Komputer dalam Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
E-GOVERNMENT Adek Friska T Amalia Setyawati Henry Saputra
Advertisements

IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
E-GOVERMENT FARADIBA QADAAR ( ).
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
E- Government: Menuju Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi Indonesia
KEMANDIRIAN DESA BERBASIS IT
Membangun E-Government
GOOD GOVERNANCE.
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Pengantar Pemahaman E-Government
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Fase Perkembangan e-Gov & Inovasi Layanan Masyarakat (G2C)
E-GOVERNMENT By: DIEN NOVITA.
ICT Bagi Manajemen Organisasi Pemerintah
E-Government E-Governance
Deputi Bidang Pengembangan Regional
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
ECommerce.
PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT e-GOVERNMENT
Good Governance Etika Bisnis.
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
E - Government Elviera Fella Anggun Dwi Fitria
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
Sistem Informasi Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Barat
PEMERINTAHAN ELEKTRONIK
Manfaat dan Ruang Lingkup e-Government
STRATEGI PENGEMBANGAN E-GOVERMENT
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
ECommerce.
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
E-government Pertemuan I
HUBUNGAN SISTEM INFORMASI &
Pengertian e-Government
PERANAN TIK Bidang Pendidikan
E-Government.
PENGANTAR TELEMATIKA.
Implementi E-Government di Indonesia
Materi 1 Materi 2 Materi 4 Materi 5 Materi 6 Materi 7 Materi 8
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
E-GOVERNMENT.
SKETSA E-GOVERNMENT DI KABUPATEN YANG ADA DI BALI
Komputer dan Pemerintahan
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
Tantangan, Peluang dan Infrastruktur Teknologi
Sistem Keamanan Komputer pada Pemerintahan
Membangun E-Government
E-Government Reformasi Birokrasi
E-Government 27 Sept 2010.
SKIP.
PEMBELAJARAN INTERAKTIF BIMBINGAN DAN KONSELING
LOGO E-Government. Contents Pengertian E-Government Manfaat E-government Contoh penggunaan aplikasi Pelaku yang terlibat Strategi untuk mencapai peningkatan.
APLIKASI SIBER DI BIDANG PEMERINTAHAN
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
E-Government Reformasi Birokrasi
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN. APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN Aplikasi kepegawaian Aplikasi di pemerintahan daerah Surat tanda nomor kendaraan bermotor.
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
ELECTRONIC GOVERNMENT (e-GOV)
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
Sistem Informasi Dimas Ardi Nugraha
KELOMPOK 2 : ERNI PRATAMI CITRA A. SONI RIO RIFQI ARYA S.
Transcript presentasi:

Komputer dalam Pemerintahan Oleh : Dessy Ratih Wulandari NIM : 41811120036

Pengertian e-government E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Pemanfaatan Utama Komputer dalam e-Government Tujuan : Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini. Menunjang good governance dan keterbukaan. Meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Anwar dan Oetojo, 2004:126).

Manfaat e-government Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah E-Government dapat memperluas partisipasi publik E-Government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari

Konsep dan Misi e-government Pengaplikasian e-government E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik Model penyampaian e-government Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) Government-to-Business (G2B) Government-to-Government (G2G)

Komponen Utama Pelaksanaan e-government Jaringan komputer atau Internet. Pengembangan piranti lunak layanan sistem informasi. Sumber daya untuk mengelola dan memelihara sistem e-Government yang sedang dan telah dibangun Komponen dasar pengembangan E-Government antara lain pengembangan pelayanan publik, memperkaya informasi melalui website informasi, pengembangan media komunikasi dan akses masyarakat.

Misi Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

Aplikasi Komputer yang Diterapkan pada Badan Pemerintahan Ms Office Website Resmi Pemerintah (contoh : http://www.indonesia.go.id/) E-ktp dll

Isu sosial & masalah Mahalnya dan langkanya koordinasi, karena interest masing-masing pihak yang duduk dalam birokrasi (intansi pemerintah) Hambatan budaya, budaya birokrasi kita seperti ”kalo bisa dibuat susah kenapa dibikin mudah”, dan budaya masyarakat kita yang susah untuk menerima perubahan. Infrastruktur yang belum memadai terutama di daerah-daerah di luar Jawa. Pelaksanaan e-governance dianggap belum maksimal karena SDM yang kurang paham akan IT. Kultur berbagi belum ada.kultur berbagi (sharring)imformasi dan mempermudahurusan belum merasuk di Indonesia. Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurang nya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Timbul pertanyaan apakah e-government akan membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik? Apakah benar transparasi pemerintah akan lebih terlihat? Ataukah justru e-government memberikan peluang baru bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menrobos dan merusak (hack) sistem e-government.

Thank you