MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN Dr. DEWI KURNIASIH, S.IP.,M.Si.

Akal sehat = Right dan Good PENGERTIAN (Yunani): Ethos = kebiasaan atau watak. (Perancis): Etiquette = etiket berarti kebiasaan atau cara bergaul, berperilaku yang baik. Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk. Akal sehat = Right dan Good

MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia Di masyarakat; Etika didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan. Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara. Etika dapat berupa etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ). Dikenal etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.

ETIKA PEMERINTAHAN Sumber dasar: Filsafat, ilmu pengetahuan, sistem, moral, norma, dan aturan. Berlandaskan sistem : Nilai, Norma dan Aturan Pemerintahan (Nilai filosofi dan Konstitusional ); Konteks membangun dan mewujudkan Good Governance (Pemerintahan yang baik, bersih dan sehat); Fokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara; Pendekatan pada Sistem, Struktur, Kultur dan Perilaku Birokrasi Kelembagaan Pemerintahan (Birokrasi Politik dan Birokrasi Administrasi Pemerintahan )

Jika visi anda untuk 1 tahun, tanamlah bunga Jika visi anda untuk 10 tahun, tanamlah pohon Jika visi anda sepanjang masa, tanamlah …

4F: Friendly – Ramahtamah Frank – Terbuka Firm – Tegas Fair – Adil Not, Think the right things But, Do the things right …

Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudah Semakin kencanganginnya, semakin kuat pohonnya J.Willard Marriott KEBIASAAN BELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI Belajar: Percaya Diri, Itulah Kuncinya: Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan; Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan; Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter; Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan. Ralph Waldo Emerson

PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP ETIKA PEMERINTAHAN NEGARA Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ). Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU. Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality dan personality. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi absolut. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa : negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan, negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.

ETIKA BAGIAN FILSAFAT Filsafat : alam berpikir = alam pikiran Berfilsafat : berpikir mendalam dgn sungguh Semua manusia adalah filosof Filosof : orang yang hanya memikirkan dgn sungguh-sungguh dan mendalam ttg hakekat segala sesuatu

ETIKA PEMERINTAHAN Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia Selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan benar) yang saya lakukan?

ETIKA PEMERINTAHAN Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat Merealisasikan nilai-nilai: * nilai kelembagaan (constitutional values) * nilai pemerintahan (regime values) Membahas masalah utama dalam pelaksanaan kekuasaan * Masalah korupsi * Masalah kolusi

ETIKA PEMERINTAHAN DAN GOOD GOVERNANCE Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional ); Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate ) Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat (public, private and society sector) Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu : 1. Prinsip Penegakkan Hukum, 2. Akuntabilitas, 3. Demokratis, 4. Responsif, 5. Efektif dan Efisensi, 6. Kepentingan Umum, 7. Keterbukaan, 8. Kepemimpinan Visoner dan 9. Rencana Strategis Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law ) Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law) Asas Legalitas ( Due Process of Law ); Pembatasan Kekasaan ; Organ-organ pemerintahan yng independen; Peradilan yang bebas dan tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court ); Peradilan Tata Negara; Perlindungan Hak asasi Manusia; Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats ) Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara ( Welfare Rechtstaat ) Transparansi dan Kontrol Sosial

ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public Policy Ethic ) Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service Ethic ) Etika dalam Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer institutional ethic ) ; Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat ( Guide and social empowering ethic ); Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat ( Partnership governmental, private and sosiety ethic )

Terima Kasih