SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MARTINA P. DIAH, S.AP, M. AP

KONTRAK PERKULIAHAN & GAMBARAN MATA KULIAH

Deskripsi Mata Kuliah Menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dengan menekankan pemahaman tentang ruang lingkup, pendekatan teoritis, latar belakang kebijakan dan praktek pemerintahan daerah yang berlaku dalam kerangka NKRI

Sistem Pemerintahan Indonesia pada dasarnya terdiri dari dua sistem besar yang saling terkait yaitu sistem pemerintahan nasional dan sistem pemerintahan daerah. Dua sistem ini memiliki landasan teori dan prakteknya masing-masing, baik yang menyangkut ruang lingkup, sejarah, kelembagaan dan proses. Untuk memahami sebuah sistem diperlukan pula suatu perbandingan sehingga membedakannya dengan sistem pemerintahan dalam beragam bentuk negara yang berbeda

Tujuan Instruksional Tujuan Instruksional Umum: Mahasiswa mampu mendeskripsikan, memahami dan mampu menganalisis konsep serta praktek Sistem Pemerintahan Indonesia

Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan esensi konsep, peran dan konteks sistem pemerintahan Indonesia Mahasiswa mampu mengkritisi dan memberikan respon kreatif terhadap berbagai macam isu strategis yang berkembang dalam teori maupun praktek Sistem Pemerintahan Indonesia Pada akhir perkuliahan (semester) mahasiswa diharapkan sudah memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dimensi-dimensi (road map) Sistem Pemerintahan Indonesia dengan berbagai aspek dan prospeknya

Ming Materi Pembelajaran Bentuk Pembelajaran Kemampuan Akhir yang Diharapkan 1 Pemerintahan dalam Perspektif Administrasi Publik: 1. Definisi Pemerintahan dalam perspektif administrasi publik: 1.1 sempit 1.2 luas 2. Sejarah Ketatanegaraan Indonesia: 2.1 Sistem Pra Kemerdekaan 2.2 Sistem Pasca Proklamasi 2.3 Sistem Era Reformasi Kuliah (Ceramah) Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta menyikapi hubungan supra dan infra stutur 2 Bentuk Negara&Pemerintahan Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Diskusi kelompok Mahasiswa akan dapat memahami, mengidentifikasi dan menganalisis bentuk negara beserta pemerintahannya 3 Perbandingan Pemerintahan: Konteks negara federal Konteks negara kesatuan Diskusi Kelompok Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta membandingkan konteks negara federal dan kesatuan 4 Azas-azas Penyelenggaraan Pemerintahan Sentralisasi Desentralisasi Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Mahasiswa akan dapat mengerti dan memahami azas-azas peneyelenggaraan pemerintahan Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi dan menganalisis azas-azas penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia

Ming Materi Pembelajaran Bentuk Pembelajaran Kemampuan Akhir yang Diharapkan 5 Supra sktruktur dan Infra struktur Politik Indonesia : Supra struktur Infra struktur Hubungan supra dan infra struktur Kuliah (Ceramah) Mahasiswa akan dapat mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi serta menyikapi hbungan supra dan infra struktur 6 Lembaga-lembaga Negara : Legislatif Eksekutif Yudikatif Inspektif Diskusi kelompok Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan serta menganalisis Lembaga-lembaga Negara yang ada di Indonesia 7 Lembaga-lembaga independen: KPU Komnas HAM TNI dan Kepolisian Bank Indonesia Diskusi Kelompok Mahasiswa akan dapat menganalisis dan mendeskripsikan lembaga-lembaga independen UTS 9 Birokrasi Pemerintah: Kementrian Negara LPND Organisasi Ekstra Struktur Mahasiswa akan mampu mengidentifikasikan dan menganalisi birokrasi pemerintah 10 Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah Tugas dan Peran Pemerintah Daerah Diskuis Kelompok Mahasiswa akan dapat mengidentifikasikan, menganalisis serta menyikapi ruang lingkup pemerintahan daerah serta tugas dan perannya

