PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Advertisements

REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARISD DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
GRAND DESIGN DAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DITJEN BINA GIZI DAN KIA
KEBIJAKan PENATAAN SDM APARATUr
Disampaikan pada acara
(Kepala Biro Kepegawaian)
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI DUKUNGAN MANAJEMEN TAHUN 2013
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
ANALISIS JABATAN (JOB ANALYSIS)
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN
PERJANJIAN KINERJA.
SINERGITAS PERENCANAAN
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PENGUATAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN
Transcript presentasi:

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2010

Menyusun Road Map RB K/L Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Merencanakan Program Quick Win Membentuk Tim RB K/L Melakukan Evaluasi Kinerja Organisasi Menyusun Road Map RB K/L Mengelola Perubahan

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Merencanakan Program Quick Win Memilih dan menetapkan fokus dan lokus penerapan program quick win Mengidentifikasi berbagai permasalahan pada fokus dan lokus Menetapkan target keberhasilan kinerja dari program quick win Membuat rencana aksi perubahan dalam rangka penerapan program quick win Menerapkan rancangan program quick win sesuai rencana Melakukan simulasi-simulasi penerapan program quick win Menerapkan program quick win Memonitor pelaksanaan program quick win Melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan sesuai dengan masukan hasil monitoring (perbaikan berkelanjutan) Melakukan survey kepuasan pengguna

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Melakukan Evaluasi Kinerja Organisasi Melakukan assessment terhadap kinerja organisasi secara menyeluruh Mengidentifikasi berbagai kelemahan yang memberikan pengaruh pada kinerja organisasi: struktur organisasi (overlapping tugas pokok dan fungsi serta kewenangan) Business process SDM Peraturan perundang-undangan Sistem pengawasan dan akuntabilitas Sarana dan prasarana

Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Menyusun strategi dan rencana aksi perubahan Membangun mekanisme internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L/Pemda termasuk sistem pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi serta pelaporan dan instrumen-instrumen yang diperlukan Melakukan Sosialisasi, pembuatan slogan-slogan refor-masi birokrasi, booklet, leaflet, dan lainnya dalam upaya membangun kesamaan per-sepsi, komitmen dan konsistensi pelaksana-an reformasi birokrasi pada K/L

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; 4) Penataan Tatalaksanaan; 5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; 6) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; 7) Penataan Pengawasan Internal; 8) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; 9) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Redefinisi visi, misi dan strategi organisasi Melakukan Restrukturisasi Melakukan Analisis beban kerja Melakukan penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana dan kepegawaian Melakukan penguatan unit kerja pelaksana pelayanan publik Melakukan perbaikan sarana dan prasarana

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Analisis business process Melakukan Review business process Menyusunan Standard Operating Procedures (SOP) membangun/mengembangkan e-office membangun/mengembangkan e-government Mempercepat upaya harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh K/L

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Evaluasi jabatan Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan, dan pengembangan pegawai Menyusun uraian jabatan Menyusun profil kompetensi pegawai Menyusun standar kompetensi jabatan Menyusun job grading dan job pricing Menerapkan sistem penilaian kinerja, Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi Membangun/mengembangkan database pegawai Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi Diperlukan dalam kaitan pemberian tunjangan kinerja yang merupakan implikasi dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Memetakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L Melakukan Deregulasi

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing K/L Meningkatkan peran APIP sebagai Quality Assurance dan consulting

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Melakukan Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Mengembangkan sistem Manajemen Kinerja, yang mencakup kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai sebagai satu kesatuan pada masing-masing K/L/Pemda Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing K/L/Pemda hingga pada unit yang terendah.

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Quick Win; Manajemen Perubahan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penyusunan Peraturan Perundang-undangan; Penataan Pengawasan Internal; Peningkatan Akuntabilitas Kinerja; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Menetapkan target kinerja pelayanan Menerapkan standar pelayanan pada masing-masing K/L/SKPD pada pemda Melakukan deregulasi pelayanan investasi Mengembangkan fasilitasi pelayanan bagi penyandang cacat, ibu hamil, lanjut usia, dan anak

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L Evaluasi Kinerja organisasi Roadmap Reformasi Birokrasi Quick Wins Peta Kewenangan dan fungsi Redefinisi Visi, Misi dan Strategi Restrukturisasi Analisis Beban Kerja Business Process SOP Pengembangan e-office/ e-government Deregulasi Standar Pelayanan Kualitas Pelayanan Kinerja Organisasi Jabatan Standar Kompetensi Job Grading Job Pricing Sistem Rekruitmen Assessment Center Diklat Penilaian Kinerja Tunjangan Kinerja Standar Kinerja Database Pegawai Pola Karier Kinerja Individual Akuntabilitas Manajemen Perubahan Manajemen Kinerja Sistem Pengendalian Intern Penguatan Akuntabilitas Penguatan Unit Kerja Kepegawaian Penguatan Unit Kerja Pelayanan Disiplin Kode Etik

Grand Design Dan Road Map Reformasi Birokrasi TUNJANGAN KINERJA Setiap K/L yang melakukan reformasi birokrasi berhak mengajukan tunjangan kinerja Prinsip-prinsip: Equal pay for equal work; K/L yang mengusulkan tunjangan kinerja agar mengoptimalkan pagu belanja masing-masing Tunjangan kinerja ditentukan berdasarkan penilaian bobot jabatan dan kinerja pegawai dengan mengacu kepada indeks besaran tunjangan kinerja yang ditetapkan; Kebijakan dan alokasi anggaran untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja bagi suatu K/L harus disetujui oleh DPR (komisi terkait) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan. Bila suatu Kementerian/Lembaga memerlukan tambahan pagu untuk reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja, perlu mendapat persetujuan DPR (Badan Anggaran) dan pengajuannya ke DPR melalui Menteri Keuangan; Hasil penilaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi K/L oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional digunakan oleh Menteri Keuangan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan besaran tunjangan kinerja. Selanjutnya besaran tunjangan kinerja ditetapkan dengan Peraturan Presiden

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TERIMA KASIH KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI