BIROKRASI DAN POLITIK ABDUL HAKIM FIA UB

PANDANGAN YATE (1982) Ada dua model yang dapat digunakan untuk membuat bagaimana pemerintah bisa bekerja dan terstruktur dengan baik, yaitu model pluralist-democracy dan model administrative efficiency

Model pluralist-democracy, birokrasi pemerintah dituntut untuk berperan sbb : Menyediakan banyak pusat-pusat kekuasaan sebagai sarana keseimbangan dan sebagai kontrol bila terjadi konsentrasi kekuasaan. Memberikan fasilitas atau kemudahan kepada kelompok-kelompok kepentingan agar terwakili dengan menyediakan berbegai titik-titik akses. Mempunyai kemauan dan elemen yang kuat untuk melakukan desentralisasi Mampu menjadikan dirinya secara internal bisa bersaing Bersifat terbuka dan partisipatif Mampu menghasilkan proses bargaining yang luas.

Model administrative –efficiency , birokrasi pemerintah dituntut untuk berperan sbb: Mampu menghasilkan kebijakan publik yang rasional dan bebas nilai dengan cara-cara yang efisien. Mampu bekerja dengan profesional melalui pejabat-pejabat yang dipilih dan diangkat dengan sistem merit dan bekerja secara efektif dalam suatu hirarkhi yang memuat spesialisasi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Mampu melakukan koordinasi yang menyeluruh dan energized dalam menyerap kepentingan publik sebagai sistem birokrasi publik yang kuat dan handal.

BIROKRASI & POLITIK Kewenangan birokrasi tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan dan kompetensi politisi atau lembaga perwakilan rakyat (legislatif). Hal ini dikarenakan birokrasi sebagai motor eksekutif pada dasarnya adalah menjalankan amanat rakyat yang mekanismenya disampaikan melalui lembaga legislatif yang terdiri dari partai-partai politik

BIROKRASI & POLITIK Dalam negara demokrasi, peran partai politik sebagai penampung aspirasi rakyat menduduki posisi yang sangat strategis dalam mengontrol kinerja birokrasi. Setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif bersama-sama dengan legislatif dan kemudian dilaksanakan oleh birokrasi akan tetap berada dalam koridor kepentingan publik

DISKRESI PEJABAT BIROKRASI Dlm situasi dan jenis / tipe birokrasi apapun juga, birokrat cenderung menginginkan untuk dapat memiliki dan menerapkan diskresi -- minimal dalam wilayah domain administratif Kebutuhan akan adanya diskresi tersebut sesuai dengan tuntutan pelayanan publik serta kondisi lapangan yang seringkali tidak dapat dipastikan sebagaimana ketika pada saat sebuah kebijakan dirumuskan

Lanjutan…. (Davis, 1969) seorang pejabat publik memiliki diskresi dimana batas efektif dari kekuasaan yang dimilikinya memberikan kesempatan atau kebebasan untuk membuat satu pilihan diantara berbagai alternatif tindakan baik untuk berbuat atau tidak berbuat). Jowell dalam tulisannya mendefinisikan diskresi sebagai : “ the room for decisional manoeuvre possessed by a decision maker” (1973: 179) Chandler dan Plano (1982: 108) menggambarkan diskresi sebagai “... the freedom administrators have to make choices which determine how a policy will be implemented ”.

Bahan diskusi Apakah pejabat birokrat di era otonomi benar- benar memiliki kewenangan diskresi yang besar ? Apakah Parpol sudah dapat berperan sebagai sarana demokrasi yang baik? Apakah Parpol sudah menjalankan fungsi kontrol thd kinerja birokrasi pemerintahan secara efektif ?

Selesai………. Terima Kasih Atas Perhatiannya