KEBIJAKAN KEUANGAN DAN MONETER SERTA MANAJEMEN HUTANG PUBLIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
NERACA PEMBAYARAN (BALANCE OF PAYMENT)
Advertisements

BAB II LINGKUNGAN KEUANGAN
Transmisi Moneter.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER
PASAR UANG Pasar yang memperjualbelikan surat berharga jangka pendek yang jangka waktunya tidak lebih dari satu tahun.
ARUS DANA INTERNASIONAL
PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
PERENCANAAN INVESTASI
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
2. Fungsi Kurs Valuta Asing
KEBIJAKAN KEUANGAN PUBLIK DAN HUTANG
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN MONETER SERTA MANAJEMEN HUTANG PUBLIK
Perdagangan Internasional
ARUS DANA INTERNASIONAL
Hutang Luar Negeri.
PENDAHULUAN.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
PENGARUH PEMERINTAH ATAS NILAI TUKAR
Pasar Valuta Asing.
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
Analisa Fundamental.
Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang
By: KARNILA ALI, B.Bus., M.P.A
KEBIJAKAN MONETER.
By: Inggrita Gusti Sari Nst SE, MSI
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
PENGANTAR ILMU EKONOMI INFLASI DAN DEFLASI
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
SUKU BUNGA DAN SISTEM PERBANKAN
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
KEBIJAKAN MONETER Yayat Sujatna
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
Pasar Uang NAMA KELOMPOK : Irfatul laila (09 Khusnul khotimah (12)
UNTUK SMA KELAS 10 SMAN 11 KAB. TANGERANG
Pengantar dan Jenis Saham
BAB VI NERACA PEMBAYARAN.
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN MONETER SERTA MANAJEMEN HUTANG PUBLIK
DEVISA DAN KESEIMBANGAN DAN KETIDAKSEIMBANGAN NERACA PEMBAYARAN
Manajemen Pasiva.
SISTEM MONETER INTERNASIONAL
Kebijakan Moneter.
Nama Kelompok: Anggun Puspa Regita Asri Novianti Aulia Friwidya Putri
EKONOMI MONETER II KEBIJAKAN MONETER.
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
NAMA : LUKMAN JATI U NO : 26 KELAS : XMIA7.
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Manajemen Keuangan Internasional
Bank dan Lembaga Keuangan
BAB 12 Neraca Pembayaran, Kurs Valuta Asing dan Kegiatan Perekonomian Terbuka Neraca Pembayaran : suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai.
PASAR FINANCIAL (FINANCIAL MARKET)
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Garis Besar Materi Penyebab Krisis Moneter Indonesia
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Uang, Institusi Keuangan dan Penawaran Uang
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
NERACA PEMBAYARAN Pengertian : Adalah suatu catatan sistematis mengenai hubungan ekonomi atau transaksi antara penduduk suatu negara dan negara lainnya,
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Materi kuliah Pengantar Ekonomi Makro 3 SKS
NERACA PEMBAYARAN KURS VALUTA ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI
PASAR UANG.
Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Bank Sentral dan Kebijakan moneter
EKONOMI MONETER I KEBIJAKAN MONETER.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN MONETER SERTA MANAJEMEN HUTANG PUBLIK

MANAJEMEN SUMBER PENDAPATAN PEREKONOMIAN LEBIH EFEKTIF APABILA DIATUR OLEH NEGARA NEGERA MENYEDIAKAN BARANG PUBLIK SUMBER PENDAPATAN KONSISTEN: PAJAK & HUTANG

PENGELOLAAN HUTANG Lebih fokus pada pengelolaan hutang (non-obligasi), KARENA: efeknya lebih besar pada APBN Banyaknya jumlah actor yang terlibat Kompleksitas permasalahan dari mediasi manajemen hutang Sumber pendanaan lebih banyak Tidak memfokuskan pada contingent liability (account yang harus disediakan untuk membiayai kewajiban yang kemungkinan harus dibayar: bencana alam, tuntutan dari institusi yang legal, dll)

PENGELOLAAN HUTANG Lebih fokus pada hutang LN oleh pemerintah, tetapi juga membahas efek dari total hutang LN

