KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA NUPTK 2013
Advertisements

SISTEM PENDATAAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEPALA INSPEKTORAT UTAMA SEKRETARIAT UTAMA 1
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENDATAAN PAUDNI 2014
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
IMPLEMENTASI NATIONAL SINGLE WINDOW DI DEPARTEMEN KESEHATAN
JAKARTA, 4 MEI 2013 RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN. D A S A R 1.
Sistem Informasi Pendataan Pendidikan Menengah
PT. Bank Rakyat Indonesia (PeRSERO) TBK.
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
PENDATAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL TAHUN 2014 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL.
Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK)
HASIL DESK DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN
PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN KERJA
Disampaikan pada acara :
RUMUSAN RAKORNAS PENDAFTARAN PENDUDUK
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
KJP ONLINE DKI JAKARTA Sistem KJP berbasis NIK dan NPSN DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA
Kementerian pendidikan dan kebudayaan 2015
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
BIMTEK MODUL LAPORAN KEUANGAN BIOS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL FORUM STATISTIK DAERAH
PETUNJUK TEKNIK APLIKASI SISTEM INFORMASI YANKOMAS HAM (SIMASHAM) 2016
Sistem Informasi PTM Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
“ MEKANISME PENEGASAN DAN PENETAPAN
Oleh: Nova Zanda Kota Tangerang, 7 Agustus 2017
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
SUMBER DATA SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL
Pemanfaatan Hasil Konsolidasi dan Pembersihan Data Kependudukan
VERIFIKASI BIOMETRIK PEREKAMAN DAN PENGHAPUSAN REKAMAN DUPLIKAT
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
REGISTRASI ONLINE PUSKESMAS
Sistem Informasi Pembangunan Daerah
PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK INSTANSI PENYELENGGARA NEGARA (PERATURAN MENTERI KOMINFO NO. 10 TAHUN 2015) Surabaya, 1 Desember 2015.
Evaluasi Sistem Website
Aplikasi Restore Data Master
NORMA STANDAR PROSEDUR DAN KRITERIA
Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
BAGAN ALIR PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK DI DAERAH
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROV. SUMSEL
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Subbag TU Kantor Kementerian Agama Kab. Kuningan
1. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
KRITERIA DAN KODE ETIK TIM PEMANTAU
SOSIALISASI DAN PELATIHAN e-PUPNS 2015
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
APLIKASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM ASESMEN
Sistem Akuntansi Instansi
Pelatihan Tenaga PROGRAM AKSI I Penelusuran kebutuhan latihan
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KARYA INOVATIF PENYUSUNAN STANDAR. PEDOMAN, SOAL DAN SEJENISNYA
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
Manajemen Dapodikdasmen 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

KEMENTERIAN DALAM NEGERI LAYANAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN MELALUI DATA WAREHOUSE DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, Oktober 2014

I. KONSEP DATA WAREHOUSE DITJEN DUKCAPIL Masyarakat DUKCAPIL DATA WAREHOUSE INSTANSI PENGGUNA DATA WAREHOUSE Perbankan Pemerintah Kesehatan IT Penggunaan Individu Web Portal Data Statistik Layanan Elektronik TIpe Pemanfaatan Data Warehouse Data Instansi Pemerintah Instansi Swasta Individu

II. PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN MELALUI DATA WAREHOUSE DITJEN DUKCAPIL Web Services Business Intelligence Pemadanan Data Secara Offline Pencarian Data Individu & KK Statistik Data Kependudukan Web Portal

Layanan Data & Statistik III. PEMANFAATAN KONEKSITAS DATA WAREHOUSE DI PROVINSI KABUPATEN / KOTA PEMPROV / PEMKAB INSTANSI OTONOM DAERAH Dll… UPTD BAPPEDA Database Pemprov / Pemkab Layanan Data & Statistik Kependudukan

IV. APLIKASI WEB SERVICE Pengguna ( Instansi Otonom ) Aplikasi Monitoring Aplikasi Layanan Data Monitoring Pengakses Data ( Rekap & Daftar ) Pengaturan Layanan Oleh Penyelenggara Pencarian data Menerima data akses Mengembalikan hasil pencarian data

V. PELAKSANAAN KONEKSITAS DENGAN INSTANSI

VI. CONTOH PEMANFAATAN APLIKASI WEB SERVICE

VII. REKAPITULASI KONEKSITAS DENGAN INSTANSI

VIII. CONTOH STATISTIK DATA KEPENDUDUKAN DALAM BUSINESS INTELLIGENCE (1)

IX. CONTOH STATISTIK DATA KEPENDUDUKAN DALAM BUSINESS INTELLIGENCE (1)

Terima Kasih