Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2010 Dipaparkan di Kementerian Sosial Tanggal 15 Juni 2010

tambahan anggaran kinerja Reformasi Birokrasi Gelombang I 2007/2008 Prakarsa uji coba Departemen Keuangan, BPK dan Mahkamah Agung Permenpan Nomor: Per 15/M.PAN/07/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Permenpan Nomor: Per 04/M/PAN/04/2009 tentang Pedoman Pengajuan Usulan Dokumen Reformasi Birokrasi. ketatalaksanaan kelembagaan manajemen sumber daya manusia Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional dengan Keputusan Menpan Nomor: Kep/186/M.PAN/05/2008 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2008) dan Nomor : Kep/186/M.PAN/05/2009 (berlaku sampai dengan 31 Desember 2009) Insentif tambahan anggaran kinerja

Reformasi Birokrasi Gelombang I Dampak perbaikan pada proses penyelenggaraan pemerintahan peningkatan best practices pelayanan publik, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran melalui kebijakan anggaran berbasis kinerja, penyempitan ruang gerak terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan wewenang/KKN, peningkatan kesadaran perlunya penerapan reward and punishment. Belum mampu mengangkat Indonesia pada posisi yang sejajar dengan negara-negara lain baik di Asia Tenggara maupun di Asia

Permenpan No. Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, antara lain menetapkan prioritas: Prioritas Pertama: K/L yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, penegakkan hukum, pemeriksaan dan pengawasan keuangan, dan pendayagunaan aparatur negara Prioritas Kedua: K/L yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, sumber penghasil penerimaan negara, dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung Prioritas Ketiga: K/L yang tidak termasuk dalam prioritas pertama dan kedua.

Reformasi Birokrasi Gelombang I Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tahap pertama reformasi birokrasi mengalami disorientasi yaitu cenderung lebih kepada motivasi perbaikan remunerasi (tunjangan kinerja); reformasi birokrasi belum dapat mencapai sasaran pembenahan pada aspek kelembagaan, tatalaksana, manajemen SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik, reward and punishment, dan perubahan mind-set dan culture set; reformasi birokrasi lebih menyentuh pada aspek mikro yang berfokus pada pengembangan internal manajemen instansi pemerintah, belum menyentuh aspek makro yang menyangkut kerangka regulasi nasional di bidang aparatur negara; belum dikembangkannya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara nasional; belum memiliki kerangka besar yang dapat dijadikan acuan

Reformasi Birokrasi GeIombang I Reformasi Birokrasi GeIombang II Reformasi Birokrasi Gelombang II Reformasi Birokrasi Gelombang I perlu dilanjutkan melalui Reformasi Birokrasi Gelombang II Reformasi Birokrasi GeIombang I Reformasi Birokrasi GeIombang II Lebih cenderung pada pendekatan mikro, fokus pada perubahan di masing-masing K/L/Pemda Menggunakan pendekatan makro, meso dan mikro Mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM, pengawasan, akuntabilitas dan pelayanan publik Mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM Belum memiliki grand design dan road map Menggunakan grand design dan road map sebagai dasar upaya sistematik , operasional dan rinci Cenderung berorientasi pada perbaikan tunjangan kinerja Tunjangan kinerja merupakan reward yang diberikan atas dasar prestasi yang ditunjukkan dari upaya reformasi

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi GRAND DESIGN Reformasi Birokrasi Rancangan induk untuk kurun waktu 2010-2025 berisi langkah-langkah umum penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan intern, penguatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan praktek KKN. ROAD MAP Reformasi Birokrasi Bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan lain selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama (2010) akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, demikian seterusnya.

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Dasar Hukum Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014

GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Keterkaitan dengan RPJPN dan RPJMN RPJPN 2005 - 2025 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2025 RPJMN 2010 - 2014 ROADMAP RB 2010 - 2014 RPJMN 2015 - 2019 ROADMAP RB 2014 - 2019 RPJMN 2020 - 2024 ROADMAP RB 2020 - 2024

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kondisi Birokrasi Saat Ini Indonesia dipandang telah berhasil melalui masa krisis perubahan dengan baik Meletakkan landasan bagi terwujud- nya kehidupan demokrasi Kembali pada jajaran middle income countries Membangun instrumen hukum dalam rangka pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum serta perbaikan sistem peradilan inefficient government bureaucracy, policy instability, corruption, dan restrictive labor regulations (GCI, 2009) Corruption Perception Index: masih berada pada kelompok peringkat terbawah dengan skor 2.8 (TI, 2009); meskipun ada perbaikan dibanding tahun sebelumnya.

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Permasalahan Umum Birokrasi Efektivitas peraturan perundang-undangan Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah Pelayanan Publik Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. SDM Aparatur Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan pengorganisasian.

  Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Permasalahan Birokrasi  KELEMBAGAAN  SDM Struktur organisasi pemerintahan masih cukup besar Pola pikir dan budaya yang cenderung masih kekuasaan, belum sepenuhnya fokus pada pelayanan kepada masyarakat Kecenderungan melakukan pembentukan organisasi baru pada K/L dan di daerah cenderung mengikuti susunan organisasi K/L Profesionalisme masih perlu ditingkatkan Tumpang tindih kewenangan dalam K/L maupun antar Distribusi yang masih belum proporsional Etos kerja belum memadai Kesejahteraan yang masih belum memadai Sistem reward and punishment yang belum diterapkan dengan tegas

  Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Permasalahan Birokrasi  KETATALAKSANAAN  PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS Proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan belum berjalan secara efisien dan efektif Masih adanya praktek korupsi Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah Masih banyak terjadi disharmonisasi peraturan perundang-undangan (masih belum good regulatory government) Peran fungsi pengawasan masih belum optimal dalam menjalan fungsi quality assurance Sistem perencanaan dan penganggaran masih belum efektif Akuntabilitas masih perlu diperkuat Pemanfaatan IT yang belum optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan

 Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Permasalahan Birokrasi PELAYANAN PUBLIK Kualitas pelayanan publik masih belum memenuhi harapan masyarakat Standar pelayanan masih belum diterapkan dalam berbagai unit pelayanan Akses masyarakat terhadap pelayanan publik masih terbatas (khususnya pelayanan dasar) Perhatian terhadap masyarakat kurang mampu agar dapat mengakses pelayanan publik masih rendah

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kerangka Pikir Grand Design dan Road Map Visi Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima dan manajemen pemerintahan demokratis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025. Misi Membentuk/menyempurnakan peraturan per-undang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; Melakukan penataan kelembagaan, tatalaksana, relokasi dan peningkatan kualitas SDM termasuk perbaikan sistem remunerasi Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi; Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif; Melakukan perubahan mind set dan culture set.

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kerangka Pikir Grand Design dan Road Map Tujuan Untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah melalui penguatan peraturan perundang-undangan, perubahan perilaku, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penerapan budaya organisasi, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberantasan praktek KKN, penerapan sistem monitoring, evaluasi kinerja dan pengawasan birokrasi yang semakin melibatkan partisipasi masyarakat Sasaran: Meningkatnya kinerja birokrasi yang berorientasi hasil melalui perubahan secara terencana, bertahap, dan terintegrasi dari berbagai komponen strategis birokrasi pemerintah berikut: (1) landasan hukum dan regulasi; (2) organisasi; (3) tatalaksana; (4) manajemen sumber daya manusia aparatur; (5) pola pikir (mind-set), budaya organisasi (culture-set) dan nilai dasar aparatur; (6) integritas aparatur; (7) sistem pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja; (8) kualitas pelayanan publik; dan (9) sistem monitoring dan evaluasi kinerja, dan pengelolaan pengetahuan reformasi birokrasi.

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Kondisi Birokrasi Yang Diinginkan 2025 Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara 2014 Jumlah PNS yang proporsional Pemerintahan bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Peningkatan profesionalime SDM aparatur Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Dampak bertahap dari reformasi birokrasi 2025 Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara Hasil reformasi birokrasi diharapkan secara bertahap mampu memberikan dampak terhadap : Peningkatan daya saing negara Penurunan angka kemiskinan Peningkatan pendapatan per kapita Penurunan tingkat korupsi Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan pertumbuhan ekonomi Peningkatan kualitas SDM dll 2014 Jumlah PNS yang proporsional Pemerintahan bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Peningkatan profesionalime SDM aparatur Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan

Meliputi seluruh aspek MANAJEMEN Hasil Yang Ingin Dicapai Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Meliputi seluruh aspek MANAJEMEN Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Area Perubahan Hasil Yang Ingin Dicapai Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Strategi Pelaksanaan Penyempurnaan Kerangka Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi Birokrasi yang Bersih, dan Bebas KKN Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Peningkatan Kualitas Pelayanan PROFIL BIROKRASI 2025 Quick win (yang langsung dan tidak langsung dirasakan masyarakat) Organisasi Kepercayaan masyarakat Tatalaksana Perubahan Mindset dan Culture Set SDM Pengawasan Dan Akuntabilitas Monitoring Dan Evaluasi MANAJEMEN PERUBAHAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN RB

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Garis Besar Tahapan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014

TINGKATAN PELAKSANAAN Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Program dan Kegiatan MAKRO Menyangkut berbagai aspek kebijakan terkait dengan upaya reformasi birokrasi sebagai kerangka kebijakan dasar operasional birokrasi (misalnya: penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, manajemen SDM, pengawasan intern, akuntabilitas dan pelayanan publik) PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKATAN PELAKSANAAN MESO Menyangkut berbagai aspek kebijakan sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi birokrasi pada K/L/Pemda (Pedoman, Juklak/Juknis) MIKRO Menyangkut berbagai aspek kebijakan K/L/Pemda sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L/Pemda

TINGKATAN PELAKSANAAN Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Program dan Kegiatan MAKRO Program dan kegiatan Manajemen Perubahan Quick Win Knowledge sharing/management Penataan Organisasi, tatalaksana, manajemen SDM, pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik TINGKATAN PELAKSANAAN MESO Penataan peraturan perundang-udangan MIKRO Monitoring dan evaluasi

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Pengorganisasian KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Wapres Anggota: Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko Kesra, Menneg Pan-RB, Menkeu, Mendagri, Kepala UKP-PPP Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Ketua: Men PAN-RB Anggota: Menkeu, Mendagri, Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mensesneg, Seskab TIM INDEPENDEN Tim QUALITY ASSURANCE TIM RB - K/L TIM RB - PEMDA

Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi Monitoring dan Evaluasi Dilakukan oleh Unit Pengelola Program RBN, dibantu oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance Monitoring dilakukan setiap 6 bulan sekali. Evaluasi dilakukan setiap 1 tahun sekali Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional dan Ketua Komite Reformasi Birokrasi Nasional. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan saran/rekomendasi tentang reward dan punishment sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Terima Kasih