Kebijakan Fiskal Indonesia

Perbedaan Kebijakan Fiskal Terdapat dua perbedaan fundamental antara kebijakan fiskal sebelum dan sesudah era tahun 1966. Pemerintah berhenti sebagai kontributor utama dan langsung terhadap inflasi Sumbangan pemerintah (APBN) terhadap GDP mengalami peningkatan.

Perbedaan Kebijakan Fiskal Pemerintah meninggalkan kebiasaan Orde Lama menutup defisit dengan mencetak uang. Pada masa Orde Baru, dianut prinsip Anggaran Berimbang. (Sebenarnya defisit, namun defisit tersebut tidak ditutupi dengan mencetak uang baru). Pada Orba, Pemerintah meningkatkan penerimaan dan pengeluaran lebih besar. Terutama akibat kenaikkan harga minyak dunia.

Tujuan Kebijakan Fiskal Tujuan dari Kebijakan Fiskal: Untuk memantapkan stabilatas makro ekonomi Mengurangi ketergantungan pada luar negeri Meningkatkan distribusi pendapatan

Pendapatan Pemerintah Pendapatan pemerintah didominasi oleh: Pendapatan dari minyak dan gas (sebelum 1987) Pendapatan dari non migas (sesudah 1987) Bantuan Luar Negeri

Pengeluaran Negara Pengeluaran Negara: Gaji/Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Pembayaran Bunga Utang Subsidi Belanja Hibah

Are Expenditure Driven By Revenue? Pengeluaran Pemerintah dipengaruhi oleh jumlah penerimaannya. Ada hubungan antara tax ratio dengan tahap-tahap pembangunan Suatu negara cenderung meningkatkan penerimaan dari pajak sehingga dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah. Tax ratio Indonesia dari 13 (2004) menjadi 16% (2009)

Peranan Pembiayaan Pemerintah Pentingnya Pengeluaran Pemerintah Tanggung Jawab untuk memberikan pelayanan publik bagi kota/daerah. Melindungi kondisi kehidupan masyarakat kota/daerah terutama bagi masyarakat miskin Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Peningkatan Pengeluaran Pemerintah Pengeluaran Pemerintah harus terus meningkat setiap tahun (Warger Law) G2/Y2 > G1/Y1>G0/Y0 Ketika Krisis (Perang) Berlangsung, pengeluaran Pemerintah akan Lebih Besar (Peacock/Wiseman) Mengapa Harus Meningkat? Pemerintah (Pusat dan Daerah) semakin besar Jumlah Penduduk yang Semakin Besar  Pelayanan Publik Meningkat Investasi Swasta Meningkat Current Spending Meningkat  Subsidi, Social Welfare, dll.

Distribusi APBN 2001 - 2008 (dalam miliar Rp) Pengeluaran Pemerintah Distribusi APBN 2001 - 2008 (dalam miliar Rp) Anggaran 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Belanja Pemerintah Pusat 260,508 247,796 253,714 300,036 364,115 495,993 498,172 573,430 - Pengeluaran Rutin 218,923 200,382 188,584 228,088   - Pengeluaran Pembangunan 41,585 47,414 65,129 71,948 Subsidi 77,443 42,635 25,465 69,855 96,637 109,702 105,073 97,875 Dana Perimbangan 81,054 94,038 107,491 123,150 147,803 243,867 254,201 281,230 Surplus/Defisit (40,485) (40,454) (34,436) (26,272) (20,330) (33,098) (58,285) (73,306) Pembiayaan Anggaran a. Dalam Negeri 30,218 24,190 22,450 50,050 27,856 51,304 70,826 89,975 b. Luar Negeri (utang netto) 10,267 16,264 11,986 (23,778) 7,525) (18,206) (12,540) (16,669) * Termasuk dalam Komponen Pengeluaran Rutin

Pengeluaran Pemerintah Anggaran 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Perubahan (%) Belanja Pemerintah Pusat 260.508 247.796 253.714 300.036 364.115 495.993 504.623 693.355 716.376 725.200 178,4 Dana Perimbangan 81.054 94.038 107.491 123.15 147.803 243.867 253.263 292.433 320.691 322.400 297,8 Surplus/Defisit -40.485 -40.454 -34.436 -26.272 -20.33 -33.098 -49.843 -4.121 -51.342 -98.000 142,1 Pembiayaan Anggaran   a. Dalam Negeri 30.218 24.190 22.450 50.050 27.856 51.304 69.032 102.477 60.790 107.900 257,1 b. Luar Negeri (utang netto) 10.267 16.264 11.986 -23.778 -7.525 -18.206 -26.575 -18.405 -9.448 -9.900 (196,4)

Rasio utang Indonesia tetap menurun sejalan dengan semakin meningkatnya laju perekonomian nasional 31 12 12 12 12

DANA PERIMBANGAN 2004 - 2010 129,7 150,8 226,2 253,3 292,4 309,3 322,4 100 200 300 400 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APBNP 2010 APBN Triliun Rp Otsus dan Penyesuaian DAK DAU DBH

Perkembangan DAU Provinsi dan Kab/Kota di Sumut Tahun 2001 2004 2010 Pertumbuhan (%) Provinsi Sumatera Utara 264.420 302.047 813.233 208 * Kab. Asahan 206.140 274.447 479.299 133 Kab. Dairi 102.970 131.494 336.865 227 Kab. Deli Serdang 335.180 485.416 793.142 137 Kab. Tanah Karo 92.490 179.845 401.710 334 Kab. Labuhan Batu 173.630 268.127 315.309 82 Kab. Langkat 200.700 273.583 628.952 213 Kab. Mandailing Natal 132.040 168.144 398.482 202 Kab. Nias 191.400 155.786 644.611 237 Kab. Simalungun 260.300 299.970 334.748 29 Kab. Tapanuli Selatan 226.000 252.889 313.958 39 Kab. Tapanuli Tengah 105.450 134.817 198 Kab. Tapanuli Utara 178.420 139.276 369.275 107 Kab. Toba Samosir 119.470 159.848 280.450 135 Kota Binjai 114.600 132.050 293.537 156 Kota Medan 266.810 404.990 784.140 194 Kota Pematang Siantar 95.200 140.229 313.942 230 Kota Sibolga 40.570 93.121 220.077 442 Kota Tanjung Balai 46.400 103.860 241.922 421 Kota Tebing Tinggi 70.660 110.041 228.058 223 Kota Padang Sidimpuan   110.115 270.129 145 ** Kab. Pakpak Bharat 25.942 167.780 547 Kab. Nias Selatan 66.466 277.887 318 Kab. Humbang Hasundutan 71.368 279.893 292 Kab. Serdang Bedagai 404.836 Kab. Samosir 243.042 Kab. Batu Bara 337.663 Kab. Labuhan Batu Utara 303.658 Kab. Labuhan Batu Selatan 253.282 Kab. Padang Lawas Utara 243.566 Kab. Padang Lawas 241.107 J U M L A H 3.222.850 4.483.871 11.528.511 258 Dana Perimbangan 81.054.000 82.130.940 322.400.000 298 Persentase 3,98 5,46 3,58 * Pertumbuhan dalam 10 tahun terakhir ** Pertumbuhan dalam 6 tahun terakhir Perkembangan DAU Provinsi dan Kab/Kota di Sumut