TIPE-TIPE SISTEM POLITIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
Advertisements

Tugas Akhir Pancasila ANTISIPASI MUNCULNYA PAHAM SEKULARISME DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN DI INDONESIA ( Bp. Mujiana M,Si) Irfan Dwi Yulianto
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD 45 KULIAH KE-4.
Dinamika Sistem Politik Indonesia
TUGAS KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA CINA
Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
NEGARA DAN KONSTITUSI.
NEGARA DAN KONSTITUSI SISTEM KETATANEGARAAN
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas X
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA SETELAH UUD’45
Dr. Wuri Wuryandani, M.Pd. Jurusan PPSD Fakultas Ilmu Pendidikan
3.
Menganalisis Sistem Politik di Indonesia
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Sistem Pemerintahan.
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
SUSUNAN PEMERINTAHAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL
NEGARA DAN KONSTITUSI Eka Yuli Astuti, MH.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN DI BEBERAPA NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
MARTINA PURWANING DIAH, SAP, MAP
Ketanegaraan Indonesia
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
KELOMPOK 4 AHMAD SULTON ARLIANSAH
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Demokrasi.
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
Sistem Pemerintahan Indonesia
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
MATERI KN KELAS XII SEMESTER 1
HUKUM TATA NEGARA.
NEGARA DAN KONSTITUSI STIE LAMPUNG TIMUR TAHUN AKADEMIK
KEKUASAAN/ KEDAULATAN
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Presented by: Syaiful Bakhri, S.Sos, MM
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
Mhd. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
Ketanegaraan Indonesia
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
TUGAS DAN KEWENANGAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1 Daftar Riwayat Hidup Pertemuan 1. 2 DINAMIKA UUD 1945 Pertemuan 1.
Transcript presentasi:

TIPE-TIPE SISTEM POLITIK Presented by: SYAIFUL BAKHRI, S.Sos, MM Free Powerpoint Templates

Prolog Salah satu unsur yang ada pada sebuah negara adalah sistem politik. Sistem politik mengatur bagaimana dinamika proses pengambilan kebijakan dilaksanakan. Semakin teratur sistem politik suatu negara, maka semakin efektif pengambilan suatu keputusan dan penyelenggaraan negara. Berbeda dengan sistem lainnya yang ada pada suatu negara, sistem politik bekerja melalui proses kematangan suatu masyarakat.

Pengertian Sistem Politik David Easton: sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat. Almond: sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Rusandi Simantapura: sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng.

Macam-macam Sistem Politik (1) 1) Sistem politik tradisional terdiri a. sistem politik Patriarchal adalah sistem politik yang dilambangkan dengan kekuasaan dan otoritas yang berada pada laki-laki. b. sistem politik Patrimonial adalah sistem politik yang diwariskan secara turun-temurun.

Macam-macam Sistem Politik (2) 2) Sistem politik antara tradisional dan modern yang disebut dengan sispol Kerajaan Birokrasi. Sistem politik kerajaan birokrasi adalah sistem politik yang berada di persimpangan penyelenggaraan negara dimana pada satu sisi melaksanakan pemerintahan secara modern tetapi di sisi lain masih menerapkan proses pengambilan keputusan berdasarkan titah sang raja.

Macam-macam Sistem Politik (3) 3) Sistem politik Modern, terdiri dari: a. Sispol Demokrasi yaitu Sispol yang memegang kekuasaan banyak orang, berdasarkan kehendak rakyat, kekuasaannya terbatas dan bertanggung jawab kepada rakyat. b. Sispol Kediktatoran (otoriter) Yaitu : Sispol yang memegang kekuasaan beberapa orang atau kelompok orang, Kekuasaan sangat luas tak terbatas meliputi seluruh kehidupan negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah.

Prinsip Sistem Politik Demokrasi (1) Adanya pembagian kekuasaan Pemerintahan konstitusional atau berdasarkan hukum Pemerintahan mayoritas Pemilu bebas atau demokratis Parpol lebih dari satu Manajemen terbuka Pers bebas

Prinsip Sistem Politik Demokrasi (2) Perlindungan terhadap HAM dan adanya jaminan Hak minoritas 9. Peradilan bebas tidak memihak 10. Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit system (kecakapan) 11. Kebijaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa paksaan 12. Konstitusi atau UUD yang demokratis. 13. Penyelesain masalah secara damai melalui musyawarah atau perundingan

Prinsip Sistem Politik Diktator (1) Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang. Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional Negara berdasarkan kekuasaan Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit Pemilu tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada satu porpol yang memonopoli kekuasaan

Prinsip Sistem Politik Diktator (2) Manajemen pemerintahan tertutup Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas Pers tidak bebas dan sangat dibatasi Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa Penempatan pejabat pemerintahan dengan spoil system (kekeluargaan) serta tidak ada kontrol terhadap administrasi dan birokrasi Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atau UUD hanya sebagai lambang saja Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan

Fungsi Sistem Politik Sosialisasi Politik Sosialisasi Politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu negara. Rekrutmen Politik Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Komunikasi Politik Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan oleh partai poltik dengan segala struktur yang tersedia, mengadakan komunikasi informasi, isu dan gagasan politik.

SISTEM POLITIK INDONESIA 1 (SEBELUM AMANDEMEN) Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi Kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden yang dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa jabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali dan dibantu oleh seorang wakil presiden serta kabinet Presiden mengangkat meneri-menteri dan kepala non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung) setingkat menteri bertanggung jawab kepada Presiden Kekuasan Legislatif terdiri atas MPR merupakan lembaga tertinggi negara dan DPR

SISTEM POLITIK INDONESIA 2 (SEBELUM AMANDEMEN) 5. Lembaga-lembaga negara terdiri dari lembaga tertinggi neara yaitu MPR dan lembaga tinggi negara terdiri atas DPR, Presiden, MA, BPK dan DPA 6. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR bersama Presiden 7. Sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai 8. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II

SISTEM POLITIK INDONESIA (SESUDAH AMANDEMEN) Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik, wilayah negara dibagi atas 33 provinsi dengan prinsip desentralisasi dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilihbsecara langsung oleh rakyat dlam satu paket Presiden membentuk Kabinet (menteri) yang bertanggung jawab kepadanya Legislatif atau Parlemen terdiri atas dua badan (bikameral) yaitu DPR dan DPD yang anggotanya dipilih melalui Pemilu Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta dapat memberhentukan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya.

The End