Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
“Pertemuan ke Enam” Kebijakan Fiskal.
Advertisements

INFLASI.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
KEBIJAKAN ANGGARAN DALAM MENYUSUN RAPBN DIPERLUKAN SUATU GARIS YANG DISEBUT DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN. KEBIJAKAN ANGGARAN ADALAH GARIS KEBIJAKAN PEMERINTAH.
PENGANTAR PERPAJAKAN Arum Saraswati.
Kebijakan Impor.
TEORI PENGELUARAN NEGARA
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN
Lingkungan Perusahaan
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan benar!
APBN dan Pembangunan di Indonesia
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
EKONOMI PUBLIK.
Pertemuan 7 Penghitungan Pendapatan Nasional
KEBIJAKAN FISKAL.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGELUARAN PEMERINTAH
Aplikasi Teori Permintaan dan Penawaran
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
Transfer dan Perekonomian Prov. Maluku
PERDAGANGAN DAN HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM ERA GLOBALISASI
PERTEMUAN 6.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Pertemuan 20 Pertumbuhan ekonomi
KEBIJAKAN MONETER & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran: Laba, Penjualan, Harga Pokok dan Biaya
APBN dan Pembangunan di Indonesia
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
KEBIJAKAN EKONOMI LENI PRAMITA A
PENGERAHAN MODAL UNTUK PEMBANGUNAN
PAJAK Kelas X Semester 2 Hery Budiantoro A
PENGERTIAN PAJAK Pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung, dan digunakan untuk membiayai.
TEORI SEKTOR PUBLIK
Sumber Pembiayaan pembangunan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
APBN DAN APBD.
Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Ekonomi
INFLASI Disusun Oleh : Devi Yulianingsih (A )
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
SYNTA NOVIANA PENDIDIKAN AKUNTANSI UMS
MATERI : Modal Asing & Pembangunan Ekonomi Indonesia
PERTEMUAN 6.
Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH oleh Nisa Putri Bagaswati
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Unsur Pajak.
Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Model IS-LM
Pertemuan 1 Pajak. 1. Definisi Pajak menurut pendapat Ahli  Definisi menurut Prof. Rochmat Soemitro SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
A P B N.
KELOMPOK III BOWO INDAH DESI RENI ELIZA NOPI FITRA DINA.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Transcript presentasi:

Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo FUNGSI PAJAK Triyanto Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo

Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo Fungsi Pajak Fungsi anggaran (budgetair) Fungsi mengatur (regulerend) Fungsi stabilitas Fungsi redistribusi pendapatan Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo

Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo

Fungsi mengatur (regulerend) Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya: Dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Untuk mengurangi kesenjangan sosial dikenakan pajak Tinggi pada barang mewah. Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo

Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Misalnya: Membeli berasi petani Operasi pasar sembako Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo

Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dr.TRIYANTO,SH_UNS Solo