PENANGANAN BANK BERMASALAH PENYEHATAN, MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI DAN LIKUIDASI BANK BERMASALAH

4 KEWENANGAN BANK INDONESIA SELAKU BANK SENTRAL POWER TO LICENCE KEWENANGAN MEMBERIKAN IJIN POWER TO REGULATE KEWENANGAN UNTUK MENGATUR POWER TO CONTROL KEWENANGAN UNTUK MENGENDALIKAN / MENGAWASI PASAL 34 UU 3/2004 (DIAMBIL ALIH LEMBAGA PENGAWASAN SEKTOR KEUANGAN, PALING LAMBAT DIBENTUL 31 DES 2010) POWER TO IMPOSE SANCTION KEWENANGAN UNTUK MENGENAKAN SANKSI

PENYEHATAN BANK BERMASALAH

KESEHATAN BANK DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BAB VI PASAL 25 UU BANK INDONESIA NO. 23/1999: BI BERWENANG MENETAPKAN KETENTUAN PERBANKAN YANG MEMUAT PRINSIP KEHATI-HATIAN DIATUR DALAM PBI UU PERBANKAN NO. 7/1992 PASAL 2 DAN 29: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANK DILAKUKAN OLEH BI BANK WAJIB MEMELIHARA TINGKAT KESEHATAN BANK SESUAI DENGAN KECUKUPAN MODAL, KUALITAS ASET, KUALITAS MANAJEMEN, LIKUIDITAS, RENTABILITAS, SOLVABILITAS DAN ASPEK LAIN, DAN WAJIB MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SESUAI DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN

UKURAN TINGKAT KESEHATAN BANK DI INDONESIA SISTEM CAMEL (CAPITAL, ASSET, MANAGEMENT, EARNING, LIKUIDITY) PLUS. MENILAI KEADAAN KEUANGAN BANK JUGA DINILAI KEADAAN ATAU UNSUR-UNSUR YANG TIDAK TERMASUK DALAM KEADAAN KEUANGAN BANK FAKTOR PLUS), YAITU KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN-PERATURAN, KHUSUSNYA PERATURAN DI BIDANG PERBANKAN

CONTOH 1: CAR (RASIO KECUKUPAN MODAL) ADALAH RASIO YANG MEMPERLIHATKAN SEBERAPA JAUH SELURUH AKTIVA BANK YANG MENGANDUNG RESIKO (KREDIT, PENYERTAAN, SURAT BERHARGA, TAGIHAN KEPADA BANK LAIN) IKUT DIBIAYAI DARI DANA MODAL SENDIRI BANK, DISAMPING MEMPEROLEH DARI SUMBER-SUMBER DILUAR BANK, SEPERTI DANA MASYARAKAT, PINJAMAN (UTANG) DAN LAIN-LAIN CAPITAL ADEQUACY RATIO ADALAH RASIO KINERJA BANK UNTUK MENGUKUR KECUKUPAN MODAL YANG DIMILIKI BANK UNTUK MENUNJANG AKTIVA YANG MENGANDUNG ATAU MENGHASILKAN RESIKO

CONTOH 2: LDR (LOAN TO DEPOSIT RATIO) MERUPAKAN PERBANDINGAN ANTARA PINJAMAN TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN)UNTUK MENGUKUR TINGKAT LIKUIDITAS BANK YANG MENUNJUKKAN KEMAMPUAN BANK MEMENUHI PERMINTAAN KREDIT DENGAN MENGGUNAKAN TOTAL DANA PIHAK KETIGA SEBERAPA JAUH KEMAPUAN BANK DALAM MEMBAYAR KEMBALI PENARIKAN DANA YANG DILAKUKAN OLEH DEPOSAN DENGAN MENGANDALKAN KREDIT YANG DIBERIKAN SEBAGAI SUMBER LIKUIDITASNYA SEBERAPA JAUH PEMBERIAN KREDIT KEPADA DEBITUR DAPAT DIIMBANGI DENGAN KEWAJIBAN BANK UNTUK SEGERA MEMENUHI PERMINTAAN DEPOSAN YANG INGIN MENARIK KEMBALI DANANYA

CONTOH 3: CR (CASH RATIO) DIPERGUNAKAN UNTUK MENGUKUR KEMAMPUAN BANK DALAM MEMBAYAR KEMBALI SIMPANAN NASABAH (DEPOSAN) PADA SAAT DITARIK DENGAN MENGGUNAKAN ALAT LIKUID YANG DIMILIKI SEMAKIN TINGGI RASIO SEMAKIN TINGGI KEMAMPUAN LIKUIDITAS BANK TERSEBUT

