Otonomi Daerah Telah Lama Tersirat Pendiriannya yang kokoh mengenai pemerintahan yang benar-benar demokratis tentu saja sangat terkenal dan muncul dalam hampir semua pembicaraan kami. Dia merasa bahwa pengambil-alihan sistem kepartaian dan sistem pemilihan Belanda merupakan kesalahan besar. Bahwa sebagai akibatnya, Indonesia tidak pernah benar-benar mengalami sistem demokratis. Sejak tahun 1958 dia sudah melihat bahwa perwakilan fungsional memungkinkan pemerintah yang berkuasa memanipulasi politik untuk menjamin kelangsungan hidup kekuasaannya sendiri. Dia mempertahankan pendiriannya bahwa luas Indonesia dan variasi kedaerahan sangat tidak cocok dengan sentralisme pemerintahan. Untuk mencapai persatuan yang murni berdasarkan keserasian sosial dan politik perlu diadakan otonomi daerah yang lebih besar. Pandangan ini diungkapkan jauh sebelum terjadinya pemberontakan PRRI dan Permesta. Perhatiannya terhadap lapisan petani masyarakat Indonesia mewarnai hampir semua pembicaraan kami. Sejak tahun 1949 dia menaruh harapan besar pada koperasi pedesaan. Harapan itu akhirnya berkurang karena dukungan Pemerintah dalam pendidikan tenaga pedesaan dan pembiayaan tidak memenuhi harapannya. Akan tetapi, dia tampaknya tidak pernah meninggalkan keyakinannya bahwa apabila koperasi pedesaan itu diurus oleh tenaga yang terlatih dan diberi bantuan dana permulaan yang cukup, kemungkinan keberhasilan cukup besar. Dia terus memandang koperasi sebagai sarana untuk meringankan beban para petani dan membantu mereka mempertahankan tanah mereka. Dia yakin bahwa koperasi adalah sarana yang paling baik untuk menjamin tercapainya keadilan sosial yang lebih besar bagi mayoritas pedesaan yang menjadi sasaran eksploitasi, atau dalam kata-kata Hatta sendiri, “jembatan ke arah demokrasi ekonomi”. George McT. Kabin, Pribadi Manusia Hatta, Seri 8, Yayasan Hatta, Juli 2002