DI BUAT OLEH: ZIDHA ALFA NIAM (23) ARVIAN TITO P. (3)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERAN SERTA APARATUR PEMERINTAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KPK Whistleblower’s system Jakarta, 17 SEPTEMBER 2013.
Advertisements

Etika Profesi Informatika
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PEJABAT-PEJABAT PUBLIK : DEFINISI HAN DEHANN SARANA NON YURIDIS.
Meningkatkan Peran dan Fungsi Penyuluh Swadaya
Pemeriksaan B. Sundari, SE., MM..
BANDA ACEH, 1 MARET VISIKORPRI Seluruh pegawai negeri harus memiliki “semangat kebersamaan” dalam memperjuangkan hak dan menegakkan kewajibannya.
Rumusan Tindak Pidana Korupsi
Kelompok 4 Agung Andrew Redy roikhatul Amel Yustin Ratrieh Mila Ririn
SELAMAT MENGIKUTI PRESENTASI PENELITIAN ILMIAH
PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KETENTUAN PIDANA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PRALAMPITA MARDAWANINGATI (17) MIA RAHAYU AMBARWATI (16)
Korupsi Gayus Mencapai Rp 1,7 Triliun by:Alfikri F.P 01/8D
PENYIDIKAN.
Aspek Kerahasiaan dalam kegiatan Perusahaan
Gratifikasi Dasar Pemikiran:
UJI DATA BERPASANGAN Data berpasangan adalah data yang memiliki dua perlakuan berbeda pada objek atau sampel yang sama Data berpasangan (n
IMPLIKASI HUKUM PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI DASAR PROFESI PNS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TANJUNGBALAI OLEH : SUWANDA PENGATUR MUDA II/a NIP
PENANGANAN PELANGGARAN PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015 HARIYANTO. S.E.
PERTEMUAN KE-5.
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
PAKTA INTEGRITAS PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Membongkar Mafia Ekspor Timah Ilegal Indonesia
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Etika Pemerintahan (IPEM4430)
PERTEMUAN KE-4 PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PPKP)
PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Materi 10.
Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering ) Bagian III
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
VISI DAN MISSI TENTANG PERUSAHAAN Membangun Sumber Daya Manusia.
Pegawai Negeri yang Bekerja Selama 1 tahun Penuh
Launching Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
PERTEMUAN KE-7 KEBERATAN DAN BANDING
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
PENYIDIKAN.
PENGERTIAN TAX ALLOWANCE
PERTEMUAN 2 PAJAK PENGHASILAN – UMUM (2)
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
ASSALAMU ‘ALAIKUM.
Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
Oleh : Leha silfiana ( ) Eva nurmalia ( )
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DISUSUN OLEH KELOMPOK 5 :
KASUS SIMULATOR SIM.
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
SOSIALISASI DIVKUM POLRI
“Undang-undang no.18 tahun 2009” “Bab XI - bab XIII”
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN
UNDANG UNDANG KESEHATAN
Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai
CONTOH KASUS AUDIT TRADISIONAL DAN AUDIT BERBASIS RISIKO
Unknown
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
TAXATION 2 Lecturer: Benny Januar Tannawi
FORMAT PEMBINAAN PNS.
KELOMPOK 9 EPI-A Ratih Kuntari Dewi ( )
Badan Kepegawaian Negara Balikpapan, 21 Februari 2019
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUP DITJEN.PSDKP – KKP
Transcript presentasi:

DI BUAT OLEH: ZIDHA ALFA NIAM (23) ARVIAN TITO P. (3)

KAsUS GAYUS TAMBUNAN Para pegawai negeri sipil atau PNS yang baru saja diterima sebagai pegawai maupun PNS yang tergolong muda diharapkan bersikap waspada terhadap perangkap yang dipasang oleh oknum tertentu yang mengajaknya untuk korupsi. Ini perlu karena jaringan mafia yang terus berupaya menyerap dana pemerintah untuk dikorupsi sudah lama ada di seluruh instansi.

Kasus Gayus Tambunan merupakan contoh betapa mudahnya pegawai pajak meraup milyaran rupiah dari aksinya memanfaatkan kewenangannya. Gayus Tambunan diduga menjadi makelar perpajakan yang merugikan negara lebih dari Rp 25 miliar. Penuturan gayus tersebut, lanjut Buyung menegaskan indikasi adanya puncak pengatur mafia pajak. Ditekankan Buyung, kasus Gayus, harus dilihat secara faktual, jangan pragmatis. Permainan pusat, imbuhnya sudah jelas ada, tinggal semua pihak dapat jeli melihat ujungnya berakhir ke siapa

Mantan Wakapolri disebut-sebut menerima aliran dana kasus GAYUS TAMBUNAN. Penyebutan nama MP ini menambah sederet nama oknum pejabat di kepolisian. Ada juga yang lebih tinggi, yakni jenderal bintang tiga yang terkang tiga yang terkait.

TERIMA KASIH