PENCERAHAN TENTANG YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR Rabu, 24 Pebruari 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAGI-mu GURU TK dari PGRI
Advertisements

Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2013
1. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
WHOLE SCHOOL TRAINING.
Dr. H. WIDHI HANDOKO, SH., Sp.N.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI 2013
Direktorat Pembinaan SMA dan Kepala Seksi Kurikulum SMA
Konsep EDS/M-MSPD LPMP Jawa Barat.
PELATIHAN IMPLEMENTASI
HUBUNGAN KELEMBAGAAN ANTAR PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PEMBINAAN SATKER BLU DI WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAGI GURU PNS 1. Form S06a dari akun PTK yang telah ditandatangani oleh PTK pemohon NUPTK (asli)  2. Form S07 (Pakta Integritas) dari akun sekolah, yang.
Jawa Barat.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERTEMUAN 5 YAYASAN (2).
HAK TKI ATAS PERLINDUNGAN – DILAKSANAKAN OLEH:
BAGI GURU RA/MADRASAH DI LINGKUNGAN KANKEMENAG KAB. PAMEKASAN
Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPRS (BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Bab ii Badan usaha dalam kegiatan bisnis
UU 23 / 14 ??.
PPID SKPD DAN PPID KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TIMUR
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
Jumlah KK yang Sudah Terdata Per Provinsi Tahun 2017
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERMENDIKNAS 28/2010 KETENTUAN UMUM
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
SKENARIO PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN EDS/M-MSPD KABUPATEN JEMBER DAN NGAWI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR TAHUN 2011.
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
MUJI WALUYO Pengawas SMP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
Menyusun Data Excel Usulan Sekolah Adiwiyata Tim Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Bawean, 16 – 18 Oktober 2016.
REVIEW LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
Pertemuan 14 Pemerintah Desa.
SOSIALISASI kegiatan bidang kURIKULUM
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RPP BAGI GTT/GTY)/ PAMONG PAUD DAN LAPORAN PELAKSANAAN KERJA BAGI PTT/PTY DI LINGKUNGAN KABUPATEN SLEMAN.
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan BOS Bagi Kepala MIN, MTsN , MIS & MTsS Se Jawa Timur Tahun 2011 Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Bidang Mapenda.
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
U U K S S.
Tata Kelola Pemerintahan Desa
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 “Negara Menjamin Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara.
PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH BERBASIS eRKM/eRKAM
Transcript presentasi:

PENCERAHAN TENTANG YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR Rabu, 24 Pebruari 2016 Oleh Ketua PGRI Prov. Jawa Timur

KELENGKAPAN ORGANISASI PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI 1 BPO WANHAT WANKAR APKS DKGI LKBH BPLP BKH BU

2 BPLP YPLP PGRI PUSAT Lembaga Pend. PGRI yg bernaung di bawah Yayasan/Perkumpulan yang ber BH Lembaga Pend. PGRI yg tidak bernaung di bawah Yayasan/Perkumpulan yang ber BH

3 PEMBINA PENGURUS PENGAWAS YPLP DASEMEN PGRI JAWA TIMUR BER BH MEMILIKI 3 ORGAN PEMBINA PENGURUS PENGAWAS

4 YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR YANG SUDAH BER BADAN HUKUM DAPAT MEMBENTUK CABANG PADA KAB/KOTA

5 Ketua PGRI Kab/Kota Sebagai Pembina YPLP Dasmen PGRI Ketua PGRI Provinsi Sebagai Pembina YPLP Dasmen PGRI Jawa Timur Ketua PGRI Kab/Kota Sebagai Pembina YPLP Dasmen PGRI Provinsi Cabang Kab/Kota

DARI 34 YPLP DASMEN PGRI PROV. 6 DARI 34 YPLP DASMEN PGRI PROV. DI INDONESIA 3 SUDAH BER BADAN HUKUM ( JATIM, JATENG, DKI ) 31 YPLP DASMEN PGRI PROV. BELUM BER BADAN HUKUM

7 KEUNTUNGAN BAGI GURU GURU SEK PGRI DI JAWA TIMUR GURU GURU NON PNS BISA IKUT SERTIFIKASI BILA MEMILIKI SK GTY YANG BER BADAN HUKUM KEUNTUNGAN BAGI GURU GURU SEK PGRI DI JAWA TIMUR

8 BISAKAH YPLP DASMEN PGRI KABUPATEN / KOTA BER BADAN HUKUM TIAK BISA KARENA MENURUT UU 16/2001 YUNKTO UU 28/2004 YAYASAN TIDAK BISA MEMBAWAHI YAYASAN

9 HAK PGRI KAB / KOTA Usul / Pengangkatan / Pemberhentian YPLP Cabang. 2. Rekomendasi Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Sekolah Rekomendasi Pendirian / Pembubaran Sekolah Pembinaan terhadap Pengurus YPLP Dasmen Cabang Mendampingi Pelantikan Kepala Sekolah Mengawasi Kinerja Pengurus YPLP Dasmen Cabang Mendampingi dlm kegiatan Pelantikan KS