HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah :

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.

Advertisements

HUKUM WARIS MENURUT BW.

HUKUM PERSEORANGAN ADAT

SISTEMATIKA HUKUM PERDATA

UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA.

SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-11 1AHS/SOSEK/2011.

BAGAIMANA PEMBAGIAN WARISANNYA ?

HUKUM WARIS ADAT Perkawinan, selain bertujuan memperoleh keturunan juga untuk dapat bersama-sama hidup pada suatu masyarakat dalam suatu perikatan (keluarga).

HUKUM PERDATA DLM SISTIM HUKUM NASIONAL

HUKUM PERDATA DEWI NURUL MUSJTARI, S.H., M.HUM. FAKULTAS HUKUM

DEWI NURUL MUSJTARI FAKULTAS HUKUM UMY

Pertemuan Ke-2 Arti dan Macam Hukum Perdata, Faktor penyebab berbhineka hukum perdata, Pedoman politik pemerintah hindia belanda , Sistematika hukum perdata.

POKOK-POKOK HUKUM PERDATA

Pluralisme HK Waris Macam-Macam Hukum Waris Hukum Waris Adat

HUKUM pERDATA BARAT m. Hamidi masykur, S.H., M.KN.

Hernawan Hadi.doc.2007 HUKUM DAGANG Oleh Hernawan Hadi,SH MH.

Hukum Perdata Pertemuan II

BAHAN UJIAN AKHIR TPA3 HARTA PERKAWINAN KONSEP BW (PASAL 119)

ASPEK HUKUM DALAM BISNIS

Aryo Haris S Marwan Bilton S Tio Aldino Ratnasari Dwi P Chorina Puspita Dewi Rahmadani Pricilia

Mata Kuliah Hukum Perdata

Hukum Perdata di Indonesia

Gol. III Kakek+nenek (ke atas)  Pasal 850 s.d 853 BW

PENGERTIAN HUKUM PERDATA

PENGGOLONGAN LAPANGAN HUKUM

HUKUM DAGANG ATAU HUKUM PERNIAGAAN

Pertemuan 2 BENTUK PERUSAHAAN.

September 16Writed by: Drs.SETYO BUDI SMA 1 MUSUK 1 KLASIFIKASI HUKUM HUKUM Ruang Wujud/ Bentuk Tertulis Tidak Tertulis Lokal Nasional Internasional Wil.

SISTEM HUKUM PERDATA EROPA

ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI: III. HUKUM PERDATA INDONESIA

HUKUM ORANG Nama Anggota Kelompok : 1. Thifal Rosyidah ( ) 2. Ambarwati ( ) 3. Fitriya Dwi A ( ) 4. Hidayatul M ( )

PERSONALIA DALAM PERJANJIAN

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM KELUARGA DAN HUKUM HARTA BENDA PERKAWINAN

SISTEM KEWARISAN DAN WASIAT

PENGERTIAN HUKUM BISNIS

Hukum perdata Pengantar ilmu hukum.

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “Perangkat ketentuan hukum yg mengatur pembagiam hukum kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia.

Hukum Perkawinan.

DOSEN PENGASUH AMALUDIN, S.IP, MM

Oleh Ica Luluk Maghfroh Vita Dwi S. Heny Rahmi J. Yoga

KEDUDUKAN HUKUM PARA PETUGAS PUBLIK

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

Kuliah Hukum Perdata: Sebuah Pengantar

Batasan Hukum Waris Pengertian

WEESKAMER (Balai Harta Peninggalan) : Tugas & Peran dalam Perkembangan Kebutuhan Hukum Masyarakat Nurhendro Putranto, SH.MHum. Sosialisasi Pengurusan.

Universitas Esa Unggul

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

HUKUM PERDATA Secara teoritik hk perdata meliputi:

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

HUKUM pERDATA BARAT r yogahastama, S.H., M.KN.

HUKUM PERDATA DAGANG.

HUKUM ORANG [PERSONENRECHT]

PROGRAM STRATA I (S1) ILMU HUKUM UNIVERSITAS NGUDI WALUYO UNGARAN

Pertemuan 2 BENTUK PERUSAHAAN.

BADAN HUKUM PUBLIK DAN PRIVAT

UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI

ASAS-ASAS HUKUM PERDATA

HUKUM WARIS HUKUM WARIS DI INDONESIA MASIH BELUM DIKODIFIKASI.

DASAR-DASAR HUKUM PERDATA

Disusun guna memenuhi nilai tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum BAB VII.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM

Transcript presentasi:

HUKUM PERDATA Disampaikan pada Pertemuan ke 4 Mata Kuliah : Sistem Hukum Indonesia Dosen: Tatik Rohmawati, S.IP. Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia 5/12/2018

DEFINISI HUKUM PERDATA Merupakan rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. 5/12/2018 Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia

Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia HUBUNGAN HUKUM Yaitu hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum dan mempunyai akibat hukum. Contoh ; Jual Beli (KUH Perdata/ BW) 5/12/2018 Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia

Sistematika BW (Burgerlijk Wetback), meliputi : Buku I ; Perihal orang Yaitu memuat hokum tentang diri seseorang 2) Buku II : Perihal benda Yaitu memuat hokum perbendaan serta hokum waris. 3) Buku II : Perihal perikatan Yaitu memuat hokum kekayaan 4) Buku IV : Perihal pembuktian dan lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hokum. Yaitu memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hokum. 5/12/2018 Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia

Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia Ilmu Hukum 1. Hukum tentang diri seseorang Memuat tentang peraturan-peraturan manusia sebagai subjek hokum, kecakapannya memilih hak-hak serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan. 2. Hukum keluarga Mengatur hubungan perihal hokum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, kekayaan antara suami isteri, hubungan anak dan orang tua. 5/12/2018 Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia

Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia LANJUTAN 3. Hokum kekayaan Mengatur hubungan-hubungannya yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan adalah jumlah sebagai hak-hak dan kewajiban orang itu diukur dengan uang. 4. Hokum waris Mengatur hal ikhwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal atau mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. 5/12/2018 Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia

Hokum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia : Golongan Indonesia asli, yaitu hokum adat. Warga Negara Indonesia bukan asli Cina, yaitu BW, WvK (Wetboek van Koophandel / KUH Dagang), kecuali Timur Asing, yaitu BW dan VR (Vermogen Recht / Hukum Kekayaan) tidak keseluruhan hokum perseorangan, keluarga dan waris berlaku hokum dari negeri asalnya. 5/12/2018 Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia

Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT …….. 5/12/2018 Bahan Ajar Sistem Hukum Indonesia