Implementi E-Government di Indonesia Kelompok 1 : Reinaldi Agung Nusantara Aji Bagus Satya E M. Nurseha Dwi Bayu Adi Pratama M. Asyiq

Implementi E- Government di Indonesia Materi Implementi E- Government di Indonesia Dosen Pembina : Nurjati Widodo, S.A.P., M.A.P. E-mail : nurjati_fia@ub.ac.id

Latar Belakang Pada abad ke-21 ini, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi sangat pesat. Berbagai sistem informasi internet dan komunikasi digunakan pada lingkungan pemerintah dan dikenal sebagai e – government. Dalam perkembangannya saat ini e-government banyak digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang sudah memiliki SDM serta fasilitas yang memadai.

E- Government ….??? E-Government didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. UNDP mendefinisikan e-government: e-government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies.  (e-government merupakan aplikasi  teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah).

Relasi E-Government Government-to-customer, Government -to-business, Government -to-employees, Government -to-governance

Peran E-Government Peran e-government dalam kebijakan publik Peran E-Government Peran E-Government sebagai Reduktor KKN

Road to E-Government Knowledge Society infrastructure Road to E-Government Enabling Policy E-Government

Pelaksanaan E- Goverment di Instansi Pemerintahan Dalam pelaksanaanya e-government sudah mulai bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi

Contoh Penerapan Aplikasi E- Government di Indonesia Kabupaten Sragen mengembangkan “One Stop Service (OSS)” Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Tata Cara Pengelolaan E- Government Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government Kemudian dalam konteks e-government, maka kita akan berbicara mengenai sistem informasi yang berbasiskan komputer

Kendala dalam Pengaplikasian E- Government Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal.

KESIMPULAN E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Dalam pelaksanaanya e-goverment sudah mulai bekembang di indonesia khususnya pada bidang pelayanan masyarakat yang bersifat terbuka dan transparan. E-Gov di Indonesia muncul karena adanyaInstruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Dalam pengeloaanya e-goverment pertama-tama yang harus dilihat adalah bagaimana sistem pemerintahan berjalan sebelum penerapan e-government, karena untuk menjalankan e-government diperlukan suatu sistem informasi yang baik, teratur dan sinergi dari masing-masing lembaga pemerintahan, sehingga dari kesemuanya itu bisa didapatkan suatu sistem informasi yang terjalin dengan baik. Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum tersedia di berbagai tempat di Indonesia.   .

TERIMA KASIH