KESEPAKATAN PERTEMUAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Masukan PSHK terhadap RUU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum 27 September 2011.
Advertisements

Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2013
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
HASIL PEMBAHASAN DISKUSI KELOMPOK C-2 SDM KESEHATAN: DALAM RANGKA PENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN (JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, AKSES DAN MUTU PELAYANAN.
RENCANA PELAKSANAAN DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS PIMPINAN DALAM IMPLEMENTASI KEPMENKES 971 / 2009 KELOMPOK C & D KETUA : PAK SUBUR PENYAJI : PAK SUPRIYADI.
REVIEW DAK SUBBID YANFAR & PENYUSUNAN MENU DEKONSENTRASI PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2015 (Ketua Kelompok : Bu Susi /Gorontalo.
1. TAHUN 2007 MASIH TERDAPAT 3 DAERAH DI PROVINSI JAMBI YG BELUM MENYERAHKAN RAPERDA KE KANWIL TERMASUK KOTA JAMBI.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
PELATIHAN PONED & APN PUSDIKLAT APARATUR.
PERAN PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN HASIL DISKUSI KELOMPOK I.
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
INFORMASI PELATIHAN SMP
Analisis penggunaan buku siswa
Analisis penggunaan buku guru
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Oleh: Dr. Lely Yulifar, M.Pd/ Ketua Tim Fasilitasi TANGGAPAN TERHADAP.
ANGGARAN PERSEDIAAN. PENGERTIAN ANGGARAN PERSEDIAAN.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN DAK FISIK 2018 Direktorat Otonomi Derah,
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
HASIL SIDANG KOMISI VII
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PUSAT KRISIS KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DISKUSI KELOMPOK SEHAT
BKD KOTA DUMAI 2015 PERATURAN WALIKOTA NOMOR 41 TAHUN 2015
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
KELOMPOK 2 RIZKI RAMADHAN HERI SETIAWAN
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
Hasil Diskusi KELOMPOK SIAGA
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
KELOMPOK SEJAHTERA PROV. SULAWESI BARAT PROV. MALUKU UTARA Kab. Majene
P2TP2A DAN PERKEMBANGANNYA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Fasilitasi pendataan perumahaan
INFORMASI LOMBA TATA KELOLA BOS
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS) HASIL ASISTENSI
INFORMASI PELATIHAN SMP
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
ANGGARAN (PPA)-SKPD PADA BADAN KESBANGPOL PROVINSI LAMPUNG
REVIEW LEGALITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT
Bahan tayang 3-4 Mei.
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHANNYA bagian II
2017 Instrumen dan Aplikasi Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Pusat Perilaku dan Promosi Kesehatan Fakultas Kedokteran
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
Penjelasan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN.
Permenkes Nomor 33/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Oleh : Kadis Kab/Kota.
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA PEMERINTAH DAERAH oleh: IRA HAYATUNNISMA, SE, MM Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah KEMENTERIAN.
Legal Aspek Tenaga Kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN
PERAN SERTA POLTEKES KEMENKES DALAM MENDUKUNG PROGRAM KEMENKES
Transcript presentasi:

KESEPAKATAN PERTEMUAN 30 Agustus 2016

Penganggaran Peserta pertemuan sepakat untuk mengusulkan anggaran kepada pemerintah pusat melalui PKK/unit teknis terkait sebagai stimulan dalam rangka program penanggulangan krisis di daerah

Advokasi Perlu advokasi simultan kepada pengambil keputusan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten yang dilakukan oleh : Kementerian Dalam Negeri SKPD di daerah Dalam prosesnya, gunakan buku profil sebagai basis data

Pemenuhan Nakes Program Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan di Kemenkes digunakan untuk pemenuhan kebutuhan SDM di daerah. Contohnya program nusantara sehat di DTPK, juga untuk memenuhi kebutuhan 9 jenis nakes sesuai Permenkes. Contoh lainnya yaitu dengan program penugasan khusus, program ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan daerah. Program lainnya adalah Wajib Kerja Dokter spesialis.

Asistensi Teknis Perlu dilakukan pemetaan kapasitas daerah dan inventarisir kebutuhan pelatihan di daerah Dapat diajukan daerah melalui dana dekon

Rekomendasi di Profil Peserta akan menindaklanjuti rencana dan rekomendasi yang ditujukan kepada daerah dengan membuat jadwal tindak lanjut yang jelas