SEJARAH PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL PELUANG PAKTO 8 TIDAK DIIMBANGI DENGAN SDM YANG MEMADAI TERPURUKNYA KONDISI PERBANKAN NASIONAL: MEROSOTNYA KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PERBANKAN TINGGINYA TINGKAT SUKU BUNGA SIMPANAN UNTUK MENARIK DANA MASYARAKAT YANG KEHILANGAN KEPERCAYAAN TINGGINYA BUNGA BERIMBAS KEPADA KETIDAKMAMPUAN DEBITUR PENERIMA KREDIT (NPL TINGGI) PERBANKAN NASIONAL MEMILIKI PINJAMAN INTERNASIOAL YANG TINGGI BANK TIDAK DAPAT MENJALANKAN FUNGSI INTERMEDIASI

ARAH KEBIJAKAN BLANKET GUARANTEE: UNTUK MEMULIHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT BERUPA SKIM PENJAMINAN OLEH PEMERINTAH YANG BERSIFAT MENYELURUH BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN): BADAN YANG BERTUGAS MEREHABILITASI BANK-BANK BERMASALAH YANG MASIH BERPROSPEK AGAR PENYEHATAN PERBANKAN BERHASIL BPPN LEPAS DARI BANK INDONESIA, SEHINGGA BI DAPAT MELAKUKAN PENGAWASAN KEPADA BANK LAINNYA LEBIH EFEKTIF FIT AND PROPER TEST SECARA BERKESINAMBUNGAN RESTRUKTURISASI PERBANKAN YANG BERSIFAT MENYELURUH DENGAN TUJUAN TERCIPTA PERBANKAN YANG SEHAT DENGAN MENGHAPUSKAN BANK YANG TIDAK MEMILIKI PROSPEK DARI PERBANKAN NASIONAL MENGELOMPOKKAN BANK MENJADI 3 KATEGORI BERDASAR CAR

MERGER, KONSOLIDASI, AKUISISI DAN LIKUIDASI

DASAR HUKUM: UU BI UU BANK INDONESIA NO. 23/1999 PASAL 24 DAN 26: TENTANG KEWENANGAN MEMBERI DAN MENCABUT IZIN USAHA BANK; MEMBERIKAN IZIN PEMBUKAAN, PENUTUPAN, DAN PEMINDAHAN KANTOR BANK SERTA SANKSI PASAL 33: TINDAKAN BI KEPADA BANK YANG DIANGGAP MEMBAHAYAKAN KELANGSUNGAN USAHA BANK YANG BERSANGKUTAN, DAN ATAU MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN ATAU TERJADI KESULITAN PERBANKAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL.

DASAR HUKUM: UU PERBANKAN PASAL 37 (1): 7 TINDAKAN YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH BANK INDONESIA MENAMBAH MODAL MENGGANTI DEWAN KOMISARIS DAN ATAU DIREKSI BANK MENGHAPUSBUKUKAN KREDIT/PEMBIAYAAN YANG MACET DAN MEMPERHITUNGKAN KERUGIAN BANK DAN MODALNYA MERGER ATAU KONSOLIDASI DENGAN BANK LAIN BANK DIJUAL KEPADA PEMBELI YANG BERSEDIA MENGAMBILALIH SELURUH KEWAJIBAN MENYERAHKAN PENGELOLAAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPADA PIHAK LAIN MENJUAL SEBAGIAN ATAU SELURUH HARTA DAN ATAU KEWAJIBAN KEPADA BANK LAIN PASAL 37 (2): APABILA TINDAKAN AYAT (1) BELUM CUKUP UNTUK MENGATASI KESULITAN YANG DIHADAPI BANK; DAN ATAU MENURUT PENILAIAN BI KEADAAN SUATU BANK DAPAT MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN, PIMPINAN BI DAPAT MENCABUT IZIN USAHA BANK DAN MEMERINTAHKAN PENGURUS BANK UNTUK SEGERA MENYELENGGARAKAN RUPS GUNA MEMBUBARKAN BADAN HUKUM BANK DAN MEMBENTUK TIM LIKUIDASI

DASAR HUKUM: PP RI NO. 25/1999 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK, PP RI NO. 28/1999 TENTANG MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BANK INDONESIA NO. 32/53/KEP/DIR/1999 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM

MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI (MKA) BANK MERGER = PENGGABUNGAN PENYATUAN ATAU PENGGABUNGAN DUA BANK ATAU LEBIH DENGAN CARA MEMPERTAHANKAN PENDIRIAN SALAH SATU BANK DAN MEMBUBARKAN BANK LAINNYA KONSOLIDASI = PELEBURAN PENGGABUNGAN DUA BANK ATAU LEBIH SEHINGGA TERBENTUK BANK BARU DAN MEMBUBARKAN BANK-BANK TERSEBUT TANPA MELIKUIDASINYA TERLEBIH DAHULU AKUISISI = PENGAMBIL ALIHAN PENGAMBIL ALIHAN KEPEMILIKAN SUATU BANK YANG MENGAKIBATKAN BERALIHNYA PENGENDALIAN BANK DAPAT DILAKUKAN PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM, BAIK MELALUI PEMBELIAN SAHAM SECARA LANGSUNG MAUPUN PEMBELIAN SAHAM MELALUI BURSA EFEK, DENGAN MEMBELI SEBAGIAN JUMLAH SAHAM BANK YANG MENGAKIBATKAN BERALIHNYA PENGENDALIAN BANK KEPADA PIHAK YANG MENGAKUISISI

SYARAT MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI BANK WAJIB MEMPEROLEH IZIN DARI PIMPINAN BANK INDONESIA (PASAL 28 UU 10/1998) PENILAIAN PELAKSANAAN MKA: DAPAT MENDORONG KINERJA DAN SISTEM PERBANKAN TIDAK MENIMBULKAN MONOPOLI TIDAK MERUGIKAN KEPENTINGAN NASABAH MKA MEMPERHATIKAN KEPENTINGAN: BANK KEDITUR PEMEGANG SAHAM MINORITAS KARYAWAN BANK RAKYAT BANYAK DAN PERSAINGAN SEHAT

DASAR PENETAPAN MKA: PASAL 2 SURAT KEPUTUSAN PENGURUS BANK INDONESIA NO. 32/53/KEP/DIR/1999 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI BANK UMUM INISIATIF BANK YANG BERSANGKUTAN PERMINTAAN BANK INDONESIA INISIATIF BADAN KHUSUS (BPPN)

LIKUIDASI BANK LIKUIDASI MERUPAKAN TINDAKAN AKHIR YANG DILAKUKAN APABILA ALTERNATIF LAIN SUDAH TIDAK BISA DILAKUKAN LAGI PP 25/1999: LIKUIDASI BANK ADALAH TINDAKAN PENYELESAIAN SELURUH HAK DAN KEWAJIBAN BANK SEBAGAI AKIBAT: PENCABUTAN IZIN USAHA DAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM BANK PENYEBAB LIKUIDASI (PASAL 37 UU PERBANKAN) BANK MENGALAMI KESULITAN YANG MEMBAHAYAKAN USAHANYA TURUNNYA PERMODALAN KUALITAS ASET PENGELOLAAN BURUK KEADAAN SUATU BANK DAPAT MEMBAHAYAKAN SISTEM PERBANKAN BANK TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBANNYA PADA BANK LAIN

SEJARAH LIKUIDASI BANK DI INDONESIA PRA BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) BANK SUMMA TAHUN 1992 16 BANK TAHUN 1997 PENANGANAN BPPN 54 BANK DENGAN KATEGORI BANK BEKU OPERASI (BBO) BANK TAKE OVER (BTO) BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU) PASCA BPPN BANK DAGANG BALI DAN BANK ASIATIC (2004)

LEMBAGA KEPAILITAN DALAM PENANGANAN BANK BERMASALAH

KEPAILITAN MERUPAKAN CARA PENYELESAIAN UTANG PIUTANG ANTARA DEBITOR DAN KREDITOR SECARA TERATUR (EKSEKUSI MASAL) PIHAK DEBITOR TIDAK MUNGKIN MENYEMBUNYIKAN HARTANYA, PARA KREDITOR TIDAK BERLOMBA MENGAMBIL BAGIAN DARI ASET DEBITOR APABILA DEBITOR BERADA DALAM KEADAAN TERTENTU DIMUNGKINKAN UNTUK DITOLONG DAN MASIH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENERUSKAN PERUSAHAANNYA, APABILA PERUSAHAAN ATAU DEBITOR GAGAL DIMUNGKINKAN UNTUK KELUAR SECARA TERHORMAT DIMUNGKINKAN TERJADINYA PERDAMAIAN ANTARA KREDITOR DENGAN DEBITOR.

DASAR HUKUM: DALAM HAL BANK MENGALAMI KEPAILITAN, SEMUA HARTA YANG DITITIPKAN PADA BANK TERSEBUT TIDAK DIMASUKKAN DALAM HARTA KEPAILITAN DAN WAJIB DIKEMBALIKAN KEPADA PENITIP YANG BERSANGKUTAN (PASAL 9 AYAT (3) UU NO. 7/1992) PERMOHONAN PAILIT BISA DIAJUKAN OLEH BANK INDONESIA APABILA DEBITUR ADALAH BANK (UU KEPAILITAN) MENJAGA CITRA PERBANKAN DI MATA MASYARAKAT MENGHINDARI PERMOHONAN PAILIT YANG DIAJUKAN PIHAK-PIHAK YANG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP BANK MENGOPTIMALKAN FUNGSI BANK INDONESIA