Ming Materi Pembelajaran Bentuk Pembelajaran Kemampuan Akhir yang Diharapkan 11 Daerah Otonom Jenis Daerah Otonom Catchment area Diskusi Kelompok Mahasiswa akan dapat mengidentifikasikan dan menganalisis jenis daerah otonomi, pembentukan, penghapusan serta penggabungan daerah serta catchment area 12 Pemerintahan Desa : Pemerintahan desa Otonomi Desa BPD Sumber Pendapatan desa Diskusi kelompok Mahasiswa akan dapat menjelaskan/menguraikan menganalisis serta memahami mengenai pemerintahan desa 13 Perkembangan Sistem pemerintahan daerah: Masa Penjajahan Belanda Masa Penjajahan Jepang Masa Pasca Kemerdekaan Masa Reformasi Mahasiswa akan dapat mengidentifikasikan dan menganalisis mengenai perkembangan sistem pemerintahan daerah, mulai dari masa penjajahan belanda, masa penjajahan Jepang, masa pasca kemerdekaan sampai dengan masa reformasi UAS

Referensi Budiarjo, Miriam. 2010. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Farazmand, Ali. 2009. Bureaucracy and administration. USA: Taylor and Francis Group Handoyo. 2009. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Huda Ni’matul.2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Press Mahmuzar. 2010.Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen.Bandung : Nusamedia Mintzberg, Henry. 1993. Strucure in five: designing effective organizations. New Jersey : Prentice Hall in Muluk, MRK. 2009. Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintah Daerah. Surabaya: LPD dan ITS Press Muslimin, Amrah. 1959. Ichtisar Perkembangan Otonomi Daerah. Jakarta: Djambatan

Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Gramedia Readchelders, Jos C. N. 2003. Government: a Public admnistration perspective. USA: M.E. Sharpe Ramses, Andy. 2009. Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: MIPI Smith, B.C. 1985. Decentralization: The teritorial Dimension of the state. London: George Allen & Unwin Solekhan, Moch. 2012.Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press. Syaukani, Afan Gani, dkk. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan.yogyakarta: Pustaka Belajar UU RI Nomor 22 tahun 1999 UU RI Nomor 25 tahun 1999 UU RI Nomor 32 tahun 2004 UU RI Nomor 33 tahun 2004

Strategi Pembelajaran Perkuliahan dilaksanakan dengan tatap muka, diskusi dan pemecahan masalah. Untuk menambah pemahaman materi kuliah, mahasiswa diberikan tugas-tugas berupa post test, tugas mandiri dan presentasi kelompok.

Tugas-Tugas Tugas terstruktur/Post Test pada setiap akhir perkuliahan dengan menjawab pertanyaan yang ada dengan ditulis tangan dan dikumpulkan pada pertemuan hari itu juga. Paper/makalah menggunakan kertas A4; diketik menggunakan font Arial 11; margin atas 4 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 3 cm, margin bawah 3 cm; Spasi 1,5. Sampul berurutan dari atas ke bawah meliputi: Judul Makalah, Logo UB, nama anggota kelompok, NIM, kelas, dosen pengampu, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Kediri, 2014. Halaman isi terdiri dari: I. Pendahuluan, II. Tinjauan Teori, III Pembahasan, IV. Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka.

Kriteria dan Standar Penilaian Penilaian dilakukan berdasarkan ujian tertulis, penilaian/evaluasi terhadap proses pembelajaran dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut: Kehadiran di kelas (20%) Tugas-tugas terstruktur (30%) Keaktifan(20%) UTS (30%)

Tata Tertib Mahasiswa dan Dosen Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, pada waktu mengikuti perkuliahan di kelas. 2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal waktu mengikuti perkuliahan, kecuali alasan tertentu (sakit, habis kecelakaan). 3. Pada waktu perkuliahan semua handphone (HP) dinon-aktifkan/di-silent. 4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan untuk absensi kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. 5. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi. Mahasiswa wajb hadir minimal 70% dari tatap muka. Batas keterlambatan maksimal 15 menit setelah dosen masuk, lebih dari waktu yang lebih ditetapkan tidak boleh masuk. 8. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas dan atas rekomendasi dari KPS Administrasi Publik 9. Jika ada penugasan materi take home yang akan dikumpul pada saat UTS harus memenuhi tata tertib ujian yaitu batas keterlambatan penyerahan tugas 20 menit, ketika terlambat mengumpulkan maka tugas tidak akan diberi nilai. 10. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar.