OTONOMI DAERAH & KESEJAHTERAAN SOSIAL Rissalwan H. Lubis

ISU SEPUTAR OTONOMI DAERAH Otonomi daerah vs globalisasi Desentralisasi vs dekonsentrasi Proses politik vs proses administratif Money vs authority Nasionalisme vs primordialisme

Otonomi daerah vs globalisasi Perilaku konsumerisme  aturan lokal, tindakan global: qanun & baju ketat. Batas tanpa batas  teritori dilampaui oleh internet dan antena parabola. Duplikasi struktur sosial-ekonomi dominan  pecinan dan kotaisasi daerah.

Desentralisasi vs dekonsentrasi Desentralisasi  daerah otonom yang menjalankan pemerintahan wilayah umum dengan teritori terbatas (Hoessein, 2003)  local self government Dekonsentrasi  sub-negara yang menjalankan pemerintahan wilayah umum dengan keseluruhan wilayah negara (Hoessein, 2003)  local state / local administration. UU 32/2004: tidak ada asas dekonsentrasi, tapi dalam prakteknya tetap ada. Kebingungan birokrasi: pamong praja vs PNS pusat Anggaran pusat dan anggaran daerah

Proses politik vs proses administratif Pilkada yang destruktif  energi politik menutupi fungsi pelayanan publik. Biaya otonomi daerah terserap untuk kepentingan politik daripada pelayanan administrasi publik. Birokrasi lokal dikendarai oleh kepentingan politik tertentu. Paradoks otonomi daerah: upaya duplikasi kekuasaan politik tingkat nasional

Money vs authority Kewenangan vs PAD  mentalitas mata duitan. Derajat otonomi = jumlah PAD Kesejahteraan rakyat vs kesejahteraan elit lokal  kerajaan-kerajaan kecil. Kewenangan tergadai untuk memperoleh dana perimbangan pusat-daerah (DAU & DAK)  project oriented. Indeed, there is no local autonomy practice so far.

Nasionalisme vs primordialisme Isu ‘putra daerah’ dalam pilkada  praktek quasi demokrasi. Nasionalis dalam menghadapi masalah, primordialis dalam mengambil keuntungan  pendanaan bencana adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pengadaan logistik adalah urusan pemda. Ancaman konflik & disintegrasi melalui pemekaran daerah yang tiada henti  kesalahan dalam desain desentralisasi.

Pemerintahan yang efektif & efisien OTONOMI DAERAH Demokrasi lokal KESEJAHTERAAN RAKYAT Penghargaan keragaman lokal

Tipologi Daerah menurut Perspektif Kesejahteraan

Sebab-sebab Perbedaan Tipologi Variasi kekayaan sumber daya alam. Variasi mobilitas sosial dan pembangunan daerah. Variasi tatakelola pemerintahan (local governance).

Daerah-daerah yang mempromosikan kesejahteraan

Faktor yang mempengaruhi promosi kesejahteraan dalam konteks otonomi daerah Komitmen yang kuat dari elit lokal  pola kepemimpinan lokal, i.e: Solok, Tanah Datar, Blitar, Jembrana (Leisher & Nanchuk, 2006). Reformasi birokrasi dan anggaran daerah  efisiensi melalui perampingan struktur birokrasi, tranparansi dan akuntabilitas, mekanisme insentif dan disinsentif. Partisipasi masyarakat  sebagai umpan balik dari benevolent capture.