GAMBARAN ISU LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

DASAR PEMIKIRAN Teori Pembangunan Berkelanjutan (ingat kuliah ke-6 tentang Teori-teori Pembangunan)  pembangunan harus selalu mengedepankan tiga aspek: ekonomi, manusia dan lingkungan; pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan yang akan datang (Beder, 1993). Sumber Daya Alam (Natural Resources)  sumber daya yang tersedia tanpa campur tangan manusia (Oxford Dictionary, 1990)  sebagian besar SDA bersifat non renewable (tidak dapat diperbaharui) Isu lingkungan hidup adalah isu global  global warming, climate change bersifat eksternalitas negatif  kerusakan lingkungan di sebuah negara dapat berdampak ke negara tetangganya (contoh: kebakaran hutan di Indonesia mengirimkan asap ke Malaysia) (Todaro, hal. 466, 2015)

Cont’d Sumber: UN Report, Our Common Future, 1987 Sejak 1987, secara global isu lingkungan hidup dan SDA (ekologi) menjadi isu utama dalam pembangunan karena secara global isu ini adalah yang paling mengkhawatirkan ketimbang isu-isu lainnya.

RUMUS STANDAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN NNI = GNI – Dm – Dn – R – A NNI = Pendapatan Nasional Berkelanjutan (Sustainable National Income) GNI = Pendapatan Nasional Bruto (Gross National Income) Dm = nilai penyusutan barang-barang modal industri (contoh: alat-alat pabrik) Dn = nilai penyusutan barang-barang modal dari alam (Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui) R = pengeluaran yang diperlukan untuk memperbaiki alam yang rusak (contoh: reboisasi) A = pengeluaran yang diperlukan untuk kebijakan-kebijakan pencegahan kerusakan lingkungan hidup Sumber: Todaro & Smith, hal. 468, 2015

Cont’d Dalam NNI, pola pikir yang dibangun adalah sebuah perekonomian (negara) harus memperhitungkan tidak hanya modal-modal pabrikan (Dm) namun juga biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemanfaatan lingkungan (Dn, R, A). Tingginya pendapatan nasional (GNI) dalam paradigma pembangunan berkelanjutan tidak mutlak memperlihatkan keberhasilan pembangunan ekonomi karena ada variabel-variabel lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lingkungan yang harus ditanggung perekonomian.

Cont’d Kurva Lingkungan Kuznets Penjelasan: kerusakan lingkungan akan mencapai titik paling tinggi (tingkat kerusakan maksimal) seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi (diwakili kenaikan pendapatan per kapita) namun di titik tertentu (turning point), perekonomian akan semakin sadar akan pentingnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan walaupun ekonomi bertumbuh pesat, tingkat kerusakan lingkungan akan semakin dapat diturunkan (Todaro&Smith, hal. 469, 2015). Kritik: Kuznets tidak menjelaskan seberapa jauh turning point akan tercapai dan apabila tidak diatasi sesegara mungkin, ada kerusakan-kerusakan tertentu yang membutuhkan waktu penananganan sangat lama bahkan tidak bisa tertolong lagi.

SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN Pola pikir pentingnya ada manajemen sumber daya alam yang tepat adalah populasi akan tumbuh dalam percepatan yang sangat tinggi sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat terbaharukan akan semakin habis (Todaro&Smith, hal. 468, 2015). Berbagai contoh menunjukkan pertumbuhan populasi yang tidak terkontrol dan tanpa manajemen sumber daya alam yang tepat akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam tanpa keberlangsungan yang jelas terhadap perekonomian  negara-negara dunia ketiga (kebanyakan di Afrika) memiliki kandungan sumber daya alam melimpah namun tingkat GNI-nya selalu rendah. Kebijakan ekstraktif adalah peninggalan negatif masa kolonial di mana penjajah menggunakan kekuatannya untuk menyedot surplus ekonomi tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan dan tidak mempedulikan kondisi masyarakat yang dijajah (Houben, 2002, hal. 53-54).

