MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK ILMU ADMINISTRASI PUBLIK (Kelas A) FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2014

ELEKTRONIK GOVERNMENT APLIKASINYA DI INDONESIA Kuncahya Waskita Putra DAN APLIKASINYA DI INDONESIA KELOMPOK 2 Nova Tri Ayu Pamungkas M. Amran Baihaqqi Daimatul Khasanah Kuncahya Waskita Putra Martha Lyantri A. M. Faisal Rahman

PENDAHULUAN Desakan dari negara-negara besar dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahannya Pemerintah lebih responsif terhadap permintaan masyarakatnya Pada dasarnya mayoritas bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, dan penyediaan berbagai data, informasi, pengetahuan, maupun kebijakan beserta penyebarannya ke seluruh anggota masyarakat Teknologi yang paling cocok adalah teknologi informasi yang diistilahkan sebagai Electronic Government (E-Government)

AKTOR DALAM E-GOVERNMENT Sektor publik sebagai penyelenggara pemerintahan Sektor privat yang berinteraksi di lima level governance Eksekutif Yudikatif Legislatif Level Nasional, Regional dan Lokal

Era globalisasi yang datang lebih cepat KONSEP E-GOVERNMENT Era globalisasi yang datang lebih cepat 1 Pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap peranannya di dalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan dalam negeri, menjadi lebih berorientasi kepada eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya di dalam sebuah pergaulan global

Kemajuan teknologi informasi 2 LANJUTAN . . . DAMPAK Setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling berkomunikasi secara langsung tanpa perantara apapun Aspek-aspek dan fungsi-fungsi pemerintah konvensional secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) Teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakatnya dengan mengkaji fenomena yang ada secara benar dan efektif mereposisikan peranan dirinya

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat LANJUTAN . . . Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat 3 LATAR BELAKANG Kinerja di sektor swasta lebih meningkat dari pada kinerja di sektor publik DAMPAK Masyarakat dapat melihat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan

PUBLIC SECTOR CIVIL SOCIETY PRIVATE SECTOR E- Government

FUNGSI E-GOVERNMENT Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan, dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. EKSTERNAL INTERNAL

TINGKATAN E-GOVERNMENT TINGKAT PERTAMA Pemerintah mempublikasikan informasi melalui website TINGKAT KEDUA Interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail TINGKAT KETIGA Masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik TINGKAT KEEMPAT Integrasi di seluruh kantor pemerintahan

PERKEMBANGAN DI INDONESIA Tahun 1997 pemerintah Indonesia hanya memberikan izin jasa operator Internet kepada pengusaha kecil dan menengah Tahun 2003 Pesatnya perkembangan warung internet di Indonesia mencapai tingkat ketiga E-commerce (Sektor Bisnis) E-government (Sektor Publik) DAMPAK TRANSPARANSI

ELEKTRONIK GOVERNMENT YANG PERTAMA Penggunaan teknologi informasi (salah satunya adalah internet) sebagai alat bantu. YANG KEDUA Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.

(Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, 2007:203) Pinto (dalam Widodo, 2008:107) governance adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. 1 GOVERNANCE GOOD Dr. Sadjijono, SH, M.Hum (Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, 2007:203) Good governance adalah kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara 2 IAN & BPKP (Pelayanan Publik, 2000:5) Good governance adalah bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan. 3 Kesimpulan Good governance mengandung arti kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial-budaya, politik, dan ekonomi 4

HAKIKAT GOOD GOVERNANCE LANJUTAN . . . HAKIKAT GOOD GOVERNANCE CIVIL SOCIETY PUBLIC SECTOR PRIVATE SECTOR

KARAKTERISTIK GOOD GOVERNANCE tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis) tata pemerintahan yang ber-sifat terbuka (transparan) tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif) tata pemerintahan yang bertanggung jawab/bertanggung gugat (akuntabel) tata pemerintahan yang berdasar-kan profesionalitas dan kompetensi tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif tata pemerintahan yang terdesentralisasi tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat tata pemerintahan yang menjunjung supre-masi hukum tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan tata pemerintahan yang me¬miliki komitmen pada pasar tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup

MELAKUKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PRIORITAS UTAMA MELAKUKAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT ABIDIN (2000) Pemulihan ekonomi (dapat mendorong kegiatan investasi, pengembangan sistem informasi untuk arus investasi, dan ke-lanjutan EDI (Electronic Data Interchange) 1 2 Layanan masyarakat umum 3 Aplikasi fungsional tiap departemen (pengembangan data hasil pengelolaan data potensi di tiap daerah yang dapat diolah dalam bentuk-bentuk yang informatif

MASYARAKAT INFORMASI Tahapan transformasi e-government sebagai berikut : Menggantikan proses-proses yang “paper-based” dengan mengimplementasikan secara utuh konsep “government online”. E-government dapat merubah prinsip “service to citizens” menjadi “service by citizens” Menggunakan “Digital Knowledge” sebagai pengganti dari “Physical Knowledge” Mengubah fenomena “citizens in line” menjadi “citizens on line” Mengatasi permasalahan “digital divide” (kesenjangan digital) dan menjamin terciptakanya sebuah “digital democracy” (demokrasi digital).

Pembuatan situs informasi di setiap lembaga Penyiapan SDM Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional dinyatakan bahwa penerapan E-Government dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut : TINGKAT PERSIAPAN Pembuatan situs informasi di setiap lembaga Penyiapan SDM Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik

Pembuatan situs informasi publik interaktif LANJUTAN . . . TINGKAT PEMATANGAN Pembuatan situs informasi publik interaktif Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain TINGKAT PEMANTAPAN Pembuatan situs transaksi pelayanan publik Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain

G2G (Government To Government) G2B (Government To Business) LANJUTAN . . . TINGKAT PEMANFAATAN G2G (Government To Government) G2B (Government To Business) G2C (Government To Citizen) G2E (Government To Employee)

STRATEGI MENJANGKAU MASYARAKAT MELALUI KENAL AKSES Kanal akses merupakan sarana atau fasilitas yang dipergunakan oleh masyarakat dalam menghubungkan dirinya (berinteraksi) dengan pemerintah Lapisan Pertama disediakan bagi warga negara atau masyarakat yang telah siap dan mampu menggunakan kanal akses modern seperti PC, Interactive TV, WAP Phone, dan Kios Lapisan Kedua diperuntukkan bagi mereka yang masih merasa nyaman jika menggunakan kanal akses lama semacam telepon atau faksimili Lapisan Ketiga khusus dipertahankan bagi mereka yang masih ingin menggunakan cara-cara lama dalam melakukan transaksi

SISTEM APLIKASI ADMINISTRASI ELEKTRONIK INTEGRASI PENELITIAN DAN INFORMASI 2. MENENTUKAN AGENDA 3. PENYAMPAIAN LAYANAN 4. PENGUKURAN PERFORMANCE

STANDAR KEBUTUHAN APLIKASI E-GOVERNMENT Reliable Interoperable Scalable User Friendly Integrateable

KESIMPULAN E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

SARAN Dalam mewujudkan E-Government dalam mengaplikasikan good governance, peran masyarakat, pemrintah, dan swasta harus lebih transparan dan akuntable.