RURAL COMMUNITIES THROUGH SOCIAL ENTERPRISES

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja Kabinet Indonesia Bersatu II Hak Cipta © 2010 oleh Penyelarasan Pendidikan dan Dunia Kerja.
Advertisements

Kerangka Kerja Penyelarasan Pendidikan dengan Dunia Kerja
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 S E R I P E.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2010 di.
KTSP SMA PENILAIAN dalam Implementasi di PELAKSANAAN
Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KTSP SMA Pengembangan SERI PETUNJUK TEKNIS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
R.R. Bappeda Kabupaten Bandung Rabu, 28 Oktober 2015
SEKRETARIS DITJEN BIMAS BUDDHA
PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN UKM RI TENTANG
PT. INDULEXCO Consulting Group
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
Biro Sumber Daya Manusia-Sekretariat Jenderal
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
Materi Rakor Program Kerja KPMD Tahun Anggaran 2016
Penyusunan Peraturan Desa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa M. RUM PRAMUDYA, S.H. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
TEORI PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 BIRO KEPEGAWAIAN DESEMBER 2012.
SEKOLAH MENENGAH ATAS BERWAWASAN KEUNGGULAN LOKAL KELAUTAN
UPT PENGELOLA DANA BERGULIR DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Rencana Perkuliahan Manajemen Koperasi & ukm
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
PAPARAN Inspektur Wilayah III
PERENCANAAN PARTISIPATIF
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTENG BANTUAN HUKUM
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
SOSIALISASI PERMENDAGRI 65 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
Pengembangan Muatan Lokal
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PEMBINAAN PNS DOSEN YANG DIPERBANTUKAN DI LUAR INSTANSI INDUK
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
KEBIJAKAN TDP DALAM BENTUK NIB SERTA
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
Dra. Rita zasriyanti RAPAT KOORDINASI
SELAMAT DATANG DAN SEMANGAT MENGIKUTI RAPAT KOORDINASI
TINDAK LANJUT PENYELESAIAN HIBAH BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU YUSEP FATRIA INSPEKTUR IV BOGOR, 9 MARET 2018.
KOORDINASI PENGAWALAN PENGGUNAAN DANA DESA 2017
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
Pembentukan Sentra HKI Kota Prabumulih Rapat Pembahasan Rencana Kerja Kegiatan Tim Sentra HKI Kota Prabumulih Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan.
DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

RURAL COMMUNITIES THROUGH SOCIAL ENTERPRISES Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia LAPORAN KUNJUNGAN KERJA WORKSHOP ON THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE RURAL COMMUNITIES THROUGH SOCIAL ENTERPRISES Oleh: Saptono Jenar, SH.,MH Kepala Sub Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu

PROGRAM YANG DIIKUTI Kunjungan Kerja ke Phnom Penh, Kamboja dalam rangka menghadiri Program WORKSHOP ON THE DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE RURAL COMMUNITIES THROUGH SOCIAL ENTERPRISES tanggal 6 – 10 Februari 2017 berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor S.054/KDPDTT/SJ/KLN.03/01/2017 perihal Permohonan Surat Persetujuan Kunjungan Kerja ke Kamboja terkait atas Final Circular Letter of Asian Productivity Organization (APO) Project Code 5-AG-ll-GE-WSP-B tanggal 22 Desember 2016 perihal Workshop On The Development Of Productive Rural Communities Through Social Enterprises, through National Productivity Organization (NPO) Indonesia at Ministry of Manpower Indonesia.

RUANG LINGKUP WORKSHOP 1 Success models of social Enterprise Programs in Asia 2 Key components of a social enterprise project and project cycle management 3 Role of Entreprenuers in Rural Development 4 Manage and Funds

FIELD VISIT @KAMPOT PROVINCE

RENCANA AKSI Adapun rencana aksi yang akan dilakukan setelah kunjungan kerja mengikuti workshop ini adalah : 1 Melakukan identifikasi dan analisis ekperimentasi pelaksanaan Usaha Sosial yang ada di Indonesia terutama di daerah tertinggal yang masuk ke dalam cakupan 122 (seratus dua puluh dua) kabupaten berstatus daerah tertinggal; 2 Memberikan input atau masukan kepada Unit Kerja Eselon I Kemendes untuk model stimulan pengembangan ekonomi lokal yaitu Fokus kepada Pengembangan Produksi Potensi Lokal Kabupaten di Kabupaten yang menjadi Lokasi Prioritas Pengentasan Daerah Tertinggal dan/atau di desa (pengembangan OVOP) .

TANTANGAN 1 Belum tersedia akses ke instansi daerah kabupaten tertinggal yang memiliki data usaha-usaha sosial 2 Perlu adanya penelitian yang secara khusus mengkaji keberadaan usaha sosial yang ada di daerah tertinggal 3 Masih rendahnya kemampuan sumber daya manusia di daerah tertinggal dalam mengembangkan potensi lokalnya

PELUANG 1 Kebijakan Pemerintah yang mendukung usaha sosial khususnya pembinaan masyarakat di desa-desa melalui program kewirausahaan 2 Dukungan Kementerian Desa PDTT dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di desa

MANFAAT PROGRAM WORKSHOP Peserta mendapatkan gambaran bentuk dan model pengembangan usaha sosial berupa kegiatan ekonomi kewirausahaan di level mikro, kecil dan menengah yang ada di beberapa negara yang di jadikan bahan pelajaran (lesson learn) 1 Peserta belajar mendapatkan cara-cara dalam melakukan analisa sosial terhadap potensi-potensi lokal yang dapat dikembangkan secara kreatif oleh wirausaha-wirausaha lokal 2 Peserta mendapatkan jejaring internasional di negara-negara asia untuk saling bertukar pikiran dan saling mendiskusikan masalah-masalah dalam pengembangan usaha sosial di negaranya masing-masing 3

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan: 1. Program workshop ini perlu dilaksanakan secara rutin dengan lebih mendalami teknik pengembangan ekonomi lokal di daerah perdesaan khususnya melalui pengembangan usaha sosial dan pemberdayaan masyarakat lokal perdesaan di beberapa daerah asia yang memiliki karakteristik masyarakat tropis; 2. Membangun perspektif daya kreatif terhadap model pembangunan perdesaan melalui usaha sosial yang lebih humanis, kekeluargaan dan dinamis khususnya di pembangunan perdesaan melalui usaha sosial di negara-negara Asia Saran: 1. Dalam pelaksanaan workshop berikutnya perlu juga di berikan benchmarking terhadap pengembangan ekonomi perdesaan melalui usaha sosial masyarakat lokal dari hulu hingga hilir, sehingga kendala-kendala yang ada disaat proses pengembangan awal di lahan pertanian hingga distribusi pemasaran produk hasil pertanian dapat dijadikan bahan pelajaran bagi peserta; 2. Untuk bahan materi workshop yang disampaikan oleh para praktisi dan ahli kewirausahaan melalui usaha sosial perlu ditingkatkan komunikasi secara intensif dengan para peserta yang telah mengikuti workshop sebagai tindaklajut rencana aksi

Terima Kasih