KEBIJAKAN PEREKONOMIAN ORDE BARU (1966-1978) STRATEGI PEMBANGUNAN ORBA Meningkatkan mobilitas dana Meningkatkan ekspor (export promotion) Menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORBA Menarik modal dari luar negeri dalam bentuk : Pinjaman luar negeri (Foreign Loans) Penanaman Modal Asing (Direct Foreign Investment) Penjualan Surat Berharga Mengubah sistem devisa dari devisa terkontrol menjadi devisa bebas Menetapkan sistem kurs Hasyim/FE/2006

KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ORBA (contn’d) Melakukan deregulasi Deregulasi suku bunga Deregulasi Lembaga keuangan Deregulasi pasar keuangan Deregulasi dan pengembangan pasar modal Memberi subsidi dan bantuan dana melalui pemberian kredit kepada peengusaha kecil, menegah dan besar (KLBI, dan BLBI) serta kredit kepad petani (KIK, KCK dll) Meningkatkan peran swasta dalam kegiatan produksi dan investasi serta mendorong profesionalisme dan efisiensi BUMN Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN SISI AGGREGATE SUPPLY DAN AGGREGATE DEMAND Aggregate Supply adalah keseluruhan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasil oleh suatu negara dari faktor produksi yang dimilikinya => AS=Q = f (R,L,K,E) Aggregate Demand adalah jumlah keseluruhan pengeluaran atau belanja yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi (C, I, G, X, M) untuk membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan => AD = C+I+G+(X-M) Kebijakan sisi AS adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi komponen aggregate Supply yaitu : SDA,SDM, Modal dan Enterprenuership Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN SISI AGGREGATE SUPPLY (AS) Kebijakan pengembangan SDA melalui: Pengendalian pemanfaatan lahan Reboisasi Teknologi pengolahan lahan Perbaikan lingkungan Eksplorasi SDA Kebijakan pengembangan SDM melalui: Peningkatan kualitas pendidikan Peningkatan kualitas kesehatan Pengemdalian jumlah penduduk (KB) Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN SISI AGGREGATE DEMAND (AD) Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter Kebijakan Perbankan Kebijakan Perdagangan Kebijakan Investasi Kebijakan aliran modal Kebijakan konsumsi Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden BJ Habibie Menyiapkan program jaringan pengaman Sosial (social safety net) Memperbesar pos subsidi untuk kebutuhan pokok dalam APBN seperti beras bersubsidi Menyediakan dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera 1 Menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dan keluarga tak mampu Memperluas program padat karya Menaikkan gaji PNS dan TNI serta pensiun rata2 35 % Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden Abdurrahaman Wahid Menyediakan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan pelayanan kesehatan dan perbaikan lingkungan rumah tinggal Pengembangan budaya usaha masyarakat miskin Kenaikan gaji PNS dan TNI Polri rata-rata 30 % Subsidi pengadaan air bersihsebagai kompensasi kenaikan harga BBM Kompensasi di bidang pendidikan, kesehatan, beras dan pelayanan angkutan umum Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden Megawati Menyediakan anggaran APBN Rp 23 trilyun untuk subsidi masyarakat kurang mampu Tarif listrik rendah bagi masyarakat kurang mampu Subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro Memberikan bantuan usha kecilberupa penyediaan rumah murah Subsidi pupuk Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi keluarga miskin, pengungsi dan korban bencana Hasyim/FE/2006

KEBIJAKAN PEREKONOMIAN (pasca krisis) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan dari 16, 6 % menjadi 8,2 % Memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) MEmberi dan menyalurkan bears murah (raskin) Subsidi pupuk Subsidi pelayanan umumbagi BUMN Menanggulangi kasus gizi buruk dan penyakit masyarkat lainnya seperti polio, flu burung dsb Hasyim/FE/2006