NAMA KELOMPOK 3 FITRI MAYA PUSPITASARI ULI NURJANAH NURUL KHOLIFAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kasubdit Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam
Advertisements

PENGEMBANGAN LKM-A PADA GAPOKTAN PENERIMA DANA BLM-PUAP
Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( B P R S )
Pasal 54. Penyelesai mempunyai hak,wewenang,dan kewajiban sebagai berikut: a.melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama”koperasi dalam penyelesaian”
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN
TUPOKSI LEMBAGA LOKAL DESA DAN PERAN MAHASISWA PLS DALAM PENDAMPINGAN SEBAGAI WUJUD DARI AGEN PERUBAHAN.
PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH
MASYARAKAT KOTA DAN MASYARAKAT DESA
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
MEMAHAMI TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA DESA, BADAN MUSYAWARAH DESA SERTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (Prof. Dr. Ngadisah, MA)
Peranan pemerintah dalam gerakan koperasi
KOPERASI Pengertian koperasi Karakteristik koperasi
Kuliah Lapangan Pertemuan ke 8.
1. Hampir 70 % penduduk dunia termasuk di Indonesia berada di wilayah pedesaan yg penghidupan pokoknya bersumber dari pola pertanian. Bagi mereka, bagaimana.
KOPERASI.
Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP Zainal Abidin, S.Pi, MP, M.BA
Assalamu'alaikum Wr.Wb. ROZI.
JENIS DAN BENTUK KOPERASI
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
Faktor-faktor Kelembagaan dalam Ekonomi Pertanian
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ( B P R S )
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Materi muatan ilmu perundang-undangan
KOPERASI Oleh YAS.
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
Matakuliah : J0072 – Ekonomi Koperasi Tahun : 2006 Versi : R1
Kapita Selekta IKA UNS 21 November 2015.
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
SANTI REZKI YANTI FKIP EKONOMI AKUNTANSI 2B
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGERTIAN KOPERASI.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL
KOPERASI & kewirausahaan
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM
Ilmu Sosial Budaya Dasar Tipe-Tipe Kelompok Sosial
PENGERTIAN KOPERASI Koperasi adalah badan usaha atau organisasi ekonomi kerakyatan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang juga merupakan anggota dari.
KARYA TULIS ILMIAH Pelayanan Publik Perum Bulog Terkait Dengan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah Oleh : Vina Hardiyanti CBA
PENGERTIAN DESA dan PEMERINTAHAN DESA
Peran perilaku ekonomi dalam sistem perekonomian
Disusun oleh: Desi Ratna Ningsih A
EKONOMI KOPERASI Koperasi adalah organisasi bisnis yang mempunyai kepentingan yang sama bagi para anggotanya. Dalam melaksanakan usahanya, koperasi terletak.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
XIII. PERANAN PEMERINTAH DALAM MEMBINA KOPERASI
KOPERASI DAN PENGELOLAAN KOPERASI
KEMITRAAN USAHA PERTANIAN
PEMBANGUNAN DAERAH, SEKTOR DAN NASIONAL
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Landasan, Fungsi, Landasan, dan Sendi Dasar Koperasi
KOPERASI Sejarah R Aria Wiriaatmadja & E Sieburg
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
Kelembagaan dalam Pertanian
Tia Febrina UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT
PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
KOPERASI.
Di Indonesia, definisi BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara.
Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP Dr. Ir. Edi Susilo, MS
Landasan Idiil Landasar Strukturil dan gerak Landasan Mental
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
MEDIA TAYANG KELEMBAGAAN DESA PEMBINAAN / PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.
Oleh : SURYATNO PPKH Kecamatan Susukan
2 FAKTA Tingkat kemiskinan petani meningkat Perubahan kbj PP di era 1990 an Kinerja Peny. Pert.Menurun Penumbuhkembangan Kel.Tani/ Gapoktan blm sesuai.
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
PENYUSUNAN PROGRAMA TINGKAT DESA/KELURAHAN -Permentan 47 tahun 2016-
Transcript presentasi:

NAMA KELOMPOK 3 FITRI MAYA PUSPITASARI ULI NURJANAH NURUL KHOLIFAH DWI RAHMADANIA FATIMATU ZAHROH MAYNIAR DWI HARLITA RATNA KUSUMA DEWI TIAS ISWINTARI YESI PURLINDA RIPI HARYATI ERLIANTI NAMA KELOMPOK 3

PENGERTIAN KUD Koperasi Unit Desa Merupakan kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan yang merupakan suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi diwilayah yang bersangkutan. Denan kata lain koperasi Unit Desa dapat diartikan sebagai gabungan usaha bersama koperasi-koperasi pertanian atau koperasi-koperasi desa yang terdapat diwilayah unit desa. Koperasi Unit Desa dibentuk oleh warga desa dari suatu desa atau sekelompok desa-desa yang disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan prosedur pembentukan dan pengesahannya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

SEJARAH KUD A. SEJARAH KUD (Koperasi Unit Desa) berawal dari Koperta (Koperasi Pertanian) dan BUUD (Badan Usaha Unit Desa). Pada tahun 1963, pemerintah memprakarsai pembentukan Koperta di kalangan petani, yang produk utamanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok, terutama padi. Pada tahun 1966-1967 dikembangan BUUD (Badan Usaha Unit Desa) sebagai tindak lanjut dari Koperta. BUUD merupakan penggabungan antara Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa yang ada dalam satu unit desa, yang disebut wilayah agro-ekonomis. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen dalam mengatasi masalah proses produksi (termasuk kredit dan ketentuan bagi hasil), penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

SELANJUTNYA Dalam rangka tugas inilah, BUUD melakukan pembelian gabah, menggiling dan menyetor beras ke Dolog, serta menjadi penyalur pupuk. Kemudian, konsep pengembangan koperasi di pedesaan ini disatukan menjadi BUUD/KUD. Kemudian, lahirlah KUD yang secara bertahap menggantikan peran BUUD. Dalam tahun-tahun pertama perkembangan KUD sangatlah pesat. Kehadiran KUD juga tidak terlepas dari strategi pemerintah, khususnya dalam rangka pengadaan pangan. Sejak awal perkembangan KUD, pemerintah menetapkan strategi tiga tahap pembinaan KUD, yaitu: ofisialisasi,deofisialisasi/debirokratisasi, dan otonomi.

Visi Menjadi pilar perekonomian nasional: pembangunan nasional akan terwujud melalui penguatan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik sebagai pilar pendukung tegaknya kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah. Koperasi adalah salah satu pilar perekonomian yang perlu diperkokoh. Taat azaz: maksudnya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Induk KUD beserta jaringannya harus mengacu pada ketentuan hukum, jatidiri koperasi, agama, dan  budaya/adat-istiadat  setempat. Karena itu Induk KUD menjadi pelopor pengembangan kegiatan terpercaya dan diterima oleh masyarakat setempat.

MISI 1.Menjadikan Induk KUD dan jaringannya sebagai pelaku  usaha taat azaz, sehingga memiliki kemampuan adaptasi. 2.Mengembangkan usaha berbasis karakteristik wilayah. 3.Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berbasis potensi wilayah. 4.Menjadikan kehidupan sosial dan ekonomi anggota Induk KUD menjadi lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan Induk KUD.

PROGRAM STRATEGI PENINGKATAN CITRA KOPERASI PENINGKATAN KUALITAS SDM PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN RISET

…..TERIMAKASIH…..