SEJARAH PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN INDONESIA

PERIODE Masa Setelah Kemerdekaan Masa Orde Baru Masa Krisis 1997

Masa Setelah Kemerdekaan Kondisi Negara Pasca Kemerdekaan : Indonesia baru diakui sebagai negara berdaulat pada tahun 1950, setelah mengakhiri konflik dengan belanda tahun 1949 pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Politik tidak stabil. Sistem demokrasi parlementer tidak menghasilkan pemerintah yang stabil sehingga pelaksanaan kebijakan ekonomi yang konsisten, berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang tidak terlaksana.

Tantangan Ekonomi Pasca Kemerdekaan Kerusakan berat pada sarana dan prasarana produksi Birokrasi pemerintahan yang belum mapan dan belum berjalan dengan baik Beban utang yang harus ditanggung sebagai konsekuensi dari kesepakatan KMB Butir-butir KMB meliputi Indonesia menanggung utang pemerintah Hindia Belanda sebesar USD 1,13 miliar dan menaggung biaya karyawan eks belanda yang berada di Indonesia Meskipun pada akhirnya kesepakatan ini dibatalkan tahun 1956, kesepakatan ini telah membebani anggaran selama 5 tahun dan Indonesia telah membayar 82% hutangnya.

Ketimpangan Ekonomi Makro Defisit APBN meningkat tanpa diimbangi peningkatan penerimaan. Defisit neraca pembayaran meningkat akibat peningkatan impor tidak diimbangi dengan peningkatan ekspor Masalah ini dapat diatasi dengan 2 kebijakan (Budiono, 2016) : Pengetatan Fiskal Moneter (memotong pengeluaran, meningkatkan penerimaan, mengendalikan uang beredar) Devaluasi, yaitu menurunkan nilai rupiah terhadap mata uang asing Kebijakan tersebut tidak dilakukan. Indonesia memilih untuk meredam masalah dengan menggunakan sistem kurs ganda

Sistem Kurs Ganda (Multiple Exchange Rates) Memberlakukan 2 jenis nilai tukar yang berbeda untuk transaksi devisa tertentu. Devisa keluar (impor, transfer keluar) – kurs lebih mahal Devisa masuk (ekspor, transfer masuk) Perbedaan antara kurs devisa masuk dan keluar menghasilkan penerimaan bagi negara yang diharapkan dapat mengurangi defisit APBN Sistem kurs ganda tidak menyelesaikan masalah karena kebijakan ini tidak diiringi dengan kebijakan fiskal. Dampaknya adalah uang beredar meningkat dan inflasi berlanjut.

Interaksi Politik dan Ekonomi Defisit anggaran dan neraca pembayaran Sistem kurs ganda (gagal) APBN tetap defisit untuk hutang KMB, Program Indonesiasi & pemberontakan daerah Hutang kepada BI menjadi satu-satunya solusi, yaitu dengan mencetak uang baru Uang beredar semakin meningkat tak terkendali Inflasi tidak dapat dikendalikan Kebijakan fiskal dan moneter tidak mandiri tetapi hanya melayani kebutuhan kebijakan fiskan dan pembiayaan BUMN

Penanggulangan Agustus, 1959 dilakukan Sanering (penyehatan) Menurunkan nilai mata uang kertas Rp. 500 menjadi Rp.50, Rp. 1000 menjadi Rp. 100 Membekukan 90& giro dan deposito diatas 25ribu dan menukarnya dengan surat utang pemerintah Rupiah didevaluasi dari Rp.11,4 menjadi Rp.45 per USD, merupakan langkah tanggung karena dipasaran rupiah sudah mencapai Rp.150 per USD Redenominasi, tetapi tidak mendatangkan pengaruh signifikan