MEKANISME DALAM MANAJEMEN HUTANG PERPADUAN KEBIJAKAN DIBUAT BERDASARKAN KEBUTUHAN SOCIAL MURNI, SEDANGKAN SETIAP PEMBUAT KEPUTUSAN DAPAT MENGARAHKAN PENCAPAIAN TUJUAN YANG DIBEBANKAN MELALUI DESENTRALISASI (PERLIMPAHAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN). PROSES PEMBUATAN KEPUTUSAN ADALAH REALISTIC DAN DEMOKRATIS PEMBUAT KEBIJAKAN SETUJU MENGKOORDINASIKAN KEBIJAKAN BERDASAR VISI BERSAMA (SELURUH MASYARAKAT) MELALUI MEKANISME DESENTRALISASI. DALAM REALITAS POLITIK (MEKANISME UNTUK MENCAPAI TUJUAN), NEGIOSIASI DIPERBOLEHKAN ASAL TETAP DALAM KORIDOR VISI BERSAMA

MANAJEMEN HUTANG: KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER KEBIJAKAN MONETER DIARAHKAN UNTUK PENGELOLAAN VOLATILITAS BIAYA PENYEDIAAN HUTANG MELAUI MANAJEMEN HUTANG YANG BENAR  MENJAGA STABILITAS HUTANG JANGKA PENDEK DAN MANAJEMEN RESIKO JANGKA PANJANG KEBIJAKAN MONETER SEBAGAI MANAJEMEN ATAS KOMPOSISI ASET YANG TERSEDIA UNTUK PUBLIK: UANG DAN KERTAS KERJA PEMERINTAH. KEBIJAKAN MONETER UNTUK MERAIH KESTABILAN HARGA DAN MENJAGA STABILISASI HASIL (MENARGETKAN INFLASI, SUKU BUNGA, JUMAH UANG ATAU PERTUKARAN SUKU BUNGA MELALUI KONTROL PASAR)

MANAJEMEN HUTANG: KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER KEBIJAKAN FISKAL DIARAHKAN UNTUK MENCAPAI KEBIJAKAN ANGGARAN YANG PALING MINIM MENGHASILKAN KETIDAKEFISIEN SUMBERDAYA: STABILISASI HASIL, MENINGKATKAN ALOKASI SUMBERDAYA MENGELOLA AKIBAT DARI DISTRIBUSI TERCAPAINYA KESEIMBANGAN MENGELOLA KOMPOSISI DAN LEVEL DARI PENGELUARAN DAN PAJAK

VOLATILITAS PENGUKURAN ATAS VARIASI HARGA DARI INSTRUMEN KEUANGAN UNTUK SELANG WAKTU TERTENTU. HISTORIC VOLATILITY/ VOLATILITAS SEJARAH ADALAH TURUNAN DARI HARGA PASAR YANG LALU AN IMPLIED VOLATILITY/ VOLATILITAS BERLAKU ADALAH TURUNAN DARI HARGA PASAR SAAT DIPERDAGANGKAN.

Means to achieve price stability Decentralization of debt management Policy coordination

THE EFFECTIVENESS AND CREDIBILITY OF POLICY DECENTRALIZATION Komprehensif desentralisasi asumsi, keberadaan instrumen (mekanisme) kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan (Tinbergen 1952) Mekanisme ini bekerja independen (Tobin 1993).

POLICY COORDINATION (KOORDINASI KEBIJAKAN) Untuk menghasilkan proses pembuatan kebijakan yang efektif diperlukan perpaduan kebijakan yang menghasilkan kehidupan yang diinginkan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintahan yang terpilih. Persyaratan perpaduan kebijakan yang efektif: Mempertimbangkan capaian ekonomi yang diinginkan (ranking of preferences must be made) Memutuskan skema perpaduan kebijakan melalui koordinasi kebijakan yang menjamin hasil yang paling efektif tercapai.

