KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PETA LEMBAGA NEGARA (Pasca Amandemen UUD )‏
Advertisements

SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
MENGANALISIS SISTEM POLITIK DI INDONESIA
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
Sistem Politik di Indonesia
Dinamika Sistem Politik Indonesia
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
PEMERINTAHAN PUSAT ( DINYANYIKAN DENGAN ARANSEMEN NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG ) LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT BANYAK-BANYAK MACAMNYA LEGISLATIF……..
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SISTEM KETATANEGARAAN BERDASAR AMANDEMEN UUD 45
Lanjutan Kuliah HTN ke III
Pert. 6 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Uud dasar negara republik indonesia
DEMOKRASI DI INDONESIA
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN OLEH SRI SETYO KUSUMAWTI UNIVERSITAS MPU TANTULAR PERTEMUAN 5 TGL 2013.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI & RULE OF LAW
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Lembaga Legislatif Indonesia
KEDUDUKAN KEJAKSAAN SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI OLEH KASYFUL QULUB.
Sistem Pemerintahan Indonesia
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM POLITIK dan DINAMIKA KETATANEGARAAN RI
NEGARA DAN KONSTITUSI Pert. 9
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
KESADARAN BERKONSTITUSI
OTONOMI DAERAH (OTODA)
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
Tujuan dan Fungsi Partai Politik
Sistem Pemerintahan Indonesia
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
PARTAI POLITIK (Kelas B)
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
HUKUM TATA NEGARA.
Hukum Administrasi Negara
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
LEGISLATIF INDONESIA IPEM4323
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
Ketanegaraan Indonesia
Arah sistem politik indonesia
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
SISTEM KETATANEGARAAN PADA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945
MODUL IV SISITEM POLITIK INDONESIA STRUKTUR DAN FUNGSI SISTEM POLITIK
Oleh : Muhammad Mamun Salman, M.Pd.I
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB-6 SISTEM POLITIK. Di Negara Lain Sistem Politik Komunis Sistem Politik Liberal Di Indonesia Sistem Politik Demokrasi Perilaku Yang Sesuai Aturan Suprastruktur.
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
Transcript presentasi:

KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH135030107113039 ABDUL HAMID MAULUDI 135030107113041 RIZKITA RAMADHANI 135030107113047 EGI FADLI ALI MASYKUR MUSA 135030107114001 TEGAR BIMANTORO 135030107114003 ERIN DAMAYANTI 135030118113001

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA “SUPRA STRUKTUR DAN INFRA STRUKTUR POLITIK INDONESIA”

SUPRA STRUKTUR POLITIK Kehidupan politik pemerintah bersifat kompleks Lembaga pembuat keputusan politik yang sah Legislatif Elit Politik Eksekutif Yudikatif

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen MPR DPR Presiden dan Wakil Presiden DPA BPK MA

Lembaga-lembaga negara menurut konstitusi RIS Presiden dan Wakil Presiden Senat DPR MA DPK

Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1950 Presiden dan Wakil Presiden Menteri MA DPK

Lembaga-lembaga negara menurut amandemen UUD 1945 MPR DPR DPD Presiden dan Wakil Presiden MA MK BPK KY

INFRA STRUKTUR POLITIK Didalam suatu kehidupan politik rakyat (the sosial political sphere), akan selalu ada keterkaitan atau keterhubungan dengan kelompok-kelompok lain ke dalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut “kekuatan sosial politik masyarakat”. Kelompok masyarakat tersebut merupakan kekuatan politik riil didalam masyarakat, yang disebut “infrastruktur politik”.

Komponen Infra Struktur Politik

Peran Parpol Komunikasi Politik Sosialisasi Politik 1. Partai Politik Rekruitmen Politik Mengelola Konflik Fungsi Parpol Pendidikan politik Penciptaan iklim aspirasi politik Partisipasi politik Rekrutmen politik

2. Kelompok Kepentingan Kelompok Anomik Jenis-Jenis Kelompok Kepentingan Kelompok Non-Asosiasional Kelompok Insitusional Kelompok Asosiasional

Peranan Kelompok Kepentingan Mempengaruhi kebijakan publik Memperjuangkan sebuah isu atau kebijakan yang bersifat khusus Memperjuangkan isu yang hanya memiliki dampak Memperjuangkan kebijakan isu Memberikan input pada proses legislasi Membantu partai politik Mengartikulasikan kepentingan masyarakat Memberikan input

Institusi Kelompok Penekan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Organisasi-organisasi sosial keagamaan Organisasikepemudaan Organisasi Lingkungan Kehidupan Organisasi pembela Hukum dan HAM Yayasan atau Badan hukum lainnya Institusi Kelompok Penekan 3. Kelompok Penekan Pemberdayaan masyarakat HAM dan demokratisasi Tidak memiliki arah Jenis-Jenis Kelompok Penekan (gerak perjuangannya)

Fungsi Pers Informasi Pendidikan Hiburan kontrol sosial lembaga ekonomi (bisnis) 4. Media Massa Memenuhi hak masyarakat Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi Melakukan pengawasan Mengembangkan pendapat umum Peran Pers

5. Tokoh Politik Menurut Lester G. Seligman, proses pengangkatan tokoh-tokoh politik akan berkaitan dengan beberapa aspek , yakni: Legitimasi elit politik Masalah kekuasaan Representativitasi elit politik Hubungan antara pengangkatan tokoh-tokoh politik dengan perubahan politik.

Fungsi Infra Struktur Politik Pendidikan politik Mempertemukan kepentingan yang beranekaragam Agresi kepentingan Menyeleksi kepemimpinan Komunikasi politik

Hubungan Supra Struktur dan Infra Struktur Politik Unsur-unsur yang ada dalam supra struktur dan infra struktur politik saling mempengaruhi

SEKIAN SEMOGA BERMANFAAT