Dampak Hiperinflasi Kekurangan Likuiditas Stagnasi/ kemunduran Adalah laju inflasi yang sangat tinggi, dimana hilangnya kepercayaan orang untuk memegang uang yang ditandai dengan meningkatnya kecepatan peredaran uang (velocity of circulation of money) Kekurangan Likuiditas Meskipun jumlah uang beredar bertambah dengan cepat, tetapi hiperinflasi membuat nilai riil uang beredar menurun sehingga masyarakat merasa uang yang beredar tidak cukup untuk mendukung volume transaksi Stagnasi/ kemunduran PDB perkapita terus menurun akibat beberapa faktor sperti (1) iklim investasi yang tidak kondusif, (2) perurunan efisiensi perusahaan yang dinasionalisasi menurun akibat mismanagement, (3) infrasturktur yang tidak terpelihara (listrik, irigasi), (4) kelangkaan likuiditas rupiah

MASA ORDE BARU Masa stabilisasi tahun 1966 – 1968, Presiden Soeharto Negara mengalami guncangan sosial-politik yang dahsyat diikuti dengan pergantian rezim Hiperinflasi selama beberapa tahun APBN defisit, didominasi pengeluaran yang sulit dikurangi seperti subsidi makanan, BBM dan dukungan untuk BUMN Kondisi prasarana yang buruk karena tidak ada pemeliharaan bertahun-tahun Cadangan devisa nol, masih banyak kewajiban yang jatuh tempo tetapi belum bisa dibayar Banyak ekspor impor yang tidak tercatat, sedangkan aliran modal terhenti sama sekali.

Posisi neraca pembayaran 1966 Hutang luar negeri saat itu mencapai USD 2,3 Miliar dan yang jatuh tempo tahun 1966 sebesar USD 530juta Seluruh penerimaan ekspor adalah USD 430 juta Seluruh kebutuhan impor barang USD 620 juta, jasa USD 170 juta Kesimpulan : Cadangan devisa yang tersedia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan devisa. Impor terancam terhenti dan dampaknya akan sangat luas bagi ketersediaan pangan, produksi, dan kegiatan ekonomi dalam negeri pada umumnya.

Program Stabilisasi Ekonomi (Oktober 1966) Kebijakan Dekontrol Melepaskan perekonomian dari pembatasan-pembatasan dan mengandalkan mekanisme pasar Menggantikan sistem ekonomi terpimpin menjadi sistem yang mengandalkan mekanisme pasar dan peran tidak langsung negara Penyederhanaan perdagangan luar negeri dan sistem kurs ganda Pengurangan subsidi dan penghapusan bertahap pada perlakuan khusus bagi BUMN

Program Stabilisasi Ekonomi Kebijakan Fiskal Mengembalikan disiplin anggaran dan menyeimbangkan APBN sehingga tidak menjadi sumber kenaikan uang beredar yang merupakan penyebab awal inflasi Penerapan “Anggaran Belanja Berimbang” Intensifikasi Pajak Pengurangan subsidi, penghematan pengeluaran oleh departemen-departemen

Program Stabilisasi Ekonomi Kebijakan Moneter Mengedalikan kredit perbankan dan uang beredar Meningkatkan suku bunga kredit bank-bank pemerintah menjadi 6-9% per bulan dan suku bunga simpanan sampai 5% perbulan Pembatasan langsung volume kredit dan insentif lain bagi simpanan (termasuk pembebasan pajak) Instrumen suku bunga mematahkan hiperinflasi dengan membatasi kredit untuk kegiatan spekulasi, dan memberi insentif menarik bagi masyarakat untuk memegang rupiah Dampaknya adalah kecpatan peredaran uang menurun

Program Stabilisasi Ekonomi Kebijakan Neraca Pembayaran Membangkitkan dan memperlancar kegiatan ekspor-impor Meningkatkan arus capital inflow untuk membiayai program stabiliasasi dan rehabilitasi ekonomi Perombakan sistem Kurs devisa Penggunaan kurs ganda menghambat ekspor impor dan memberikan peluang penyelewengan Sistem kurs ganda diganti dengan sistem kurs tunggal yang ditentukan oleh mekanisme pasar Negosiasi Hutang Penjadwalan ulang hutang-hutang luar negeri

