Presentasi E-Government Kelompok 15 Implementasi E-government sebagai Tindakan Antikorupsi (Studi Kasus Pada Implementasi e-Procurement di Filipina) Oleh: Rahmi Khairun Nisa (0806347164) Riani Dwi Astuti (0806347170)

Latar Belakang Masalah Perkembagan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penerapan e-government untuk memberantas korupsi dan sebagai bentuk transparansi Philippine Government Electronic Procurement System (PhilGEPS) di Filipina bertujuan untuk memberantas korupsi di Filipina

Indeks Persepsi Korupsi 2009 Negara-Negara ASEAN Peringkat ASEAN Dunia Negara Indeks Persepsi Korupsi 1 3 Singapura 9,2 2 39 Brunei Darrusalam 5,5 56 Malaysia 4,5 4 84 Thailand 3,4 5 111 Indonesia 2,8 6 120 Vietnam 2,7 7 139 Filipina 2,4 8 158 Kamboja 2,0 9 Laos 10 178 Myanmar 1,4 Sumber: http://www.ti.or.id/media/documents/2010/10/12/s/a/sambutan_peluncuran_cpi_2009--tml.pdf

Tujuan Penulisan Mengetahui bagaimana implementasi e-Procurement di Filipina. Mengetahui bagaimana implementasi e-Procurement di Filipina mampu berfungsi sebagai tindakan anti-korupsi.

Kerangka Teori Menurut Bhatnagar, E-government didefinisikan sebagai as the migration of government information and services to an on-line delivery mode, where the scope of E-Government covers the interaction between government and citizens (G2C), government and business enterprises (G2B), and inter-agency dealing (G2G). Menurut U.S. Congress (2002), ada dua tujuan e-government, antara lain: Meningkatkan akses dan pemberian informasi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, lembaga lain di luar pemerintahan, dan lembaga pemerintahan lainnya; dan Menghasilkan peningkatan pada operasi pemerintahan yang mencangkup efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, dan transformasi Manfaat e-government bagi: Masyarakat Sektor bisnis Pemerintah

Tahapan E-government Lanjutan... Sumber : http://www.utexas.edu/lbj/archive/pubs/pdf/e-government.pdf

Lanjutan... E-Procurement menurut Croom dan Brandon mengacu kepada penggunaan informasi berbasis internet (intergrasi) dan teknologi informasi dan komunikasi untuk membawa individu atau semua pelaku dari proses pengadaan termasuk pencarian, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan tinjuan pasca-pembelian. Komponen utama dalam proses implementasi e-procurement menurut Asian Development Bank antara lain: e-Tendering : untuk meningkatkan proses e-procurement untuk pengadaan barang khusus dan jasa konsultasi yang bernilai tinggi dan volume yang rendah. e-Purchasing E-Purchasing : berjalan dari mulai publikasi secara online oleh pemasok. Pemilihan secara elektronik, ketertiban, penerimaan dan pembayaran oleh pihak pembeli. e-Contract Management : peningkatan elektronik dari manajemen piutang, pembayaran, penetapan kontrak, variasi kontrak, keamanan penawaran, audit, dan kegiatan pengawasan.

Lanjutan... Tujuan E-Procurement

Pembahasan Gambaran Umum E-Government di Filipina Pendirian di Filipina National Computer Center (NCC) pada tahun 1971 mulai Era komputerisasi e-Commerce Act (Republic Act 8792) Tahun 2000 Government Information System Plan (GISP) sebagai pedoman segala komputerisasi pemerintahan

Lanjutan... Network Readiness Index Sumber:http://www.aijc.com.ph/pccf/observatory/pfd%20files/papers%20&%20Publications/egovernance/Benchmarking%20Against%20Global%20Best%20Practices.pdf, 2002, p.12.

Peringkat E-Government menurut CID Lanjutan... Peringkat E-Government menurut CID Sumber:http://www.aijc.com.ph/pccf/observatory/pfd%20files/papers%20&%20Publications/egovernance/Benchmarking%20Against%20Global%20Best%20Practices.pdf, 2002, p.14.

Implementasi E-Procurement di Filipina Bertujuan untuk mengoperasikan birokrasi, melaksanakan proyek, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. pengadaan barang dan jasa melalui media elektronik disebut Phillippine Government Electronic Procurement System (PhilGEPS). Tampilan PhilGEPS di www.philgeps.net

Lanjutan... Formulir Registrasi Pemasok Pemerintah

Lanjutan... Halaman Log In

Situs Lain E-procurement Lanjutan... Situs Lain E-procurement http://www.procurementservice.org

E-Procurement sebagai Tindakan Memberantas Korupsi (Umum) Lanjutan... E-Procurement sebagai Tindakan Memberantas Korupsi (Umum) pejabat publik atau karyawan meminta atau memeras suap. Berdasarkan The Country’s Top Polling, Social Weather Stations, korupsi salah karena merugikan pembangunan nasional. Hasil Jejak Pendapat Reason Why Coruption is Wrong? (% Respondents Saying) Sumber:http://www.rvrcvstarr.aim.edu/Library%20CV%20Starr/Center%20Publications/Whistleblowing%20Monograph.pdf

Efektivitas Public Procurement untuk Meminimalisasi Korupsi Lanjutan... Efektivitas Public Procurement untuk Meminimalisasi Korupsi Meningkatkan kesadaran administrasi publik dan pejabat atas risiko korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Meningkatkan pertukaran informasi dan pengalaman yang dapat meningkatkan deteksi dan pencegahan korupsi dan penyuapan. Sebagai bentuk penegakan hukum yang kuat.

Strategi antikorupsi di Filipina: Lanjutan... Strategi antikorupsi di Filipina: Penggunaan langkah-langkah hukum yang bersifat preventif Pembentukan nilai moral dalam birokrasi pemerintah dan masyarakat. Kemitraan dengan masyarakat dan sektor swasta. Penyuapan oleh Perusahaan Swasta untuk Memenangkan Kontrak Sektor Publik Sumber:http://www.rvrcvstarr.aim.edu/Library%20CV%20Starr/Center%20Publications/Whistleblowing%20Monograph.pdf

Kesimpulan Penerapan e-procurement oleh Pemerintah Filipina dilatarbelakangi oleh ketidakpercayaan publik terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya dilakukan secara konvensional atau tatap muka. Phillippine Government Electronic Procurement System (PhilGEPS) berlandaskan Government Procurement Reform Act (Republic Act 9184) bertujuan untuk merampingkan atau mempersingkat sistem pengadaan barang dan jasa di Filipina; mengurangi peluang untuk melakukan sogok dan korupsi; menyeimbangkan sistem dengan standard internasional; meningkatkan transparansi, daya saing, pengadaan yang ramping, akuntabilitas, dan pengawasan publik. Pada tahun 2002 penerapan e-procurement efektif menurunkan angka korupsi dan penyuapan perusahaan swasta kepada lembaga pemerintahan.

Terima Kasih