ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
Advertisements

LEMBAGA PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 Tahun 2006 dan perubahannya No 6 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 Tentang Standar Isi dan Permendiknas.
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI KELULUSAN DEPARTEMEN.
Struktur Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan
GRAND DESAIN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PERATURAN MENDIKNAS NOMOR 24 TAHUN 2006
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sosialisasi KTSP PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006 dan NOMOR 6 TAHUN 2007 Tentang PELAKSANAAN STANDAR ISI DAN STANDAR KOMPETENSI.
OMPE DASAR Materi 3 Organisasi.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PEDOMAN PENGANGKATAN KOORDINATOR PENGAWAS SEKOLAH (KORWAS)
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Bina Nusantara Pertemuan 02 Bina Nusantara PEMERINTAH DAERAH UU No Tingkat I (Propinsi) Tingkat II (Kabupaten/Kota) Daerah Khusus.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
KEDUDUKAN YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
PENGORGANISASIAN Utk menyusun kerangka pembagian kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yg kompak, harmonis, efisien & efektif.
POLA HUBUNGAN KERJA URUSAN KEISTIMEWAAN
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
Analisis KONTEKS SERI PETUNJUK TEKNIS KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
Gisely Vionalita SKM., M.Sc.
TIPE ORGANISASI.
IMPLEMENTASI PROGRAM ADIWIYATA
PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMP.
PERANGKAT DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
PANDUAN DISKUSI KELOMPOK.
IV. PENGORGANISASIAN Utk menyusun kerangka pembagian kerja, tugas, wewenang, tanggung jawab sehingga tercipta kerjasama yg kompak, harmonis, efisien &
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
MANAJEMEN PERKANTORAN IV
OMPE DASAR Materi 3 Organisasi.
PEDOMAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH
POLA PEMBINAAN IMPLEMENTASI SEKOLAH MENENGAH ATAS
Wadah kerjasama untuk mencapai tujuan  ORGANISASI
MODEL PENGORGANISASIAN RUMAH SAKIT
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
PERAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 24 TAHUN 2006
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

ORGANISASI PENDIDIKAN DAN TATA KERJA DR.HJ. NETI KARNATI, MPD

ORGANISASI PENDIDIKAN Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai sesuatu tujuan bersama. Organsasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia. Pengorganisasian = keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang (dosen dan personil lainnya) serta mengalokasikan prasarana dan sarana unutk menunjang tugas orang-orang itu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pengorganisasian : penetapan tugas, tanggung jawab, wewenang semua orang yang ada dalam sekolah.

Struktur Organisasi: menunjukkan gambaran tentang hubungan antar bagian tersebut secara relatif pasti, menggambarkan model interaksi sosial, koordinasi dan tingkah laku anggota yang berorientasi pada pelaksanaan tugas. Struktur organisasi: merupakan upaya mempermudah hubungan antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi: kerangga hubungan kerja antara individu dalam kelompok.

Prinsip-prinsip organisasi: Perumusan tujuan secara jelas Anggota-anggota kelompok harus memahami tujuan organisasi Adanya pembagian kerja sedemikian rupa Pelimpahan wewenang harus sesuai dengan tanggung jawab Penetapan hierarki wewenang dari atas sampai ke bawah Kesatuan arah Adanya kesatuan perintah

Batas kemampuan pengawasan Rumus : H: (B + 1) ½ B Struktur organisasi disusun sederhana Pola dasar organisasi harus relatif sederhana Fungsi-fungsi organisasi: Mengatur tugas dan kegiatan kerja sama sebaik-baiknya Mencegah kelambatan-kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi 3. Mencegah kesimpangsiuran kerja 4. Menentukan pedoman-pedoman kerja

STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN MENURUT Kepmen Diknas No. 010/0/2000 Tingkat Nasional (Kemendikbud) Tingkat Propinsi ( Dinas Pendidikan Propinsi) Tingkat kabupaten/kota madya (Dinas Pendidikan Kabupaten/kota madya Tingkat kecamatan ( Dinas pendidikan kecamatan) Tingkat satuan pendidikan (sekolah, kursus,lemdiklat, perguruan tinggi)

Pengertian Pengorganisasian 12/01/2011 Pengertian Pengorganisasian Pengorganisasian adalah adalah menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya

Ciri-ciri dan Unsur Pengorganisasian 12/01/2011 Ciri-ciri dan Unsur Pengorganisasian Organisasi sebagai suatu sistem, Organisasi merupakan struktur, Adanya perencanaan yang dilakukan secara sadar berdasarkan rasionalitas dan pedoman-pedoman yang jelas. Adanya koordinasi dan korporasi Ciri-ciri

Tempat kedudukan dimana manusia memainkan peran, wewenang dan tugasnya 12/01/2011 Manusia Sasaran Tempat kedudukan dimana manusia memainkan peran, wewenang dan tugasnya Pembagian tugas Teknologi Lingkungan Unsur-unsur

Prinsip dan Langkah Pengorganisasian 12/01/2011 Prinsip dan Langkah Pengorganisasian Tujuan organisasi,kesatuan tujuan, kesatuan komando, struktur organisasi, span of control, pelimpahan wewenang,keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, bertanggung jawab, pembagian kerja, The right-man on the right place, hubungan kerja, efisiensi, koordinasi, Prinsip

Langkah Memahami tujuan institusional 12/01/2011 Memahami tujuan institusional Mengidentifikasi masalah-masalah yang diperlukan Kegiatan yang serumpun dikelompokan dalan satu unit kerja Menetapka fungsi, tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja Menetapkan personal setiap unit kerja Menentukan hubungan kerja antar unit Langkah

Tujuan Pengorganisasian 12/01/2011 Tujuan Pengorganisasian Membentuk koordinasi Memperlancar pengawasan Maksimalisasi   manfaat spesialisasi Penghematan    biaya Tujuan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (disingkat Kemendikbud) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Mohammad Nuh.

STRUKTUR ORAGANISASI KEMENDIKBUD Saat ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari: * Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan * Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan * Sekretariat Jenderal * Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal * Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

* Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah * Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi * Direktorat Jenderal Kebudayaan * Inspektorat Jenderal * Badan Penelitian dan Pengembangan * Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Bentuk-bentuk Organisasi 12/01/2011 Bentuk-bentuk Organisasi Dilihat dari segi pembagian kegiatan dan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang, maka organisasi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu: Organisasi Lini Organisasi Staf Organisasi Lini dan Staf

Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 12/01/2011 Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Kebudayaan Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan 12/01/2011 Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional Staf Ahli Bidang Hukum Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen dan Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan

Dinas pendidikan juga mempunyai fungsi, yaitu 12/01/2011 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan di bidang  Pendidikan Dinas pendidikan juga mempunyai fungsi, yaitu Perumus kebijakan teknis dibidang Pendidikan; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan; Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi 12/01/2011 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten 12/01/2011 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten

STRUKTUR ORGANISASI SUDIN DIKDAS JAKARTA TIMUR

KEPALA UPTK KURIKULUM VII TK/SD 12/01/2011 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tingkat Kecamatan KEPALA UPTK KURIKULUM VII TK/SD KASUBAG TU PLS TK/SD

Struktur Organisasi Pendidikan Dasar 12/01/2011 Struktur Organisasi Pendidikan Dasar

Struktur Organisasi Pendidikan Menengah 12/01/2011 Struktur Organisasi Pendidikan Menengah

Struktur Organisasi Pendidikan Tinggi 12/01/2011 Struktur Organisasi Pendidikan Tinggi

12/01/2011 TERIMA KASIH