1969 – 1981 (MASA BERJAYA) Dalam 2 tahun, program-program stabilisasi ekonomi dapat memulihkan perekonomian Indonesia 1969, Indonesia mulai bergerak dalam melakukan pembangunan jangka panjang 1967 – 1972, pertumbuhan ekonomi meningkat rata-rata menjadi 10,2% Harga minyak yang melambung tinggi menciptakan ledakan ekspor tetapi membuat perekonomian lalai (penerimaan negara meningkat menyebabkan negara “berfoya-foya”, impor terlalu cepat, inflasi relatif tinggi) Terjadi krisi pertamina 1975

1982-1966 Kejayaan minyak berakhir Defisit ganda kembali muncul Indonesia banting setir dari pembangunan yang di motori sektor migas ke pembangunan yang ditopang oleh kekuatan sektor non-migas. Subsidi impor di ganti ke strategi promosi ekspor Langkah-langkah tersebut berhasil membawa indonesia melewati masa krisis dan kemudian memposisikannya pada jalur pertumbuhan baru Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat cepat, menjadikan Indonesia menjadi “Macan Asia” hingga krisis tahun 1997 mengakibatkan kerusakan dan kemunduran pada perekonomian

1986, Dalam proses pengembalian kekuatan ekonomi Indonesia mengalami proses devaluasi yang diikuti dengan perubahan sistem kurs yang awalnya sistem kurs tetap menjadi sistem kurs mengambang terkendali. Dampaknya menciptakan capital flight

Krisi Keuangan Asia (1997-2004) Sebelu terjadi krisis, Indonesia berada pada masa berjaya dimana : Pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi di Asia 7,4% pertahun Laju inflasi yang menurun dari 1990 sekitar 9% menjadi 5,1% pada tahun 1997 Nilai ekspor tumbuh 17% per tahun. Pada pertengahan 1997 melamat menjadi 3%, tetapi hal ini bukan masalah karena aliran modal masuk ke Indonesia banyak sehingga cadangan devisa meningkat tajam

Tahap Awal Krisis Penularan Krisis keuangan Thailand yang mengambangkan bath pada tahun 1997 memicu aliran modal keluar secara bersama-sama mengakibatkan mata uang di Asia terguncang, termasuk rupiah Untuk mengendalikan nilai tukar yang terdepresiasi, Bank Indonesia harus menjual cadangan devisa untuk menjaga nilai tukar tidak melewati batas intervensi yang telah ditetapkan Cadangan devisa Bank Indonesia terus menyusut

Tahap Awal Krisis Respond Awal Memperlebar rentang intervensi BI pada nilai tukar dari 8% (+/- 4 dari kurs tengah BI) menjadi 12% (+/- 6% dari kurs tengah BI). Tujuannya supaya nilai tukar segera menemukan keseimbangan yang baru sehingga mengurangi tekanan pada cadangan devisa. Tidak ada hasil pada intervensi diatas, sehingga tanggal 14 agustus 1997 BI melepaskan nilai tukar menjadi fully floating (kurs mengambang bebas)

Tahap Awal Krisis Kepanikan Dunia usaha yang terbiasa dengan pasokan devisa yang melimpah tiba-tiba merasakan kesulitan mendapatka dolar untuk memenuhi kebutuhan rutin (impor, produksi, membayar hutang luar negeri) Kelangkaan doar berlanjut dan kurs mata uang lokal yang meningkat semakin memicu masyarakat untuk membeli devisa. Dunia usaha di Indonesia yang awalnya terjamin dan terpercaya menjadi goyah karena orang-orang berburu dan menimbun dolar selagi ada karena khawatir dengan nilai rupiah yang makin merosot nilainya.

Indonesia semakin terpuruk BI meningkatkan suku bunga dari 11,625% menjadi 30% tidak mendatangkan dampak signifikan Pemborongan dolar mengakibatkan penarikan besar-besaran simpanan rupiah di bank, hal ini memicu kurangnya likuiditas bank yang berakhir pada BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Gejolak politik di Indonesia memperparah krisis yang terjadi. Terjadi capital flight, rupiah menjadi langka. Tidak hanya aktiva lancar (uang, deposito, dsb), tetapi aktiva tetap (tanah, rumah, toko, perusahaan) juga di jual dan uangnya dibawa ke luar negeri. Kepercayaan kepada Bank merosot Kerusuhan sosial dan PHK besar-besaran terjadi