DEBT MANAGEMENT: DESENTRALISASI TENDENSI SAAT INI, MENJADIKAN MANAJEMEN HUTANG SEBAGAI KEBIJAKAN TERPISAH DARI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER. NEW ZEALAND (1980S), KESADARAN BAHWA TANPA KEBIJAKAN YANG JELAS DAN FRAMEWORK AKUNTABILITAS UNTUK MANAJEMEN HUTANG, RESIKO TARGET FISKAL TIDAK DAPAT TERCAPAI

DEBT MANAGEMENT: DESENTRALISASI DALAM JANGKA PENDEK MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN CONTOH: PENURUNAN BIAYA YANG BERKAITAN DENGAN PENGADAAN HUTANG UNTUK MENCIPTAKAN KELONGGARAN FISKAL. KELEMAHAN MENINGKATKAN VOLATILITAS HUTANG DI MASA DATANG PEMERINTAH PERLU MEMOTONG PENGELUARAN ATAU MENINGKATKAN PAJAK JANGKA PANJANG TEKANAN (AGENDA) POLITIK BAGI PEMILIHAN BERIKUTNYA

DEBT MANAGEMENT: DESENTRALISASI MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN dan MENINGKATKAN KREDIBILITAS OTORITAS PEMBUAT KEBIJAKAN MONETER YANG SEKALIGUS BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGELOLA HUTANG AKAN BERTABRAKAN DENGAN KEWAJIBAN MENGONTROL INFLASI Contoh: Otoritas moneter membuat kebijakan menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan ini menurunkan biaya hutang tetapi beresiko peningkatan infalsi di masa datang.

DEBT MANAGEMENT: TUJUAN DESENTRALISASI Jangka pendek: menjamin pengadaan kebutuhan modal pemerintah dan pembayaran kewajibannya dipenuhi dengan biaya yang paling rendah Jangka menengah: sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengambil resiko Jangka panjang: strategi benchmark Contoh: pengelolaan komposisi hutang yang sehat: pengeluaran hutang baru; tingkat suku bunga bank; tingkat suku bunga hutang tukar tambah dan pembelian kembali saham.

MEKANISME HUTANG Kerjasama dan ketergantungan antar negara menghasilkan mekanisme hutang yang unik: DEBT SWAP DEBT EXCHANGE SOCIAL DRAWING RIGHTS

'Debt/Equity Swap' Suatu transaksi dimana kewajiban (hutang) dialihkan dengan sesuatu yang bernilai sama dengan hutang Kewajiban membayar hutang gugur dengan kesepakatan yang dicapai. Kondisi yang dimungkinkan dalam pertukaran hutang: Suatu institusi mengalami kebangkrutan Kondisi pasar memungkinkan pertukaran hutang.

DEBT SWAP Sejalan dengan kebangkrutan negara berkembang akibat eksplotasi alam oleh negara maju, maka negara berkembang mendapatkan peralihan hutang yang biasanya ditujukan untuk perlindungan hutan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat exploitasi hutan yang berlebihan

DEBT EXCHANGE Definisi: penunggak hutang menukarkan hutang lama dengan meminjam hutang baru Pertukaran hutang umumnya diajukan peminjam apabila ada perubahan jaminan perubahan suku bunga Pertukaran dengan hutang baru dimungkinkan apabila masing-masing pihak mendapatkan keuntungan

DEBT EXCHANGE A debt exchange procedure provides the following advantages: it provides the creditor with a lower face amount of debt; it provides the creditor with an opportunity to change the terms and conditions of the outstanding debt; it also provides a long and extended term for maturity of the debt; it helps a creditor, who is facing an uncertainty as to the cash flows, by giving the creditor an opportunity to restructure the balance sheets; and it helps the debtor to make his/her debt a new one without paying cash except for the professional fees and transaction costs.

DEBT EXCHANGE it is assumed a debtor has satisfied the old debt with an amount of money equal to the new debt instrument’s issue price. A debtor who makes a debt exchange will get a Cancellation of Debt (COD) income. This COD income is actually the aggregate of the old debt’s issue price and the new debt’s issue price. The issue price of the new and the old debt are calculated according to the Original Issue Discount (ODI) Rules.

SOCIAL DRAWING RIGHT (SDR) is an international reserve asset, created by the IMF in 1969 to supplement its member countries’ official reserves. Its value is based on a basket of four key international currencies, and SDRs can be exchanged for freely usable currencies.

