ETIKA dan PROSES KEBIJAKAN PUBLIK (Pertemuan ke II) Mata Kuliah Etika Administrasi dan Kebijakan Publik MAP-UMA

Etika Administrasi Publik Ethics is the rules or standards governing, the moral conduct of the members of an organization or management profession (Chandler & Plano, The Public Administration Dictionary, 1982) Aturan atau standar pengelolaan, pedoman moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen Aturan atau standar pengelolaan yang merupakan pedoman moral bagi administrator publik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat

Kedudukan Etika dalam Studi Administrasi Publik Teori administrasi publik klasik kurang memberi perhatian pada pilihan-pilihan moral (etika). Kebutuhan moral administrator hanyalah keharusan untuk menjalankan tugas sehari-hari secara efisien dan efektif. Dengan diskresi yang dimiliki, administrator publik tidak hanya harus efisien, tapi juga harus dapat mendefinisikan kepentingan publik, barang publik dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan atau tindakan secara bertanggungjawab.

Prilaku melanggar Etika Administrasi Kebohongan kepada publik KKN = Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Melanggar nilai-nilai publik: responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan lain-lain Mengorbankan, mengabaikan atau merugikan kepentingan publik Melanggar sumpah jabatan

Moralitas Pribadi Konsep baik-buruk, benar-salah yang telah terinternalisasi dalam diri individu Produk dari sosialisasi nilai masa lalu Moralitas pribadi adalah superego atau hati nurani yang hidup dalam jiwa dan menuntun perilaku individu Konsistensi pada nilai mencerminkan kualitas kepribadian individu Moralitas pribadi menjadi basis penting dalam kehidupan sosial dan organisasi

Etika Profesi Nilai benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan pekerjaan profesional Nilai-nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip profesionalisme (kapabilitas teknis, kualitas kerja, komitmen pada profesi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik profesional yang berlaku secara universal Penegakan etika profesi melalui sanksi profesi (pencabutan lisensi)

Etika Organisasi Konsep baik-buruk dan benar-salah yang terkait dengan kehidupan organisasi Nilai tersebut terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi modern (efisiensi, efektiitas, keadilan, transparansi, akuntabilitas, demokrasi) Dapat dirumuskan ke dalam kode etik organisasi yang berlaku secara universal Dalam pelaksanaan penegakan kode etik organisasi dipengaruhi oleh kepentingan sempit organisasi, kepentingan birokrat, atau kepentingan politik dari politisi yang membawahi birokrat Penegakan etika organisasi melalui sanksi organisasi

Etika Sosial Konsep benar-salah dan baik-buruk yang terkait dengan hubungan-hubungan sosial Nilai bersumber dari agama, tradisi, dan dinamika sosial Pada umumnya etika sosial tidak tertulis, tetapi hidup dalam memori publik, dan terinternalisasi melalui sosialisasi nilai di masyarakat Etika sosial menjadi basis tertib sosial Masyarakat memiliki mekanisme penegakan etika sosial, yaitu melalui penerapan sanksi-sanksi sosial

Pentingnya Peraturan Etika Untuk mencegah kecenderungan mengutamakan kepentingan pribadi. Etika bersifat kompleks, sering kali bersifat dilematis, karena itu diperlukan pedoman yang dapat memberikan kepastian tentang mana yang benar dan salah (mana yang baik dan buruk) Penerapan peraturan etika dapat membuat perilaku etis menimbulkan efek reputasi. Organisasi publik sekarang banyak dihujat karena kinerjanya dinilai buruk, karena itu perlu etika

Ethical Value implications Kebijakan Publik Fungsi Politik= perumusan kebijakan Fungsi Administratif= implementasi kebijakan Administrasi Negara Keputusan Administrasi Keputusan Politik Kebijakan Publik SOLUSI MASALAH PUBLIK Masalah publik Ethical Value implications KEBIJAKAN PUBLIK Lingkungan

Kebijakan publik Pajak Warteg Pajak ekspor CPO kepada petani Konversi penggunaaan minyak ke gas Pembatasan kelahiran/program KB Kelangkaan Premium Publikasi hasil riset susu bubuk Kebijakan penghapusan bus kota biasa vs bus way Pajak film asing

Macam Norma Norma Umum Norma khusus Bersifat umum (universal) Norma sopan santun (etiquette) mengatur pola prilaku lahiriah manusia dalam pergaulan sehari-hari (seperti bertamu, makan, duduk, bicara, berlalulintas di jalan umum,) Norma hukum positivasi (formalisasi) norma moral yang mengatur sikap dan prilaku manusia manusia sebagai bagian dari masyarakat dimana dia berada. Sanksinya jelas Norma moral mengatur sikap dan prilaku manusia sebagai manusia (human nature) –sebagai anggota masyarakat ataupun sebagai seorang dgn jabatan profesi tertentu. Aturan yang berlaku dalam kegitan atau kehidupan khusus Misalnya: Aturan olah raga Aturan pendidikan Aturan lalu lintas

Teori Etika Etika deontologi Etika teleologi *Deon (Yunani)= tugas/kewajiban Kewajiban manusia bertindak secara baik Suatu tindakan baik  bukan dinilai berdasarkan tujuan baik atau akibat melainkan berdasarkan pada tindakan itu sendiri Contoh: dalam situasi apapun mencuri, berbohong, membunuh adalah tindakan yang tidak baik Etika deontologi motivasional Immanuel Kant (1724-1804): “kemauan baik harus dinilai baik pd dirinya sendiri terlepas dari apapun juga” Baik buruknya tindakan dinilai berdasarkan akibat yang ditimbulkan Tujuan baik  tindakan dianggap baik Contoh : seorang anak mencuri demi untuk beli obat Ibunya yang sakit dianggap sbg tindakan yang baik Etika teleologi  situasional, relativism, Konsekuensialistis= melihat hasil perbuatan Egoisme Etis Tindakan moral setiap orang  mengejar kepentingan pribadi Utilitarianisme Manfaat Manfaat terbesar Manfaat utk siapa The greatest happiness of the greatest number (the minimum harm)

Model of Ethical Behavior Ethical philosophy Utilitarianism Right Justice Past Reinforcement of Ethical Decision Individual Factors Personality Ego strength Machiavellianism Locus of Control Socialization Sex roles Religion Age Work experience Significant others Ethical Decision History Ethical Decision Ideology Situationist Subjectivist Absolutist Exceptionist Ethical behavior in organizations Organizational Factors Managerial philosophy Managerial behavior Reinforcement system Characteristics of the job External Forces Economic conditions Scarce resources Multiple stakeholders Political Drummond & Bain 1994, p64

Beberapa aspek etika administrasi Transparansi & korupsi (transparency and corruption) Legitimasi (legitimating) Diskresi administratif (administrative discretion) Konflik kepentingan (conflict of interest) Peniup peluit (Whistle blowing) Membangun iklim etis (establishing ethical climate) Non discriminasi (non discrimination)

Managing ethical behavior in Organizations Behave ethically yourself Screen potential employees Develop meaningful code of ethics Provide ethics training Reinforce ethical behavior Create positions, units & other structural mechanism to deal with ethics