PERBEDAAN KEPAILITAN DENGAN LIKUIDASI LIKUIDASI ADALAH PROSES DIMULAI DARI PEMBUBARAN DAN DIIKUTI DENGAN PEMBERESAN SEBAGAI SANKSI ADMINISTRATIF/PUBLIC TERHADAP BANK AKIBAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERHADAP UU PERBANKAN KEPAILITAN KEPADA DEBITOR YANG MEMPUNYAI 2 ATAU LEBIH KREDITOR DAN TIDAK MEMBAYAR SEDIKITNYA SATU UTANG YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH DINYATAKAN PAILIT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BERWENANG, BAIK ATAS PERMOHONANNYA SENDIRI ATAU SEORANG/LEBIH KREDITOR PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBUBARAN BADAN HUKUM DAN LIKUIDASI BANK DILAKUKAN OLEH BI DAN TIM LIKUIDASI DALAM KEPAILITAN HAKIM MEMUTUSKAN KURATOR, HAKIM PENGAWAS DAN BHP SEBAGAI PIHAK YANG MENANGANI

PERSAMAAN LIKUIDASI DAN KEPAILITAN WALAUPUN SECARA HUKUM KEPAILITAN TIDAK BERARTI BUBARNYA BADAN HUKUM DEBITOR, TETAPI AKIBAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN DAN AKTIVITAS DEBITOR PAILIT SAMA DENGAN PERUSAHAAN YANG DIBUBARKAN, YAITU: TIDAK DAPAT MELAKUKAN AKTIVITAS HUKUM HARTA DALAM PENGUASAAN KURATOR (PAILIT) ATAU LIKUIDATOR (LIKUIDASI) HARTA PENJUALAN HARTA AKAN DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR SEMUA KEWAJIBAN DEBITUR PAILIT ATAU PERUSAHAAN YANG DIBUBARKAN

PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNGKIN DIHADAPI BANK INDONESIA PERMASALAHAN HUKUM YANG MUNGKIN DIHADAPI BANK INDONESIA BILAMANA MENGGUNAKAN KEPAILITAN PADA BANK BERMASALAH

PEMASALAHAN UMUM KEPAILITAN KELEMAHAN UU KEPAILITAN SEJARAH PEMBENTUKANNYA KARENA DESAKAN IMF KEWENANGAN HANYA KEPADA PENGADILAN NIAGA MASALAH PROSEDURAL DALAM PENERAPAN UU KEPAILITAN KETIDAK PERCAYAAN KEPADA PERADILAN NIAGA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA SERING TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN

PERTIMBANGAN BAGI BI UNTUK MENGAJUKAN KEPAILITAN PADA BANK YANG BERMASALAH ALASAN UTAMA UNTUK DIAJUKANNYA KEPAILITAN BAGI PERBANKAN ADALAH KEPENTINGAN UMUM DAN MASYARAKAT. KEPENTINGAN UMUM ADALAH KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA DAN ATAU KEPENTINGAN MASYARAKAT LUAS, SEHINGGA TERMASUK DIANTARANYA ADALAH DEBITOR MEMPUNYAI UTANG KEPADA BUMN ATAU BADAN USAHA LAIN YANG MENGHIMPUN DANA DARI MASYARAKAT LUAS

b. KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN KEPAILITAN BAGI BANK KEUNTUNGAN BAGI NASABAH, PARA KREDITOR ATAU MASYARAKAT UMUM ANTARA LAIN: MENGURANGI PRAKTIK-PRAKTIK CURANG YANG DILAKUKAN OLEH BANK, MENGURANGI MUNCULNYA BANK-BANK BARU YANG HANYA BERORIENTASI MENGUMPULKAN KEUNTUNGAN TANPA MEMPERHATIKAN HAK ORANG LAIN ATAU PERATURAN YANG BERLAKU. BAGI BANK ANTARA LAIN: MASIH MEMILIKI KESEMPATAN UNTUK MENERUSKAN USAHANYA, MENJAGA NAMA BAIK (PEMILIK, PENGURUS DAN PIHAK III YANG SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERLIBAT DALAM USAHA YANG BERSANGKUTAN), MENUMBUHKAN/ MEMPERKUAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA DUNIA PERBANKAN.

SAAT INI LIKUIDASI TETAP MENJADI PILIHAN YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN KEPAILITAN JIKA DITINJAU DARI : ASPEK PENYELAMATAN ASET BANK DAN PERLINDUNGAN NASABAH KELEMAHAN SECARA UMUM PADA UU KEPAILITAN KETIDAKPERCAYAAN PADA PENGADILAN NIAGA KUALITAS SDM KURANG