STUDI KASUS: OIL BOOMING DI INDONESIA Pada 1974, harga minyak bumi di dunia meningkat empat kali lipat dan kemudian meningkat kembali pada 1979/1980 (Boediono, 2016, hal. 131); hal tersebut diikuti dengan volume ekspor minyak mentah Indonesia yang meningkat sebesar 55% antara 1972 – 1977 (Zanden & Marks, 2012, hal. 347). Investor-investor dengan mudah masuk untuk melakukan ekplorasi minyak mentah di Indonesia seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967. Pada 1972 dan 1980, PDB Indonesia tumbuh rata-rata 6,8%/tahun dan merupakan salah satu yang terbesar di dunia (Zanden & Marks, 2012, hal. 347). Indonesia dapat memaksimalkan pengeluaran untuk pembangunannya di mana pengeluaran pada tahun 1979 adalah sebesar 34 kali dari pengeluaran sepuluh tahun sebelumnya lewat “rezeki minyak” (Boediono, 2016, hal. 131) dan difokuskan untuk membangun perindustrian di mana sektor industri tumbuh di atas 10%/tahun (Boediono, 2016, hal. 134).

Cont’d Pada 1975, di masa oil booming, Pertamina (Permina) sebagai BUMN yang memonopoli produksi, pemasaran dan penetapan harga minyak diketahui memiliki utang sampai sebesar USD 10,5 miliar (lebih besar dari APBN 1976/1977). Hal ini disebabkan tidak transparannya pengelolaan Pertamina dan mengakibatkan negara harus mengeluarkan 25-40% PDB selama 1976-1979 untuk membayar utang Pertamina. Dirut Pertamina saat itu, Ibnu Sutowo, diganti oleh Piet Harjono dan setelahnya negara mengawasi ketat manajemen Pertamina dan pengelolaan sektor migas hingga saat ini (Boediono, 2016, hal. 145-146). Pada 1982, harga minyak jatuh dan oil booming-pun selesai. Pada Maret 1983, rupiah melemah drastis terhadap USD (dari Rp 703 hingga Rp 970 per dollar). 47 proyek bermodal 14 juta dollar AS terpaksa ditunda karena mayoritas pembiayaannya dibiayai oleh penjualan minyak mentah (Zanden&Marks, 2012, hal. 349-351) Kasus oil booming di Indonesia merupakan contoh bagaimana eksploitasi sumber daya alam apabila tidak dikelola secara baik justru berpotensi melemahkan perekonomian dalam jangka panjang.

BEBERAPA RESEP GLOBAL DALAM MASALAH LINGKUNGAN (Todaro&Smith, 2015) Adanya klausula dan standarisasi produk yang ramah lingkungan dalam perjanjian-perjanjian perdagangan di tingkat internasional. Berperan aktifnya negara-negara maju dalam memberikan asistensi teknologi yang ramah lingkungan bagi negara-negara kurang maju. Adanya mekanisme konversi utang dari negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang di mana jumlah tertentu dari utang tersebut akan dihapuskan dan dikonversi sebagai biaya untuk melakukan kebijakan-kebijakan pro-lingkungan.

CONTOH KEBIJAKAN DI SEKTOR SDA (Zanden & Marks, 2012) Mengubah paradigma pembangunan yang sebelumnya mengekspor SDA mentah menjadi SDA yang sudah diolah untuk menambah nilai tambah dari SDA tersebut. Mendorong kebijakan kewajiban pasar domestik (domestic market obligation) di mana beberapa bagian dari SDA harus dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kebutuhan domestik (contoh: batu bara diharuskan untuk dijual terlebih dahulu ke PLN untuk kebutuhan elektrifikasi). Fokus utama pembangunan ekonomi bukan lagi ekploitasi SDA namun mendorong adanya Sumber Daya Manusia (SDM) terampil yang dapat melakukan pemanfaatan teknologi dan menciptakan industri berteknologi tinggi. Mendorong berkembangnya sumber-sumber energi terbarukan (alternatif).

Sumber-sumber Bacaan: Economic Development 11th Edition (Todaro&Smith, 2012; Chapter 10) Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah (Boediono, 2016, Bab 6) Ekonomi Indonesia 1800 – 2010 (Jan Luiten van Zanden & Daan Marks, 2012, Bab 8)