SOCIAL DRAWING RIGHT (SDR) Di desain untuk meningkatkan liquiditas uang di suatu Negara. Merupakan prosentase dari pengembalian hutang dan pembayaran bunga serta setoran (tabungan) dari semua Negara anggota Apabila penggunaan SDR rendah, maka IMF memotivasi Negara yang tidak perlu menggunakan untuk meminjamkan hak SDR nya kepada Negara yang membutuhkan sehingga jumlah hutang yang diberikan menjadi semakin tinggi. Suatu Negara lebih memiliki kemungkinan untuk mendapatkan SDR apabila memiliki catatan manajemen keuangan yang sehat (low corruption, high-efficiency and high economic growth)

SOCIAL DRAWING RIGHT (SDR) Suatu Negara dapat mengajukan penggunaan SDR apabila memerlukan bantuan untuk meningkatkan liquiditas (jumlah uang tunai yang beredar) di negaranya. Penggunaan SDR dinegoisasikan antar anggota IMF Pertukaran SDR melalui: through the arrangement of voluntary exchanges between members; by the IMF designating members with strong external positions to purchase SDRs from members with weak external positions Sebagai Negara yang memiliki kekuatan tawar yang kuat, Indonesia memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan SDR dari Negara lain.

KEGIATAN HUTANG BANK INDONESIA: UNTUK NERACA PERDAGANGAN DAN MENJAGA DEVISA; UTANG KEPADA PIHAK BUKAN PENDUDUK YANG TELAH MENEMPATKAN DANANYA PADA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI), DAN UTANG DALAM BENTUK KAS DAN SIMPANAN SERTA KEWAJIBAN LAINNYA KEPADA BUKAN PENDUDUK. PEMERINTAH PUSAT: UTANG BILATERAL, MULTILATERAL, FASILITAS KREDIT EKSPOR, KOMERSIAL, LEASING DAN SURAT BERHARGA NEGARA (SBN) YANG DITERBITKAN DI LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI YANG DIMILIKI OLEH BUKAN PENDUDUK.

KEGIATAN HUTANG SWASTA: UTANG LUAR NEGERI PENDUDUK KEPADA BUKAN PENDUDUK DALAM VALUTA ASING DAN ATAU RUPIAH BERDASARKAN PERJANJIAN UTANG ATAU PERJANJIAN LAINNYA, KAS DAN SIMPANAN MILIK BUKAN PENDUDUK, DAN KEWAJIBAN LAINNYA KEPADA BUKAN PENDUDUK. MELIPUTI UTANG BANK DAN BUKAN BANK (UTANG LUAR NEGERI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB) DAN PERUSAHAAN BUKAN LEMBAGA KEUANGAN TERMASUK PERORANGAN KEPADA PIHAK BUKAN PENDUDUK). UTANG LUAR NEGERI YANG BERASAL DARI PENERBITAN SURAT BERHARGA DI DALAM NEGERI YANG DIMILIKI OLEH BUKAN PENDUDUK.

TUGAS: ANALISA HUTANG LN 1999-2011: hutang pemerintah lebih besar 1999-2001: terdapat perbedaan tipis antara hutang pemerintah dan swasta 2012 -2015: hutang swasta lebih besar 2014, hutang luar negeri naik US$ 26,5 miliar atau 9,9 persen dari posisi akhir 2013 sebesar US$ 266,1 miliar: sektor publik 5 % & sektor swasta 14,2 % (year on year/ YoY). Januari 2015, Hutang LN: 298,6 miliar dollar AS, naik 2,05 % dari Hutang LN di Desember 2014 sebesar 292,6 miliar dollar AS: (YoY tumbuh 10,1 % dibandingkan periode 2014).

TUGAS: ANALISA HUTANG LN MENGAPA TERJADI KENAIKAN HUTANG LN BAIK PUBLIK DAN SWASTA? APA PENYEBAB HUTANG LN SWASTA LEBIH BESAR DIBANDING PUBLIK DI TAHUN 1999-2001 DAN 2012 SD SEKARANG? APA IMPLIKASI POSITIF DAN NEGATIF DARI KENAIKAN HUTANG LN SWASTA TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA APA IMPLIKASI POSITIF DAN NEGATIF DARI KENAIKAN HUTANG LN PUBLIK TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA