerja Sektor Publik
Konsep Dasar MATERI - 1.
JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
ORGANISASI PUBLIK VS ORGANISASI BISNIS
E - Government Elviera Fella Anggun Dwi Fitria
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
MANAJEMEN STRATEGIK.
Inovasi Menuju Birokrasi Kelas Dunia
Mata Kuliah Ciri Universitas Universitas Mercu Buana - Jakarta
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Konsep pelayanan publik
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Manajemen Umum By : Nur Alam MN, SE.
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN DI INDONESIA
Pendelegasian Wewenang
PB. 6b. PEMERINTAHAN DESA PENDAHULUAN
PELAKU EKONOMI DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA
PEMBANGUNAN UTK SIAPA TIM INTI KOTAKU.
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
Pusat Pertanggungjawaban : Pusat Pendapatan dan Pengeluaran
FUNGSI PEMERINTAH.
Rule Of law (PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM) 1.
Pelaku ekonomi di indonesia
Pengertian Kekuasaan (Power)
Paradigma Administrasi Publik
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
E-Government Reformasi Birokrasi
PROSES KEWIRAUSAHAAN Orang yang berhasil dalam berwirausaha adalah orang yang dapat menggabungkan nilai,sifat utama (pola sikap) dan prilaku dengan bekal.
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
MEDIA TAYANG SPB 1.1 PERUBAHAN MENDASAR DESA
Information Systems, Organizations, and Strategy
E-Government Reformasi Birokrasi
CARA PANDANG ILMU SOSIAL Mengenai Perubahan Bidang Pendidikan
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
DEFINISI DAN KONSEP MANAJEMEN, PARADIGMA MANAJEMEN YANG BERUBAH
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Transcript presentasi:

PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN JUDUL PERGESERAN PARADIGMA KEPEMERINTAHAN

OLEH SEBAB ITU PEMERINTAH DIIBARATKAN SEBAGAI NAKHODA PENGERTIAN PEMERINTAH (GOVERNMENT) BERASAL DARI KATA YUNANI YG BERARTI MENGARAHKAN (STEERING), JADI TUGAS UTAMA PEMERINTAH ADALAH MENGARAHKAN (STEERING) DAN BUKAN MEMBERI/MENYEDIAKAN PELAYANAN (ROWING) (E.S. SAVAS) OLEH SEBAB ITU PEMERINTAH DIIBARATKAN SEBAGAI NAKHODA

BIROKRASI ADALAH ORGANISASI YANG RASIONAL DAN EFISIEN UNTUK MENGGANTIKAN KEKUASAAN YANG SEWENANG- WENANG DAN OTORITER MELALUI DISTRIBUSI KEWENANGAN/OTORITAS DAN SPESIALISASI FUNGSIONAL

MENGARAHKAN VS MENDAYUNG MENGARAHKAN = MEMBERI ARAH DENGAN MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF SEHINGGA MASYARAKAT LEBIH MAMPU MENYELESAIKAN PERSOALAN MEREKA SEHINGGA MAMPU TUMBUH DAN BERKEMBANG SECARA DINAMIK DAN SEHAT MENDAYUNG = MEMBERIKAN ATAU MENYEDIAKAN PELAYANAN (MENGUMPULKAN PAJAK DAN MEMBERIKAN PELAYANAN)

CIRI-CIRI PEMERINTAHAN YG BAIK KATALIS BERBASIS MASYARAKAT DIGERAKKAN OLEH MISI KOMPETITIF BERORIENTASI HASIL/OUTCOME BERORIENTASI PELANGGAN BERORIENTASI PASAR WIRAUSAHA ANTISIPATIF DESENTRALISASI

PEMERINTAHAN KATALIS PEMERINTAHAN KATALIS = PEMERINTAHAN YANG MAMPU MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF BAGI SELURUH WARGANYA UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG SECARA DINAMIK DAN SEHAT.

PEMERINTAHAN BERBASIS MASYARAKAT SEMAKIN TUA SAYA SEMAKIN YAKIN BAHWA AGAR BENAR-BENAR BERJALAN, SEMUA PROGRAM HARUS DIMILIKI OLEH MASYARAKAT YG DILAYANI. INI BUKAN SEKEDAR RETORIKA TETAPI KENYATAAN. JADI HARUS ADA KEPEMILIKAN OLEH MASYARAKAT (GEORGE LATIMER, MANTAN WALIKOTA ST. PAUL) MASYARAKAT SEBAGAI PELAKU UTAMA/SUBYEK YG BERDAULAT DIMANA KEPUTUSAN AKHIR ADA DI TANGAN MEREKA

