PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
PENGANTAR Akibat dari semakin gencarnya globalisasi di Indonesia, selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak positif : kita semakin melek teknologi, ilmu pengetahuan semakin luas kita peroleh, interaksi dengan masyarakat dunia semakin dekat. Dampak negatif : pudarnya rasa nasionalisme, sikap apatis terhadap lingkungan, individualisme, pudarnya nilai-nilai kehidupan.
Dampak negatif dari globalisasi telah merambat ke banyak aspek kehidupan kita, dari mulai kehidupan para remaja, aspek ekonomi, aspek hukum dan politik. Untuk menangkal dampak negatif dari globalisasi, kita harus menjadikan Pancasila sebagai jati diri kita, dimana semua nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi nilai moral dan etika politik bangsa. Sehingga kita, tidak mudah tergerus nilai-nilai asing yang merusak jati diri bangsa kita.
A. Pengertian Nilai, Norma, dan Moral Secara etimologi, value (bahasa Inggris), valere (Latin) yang bermakna kuat, baik, atau berharga. Jadi, sesuatu yang berharga atau berguna. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang terdapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat.
Pancasila merupakan satu kesatuan nilai Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Dalam kelima silanya, terdapat nilai-nilai luhur yang tidak bisa dipisahkan. Bentuk susunannya adalah hierarkis piramidal dimana tiap sila di muka merupakan basis sila lainnya. Ketuhanan yang Maha Esa Masyarakat Indonesia yakin adanya Tuhan yang maha tunggal yang menciptakan alam semesta. Memegang teguh prinsip monotheisme dengan toleransi beragama. Sila pertama ini, menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Kesadaran sikap dan perbuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, atau alam sekitarnya. Dalam sila ini disimpulkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, adil, dan beradab, serta memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia.
Persatuan Indonesia Perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku, bangsa, serta keturunan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan tugas kekuasaannya ikut dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila ini merupakan sendi asas kekeluargaan masyarakat dan asas atau prinsip tata pemerintahan Indonesia. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Setiap warga negara Indonesia mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
3. Pengertian Norma Secara etimologi, berasal dari istilah inggris, norm yang berarti norma, peraturan, atau cara berperilaku. Norma adalah tolak ukur untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. 4. Pengertian Moral Secara etimologi, mos (Latin) yang berarti kesusilaan, tabiat, atau kelakuan. Moral adalah ajaran tentang yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. 5. Hubungan Nilai, Norma, dan Moral Nilai, norma, dan moral merupakan kesatuan yang membentuk sebuah sistem etika. Dalam kaitannya dengan hubungan tiga aspek itu, Pancasila merupakan sebuah sistem etika yang dibangun dari kesatuan nilai, norma, dan moral yang bersumber dari Tuhan dan keluhurun budi bangsa Indonesia.
B. Etika Politik Pengertian Etika Politik Etika politik adalah sebuah etika yang memberikan status baik atau buruk, benar atau salah, maupun pantas atau tidak pantas perbuatan seseorang atau sekelompok orang dalam mendapatkan jabatan politik. 2. Dimensi Politik Manusia Dimensi politik manusia ini memiliki 2 dimensi : Politik, sebuah teknik mendapatkan dan menjalankan kekuasaan. Etika, bagaimana seseorang mendapatkan dan menjalankan kekuasaan itu yang dilandasi dengan etika dan moral.
3. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Sumber Nilai Etika Politik Pada hakikatnya, etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap, namun nilai-nilai itu tercermin melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pancasila sebagai nilai dan norma harus diimplementasikan dalam calon atau pejabat negara. Sehingga, segala perbuatan calon dan pejabat negara di dunia politik tidak akan menyimpang dan merugikan masyarakat. Maka, kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai tujuan manusia berpolitik akan tercapai.