PEMERINTAHAN YG DIGERAKKAN OLEH MISI JANGAN MEMBERITAHU ORG CARA MELAKUKAN SESUATU, TETAPI KATAKAN HARAPAN ANDA YG HARUS MEREKA CAPAI, MAKA ANDA AKAN TERKEJUT MELIHAT KEPINTARAN MEREKA (JENDERAL GEORGE S. PATTON) DIGERAKKAN OLEH MISI VERSUS DIGERAKKAN OLEH ATURAN ATURAN DIBUAT UTK MEN-SUKSESKAN MISI BUKAN TERBALIK MISI TIDAK DAPAT DILAKUKAN OLEH SEBAB HAMBATAN ATURAN

PEMERINTAHAN KOMPETITIF PERSOALAN UTAMA BUKANLAH SEKTOR PUBLIK VERSUS SEKTOR SWASTA MELAINKAN ADALAH KOMPETISI VERSUS MONOPOLI (JOHN MOFFIT, SEKRETARIS KEPALA, GUBERNUR MASSACHUSETTS WILLIAM WELD) KOMPETISI BUKAN JOR-JORAN TETAPI BERUPAYA MENJADI YANG TERBAIK SESUAI DENGAN KEKHASAN/KEUNIKAN MASING-MASING

PEMERINTAHAN BERORIENTASI HASIL AKHIR (OUTCOME) KONVENSIONAL : PRESTASI SELALU DIKAITKAN DGN MASA KERJA, JML ANGGARAN, JML KARYAWAN, OTORITAS YG DIMILIKI, DSB, ATAU OUTPUT BERAPA BANGUNAN, JALAN, JEMBATAN, DLL YG SUDAH DIBANGUN. INOVASI : PRESTASI HARUSNYA DINILAI TERHADAP OUTCOME / SUMBANGANNYA TERHADAP PENINGKATAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

PEMERINTAHAN BERORIENTASI PELANGGAN KAPAN ANDA MERASA DIHARGAI SECARA LAYAK SBG PELANGGAN DI SEKOLAH ANAK ANDA, MENGURUS KTP, SIM, STNK, DLL ?? BANYAK KANTOR PEMERINTAH TIDAK SADAR/PEDULI SIAPA PELANGGAN MEREKA (MONOPOLI, KEKUASAAN, PELANGGAN BUKAN SUMBERDANA, DSB) PELUANG UTK MEMILIH PENYEDIA JASA AKAN MENINGKATKAN TANGGUNG GUGAT (ACCOUNTABILITY) SUATU INSTANSI

PEMERINTAHAN BERORIENTASI PASAR PASAR KOMERSIAL VERSUS PASAR SOSIAL BUKAN TUNDUK PD PASAR TETAPI MENGKONDISIKAN PASAR KESEIMBANGAN ANTARA PENAWARAN & PERMINTAAN PERWASITAN

PEMERINTAHAN WIRAUSAHA MEMBELANJAKAN VERSUS MENGHASILKAN UANG (APBN/D) MENGHABISKAN ANGGARAN ADALAH PRESTASI MENGHEMAT ANGGARAN ADALAH KEGAGALAN/KEBODOHAN SUMBERDANA BUKAN PELANGGAN

PEMERINTAHAN ANTISIPATIF PENYEDIAAN PELAYANAN UNTUK MEMERANGI PERSOALAN SAKIT - PELAYANAN KESEHATAN KEJAHATAN - POLISI KEBAKARAN - PEMADAM KEBAKARAN PREVENTIF VERSUS KURATIF (KASUS PEMADAM KEBAKARAN)

PEMERINTAHAN DESENTRALISASI DARI HIRARKI KE PARTISIPASI DARI HIRARKI KE JARINGAN TIM KERJA

KESIMPULAN REDIFINISI PERAN PEMERINTAH DARI MENJADI FOKUS PD MENYEDIAKAN (ROWING) PENGUASA OTOKRASI FOKUS PD MENGEMUDIKAN (STEERING) KATALIS DEMOKRASI

KONSEKWENSI THD POSISI MASYARAKAT & PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DARI MENJADI M SBG OBYEK DEMOKRASI REPRESENTASI PARTISIPASI MASYARAKAT M SBG SUBYEK DEMOKRASI PARTISIPATIF MANAJEMEN MASYARAKAT

REFLEKSI PELAYANAN DARI KOMPETEN KE INKOMPETEN DO FOR KE DO WITH, EMPATI, RASA BELA POPULARITAS KE PENYANGKALAN DIRI SEKTORAL KE INTEGRASI /MENJADI BAGIAN/TIMBAL BALIK/INKARNASI MEMIMPIN KE DIPIMPIN YG KUASA KE KONTROL SOSIAL