Definisi Etika Pemerintahan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I Tinjauan Umum Etika
Advertisements

Bahan Kuliah ETIKA BISNIS TM - 1
Apakah Etika Itu?.
Hubungan antara Moral dan Etika:
ETIKA PROFESI.
Pancasila sebagai ETIKA kehidupan berbangsa
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
ETIKA KERJA.
Tinjauan Umum Etika Profesi
Etika Komputer Tinjauan Umum bahan utama: Etika Komputer Teguh Wahyono.
EKSISTENSI PROFESI DIPANDANG DARI SEGI ETIKA UMUM DAN ETIKA KHUSUS
ETIKA & ETIKET.
Beda Etika dan Moral Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos,” artinya adat kebiasaan, (jamaknya “ta etha”),. Moral berasal dari bahasa Latin “mos,” artinya.
SRI SULASMIYATI, S.Sos, M.AP
BAB I PENGANTAR ETIKA PROFESI PNS. Dimana perbedaannya….? Apa perbedaannya….?
BAB XIII ETIKA PROFESI/BISNIS
Pengantar Issue Profesional dan Sosial TI
HUKUM & ETIKA Isnaini.
ETIKA PROFESI PURWATI.
PENGERTIAN DAN PERANAN ETIKA PROFESI
ETIKA Week 2 Etika Profesi Teknik Informatika IST AKRIND Yogyakarta
Etika Dan Regulasi Maria Christina.
SRI SULASMIYATI, S.Sos, M.AP
Tugas Softskill minggu 1 : definisi etika sebagai profesi
Etika dan profesi M1. Introduction.
Definisi Etika Pemerintahan
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
Definisi Etika Pemerintahan
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
BAB I Tinjauan Umum Etika
Oleh: Devie Rosa Anamisa, S.Kom
PENGANTAR ETIKA Oleh: Arum Ardianingsih, SE, AKT, M.Acc, CA BAB 1
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ETIKA PROFESI.
ETIKA PROFESI OLEH: WARIDI
PENGERTIAN ETIKA, MORAL, DAN AHLAK
ETIKA PEMERINTAHAN Disampaikan Pada Diklat PIM IV
PENGANTAR FILSAFAT Topik 8 ETIKA.
Lina Miftahul Jannah Teori Etika Lina Miftahul Jannah
MK. 702 Peristilahan, Pengertian, dan Konsep Etika (Materi 3)
Pertemuan 2 ETIKA PROFESI.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Oleh : Purnamasari Nazara Am.Keb SST
ETIKA BISNIS Definisi Etika Sebagai Profesi
PENGERTIAN DAN PERANAN ETIKA PROFESI
ETIKA PROFESI.
TUTORIAL TATAP MUKA ASIP4406 ETIKA PROFESI KEARSIPAN
Etika dan Profesionalisme TSI
ETIKA PROFESI Agus Firmansyah Dosen dan Peneliti Media
Definisi Etika Pemerintahan
ETIKA KOMUNIKASI MASSA
ETIKA BERBANGSA Menjelaskan Pemahaman landasan pendidikan Pancasila, demokrasi, hak Asasi manusia, geopolitik dan geostrategi, wawasan nusantara, ketahanan.
KONSEP ETIKA DAN ETIKET
BAB I PERKEMBANGAN ETIKA PROFESI
Etika Komunikasi Massa Pertemuan 7
Emylia Fiskasari, S.Si., Apt. M.M.
MEMPERSEMBAHKAN KELOMPOK 1 M. Reza Ansyari LubisMuammad Abduh Arya Syaputra Novika LubisWiwik HerawatiSiti Nuranis.
ETIKA PROFESI.
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI
Apakah Etika Itu?.
Etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. PENGERTIAN.
GARIS BESAR BAB PENGERTIAN ETIKA PERAN ETIKA ETIK DAN ETIS ETIKET
ETIKA PROFESI.
Pengenalan Mata Kuliah
Bab 6 Pancasila sebagai Etika
PENGERTIAN. ETIKA . MORAL DAN ETIKET
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Etika Komputer Tinjauan Umum bahan utama: Etika Komputer Teguh Wahyono.
KONSEP DASAR ETIKA
Transcript presentasi:

Definisi Etika Pemerintahan Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.

ETIMOLOGI ETIKA Etika berasal dari bahasa Yunani kuno "ethos" (jamak: ta etha), yang berarti adat, kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata ethics (Inggris), etika (Indonesia). Etika juga berarti kebiasaan atau watak. Ada juga yang mengartikan sebagai kesediaan jiwa akan kesusilaan, atau secara bebas dapat diartikan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan.

Solomon mengatakan etika merujuk kepada 2 hal yaitu (1) berkenaan dengan disiplin ilmu (cabang filsafat). (2) Nilai-nilai hidup dan hokum-hokum yang mengatur tingkah laku manusia. Aristoteles juga memberikan istilah “ethica” yang meliputi dua pengertian yaitu etika meliputi kesediaan dan kumpulan peraturan, yang mana dalam bahasa Latin dikenal dengan kata Mores yang berarti kesusilaan, tingkat salah satu perbuatan (lahir, tingkah laku), kemudian perkataan Mores tumbuh dan berkembang menjadi Moralitas yang mengandung arti kesediaan jiwa akan kesusilaan.

PENDAPAT AHLI K. Bertens: Etika adalah nilai-nila dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.  W. J. S. Poerwadarminto: Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).

Prof. Dr. Franz Magnis Suseno: Etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan pada tindakan manusia. Ramali dan Pamuncak: Etika adalah pengetahuan tentang prilaku yang benar dalam satu profesi. H. A. Mustafa: Etika adalah ilmu yang menyelidiki, mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Makna Etika Pemerintahan Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial; Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara. Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan tertentu. Etika dapat berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ). Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional yaitu kode etik PNS, kode etik kedokteran, kode etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lain sebagainya.

PEMAHAMAN Sumber dasar: Filsafat, ilmu pengetahuan, sistem, moral, norma, dan aturan. Berlandaskan sistem : Nilai, Norma dan Aturan Pemerintahan (Nilai filosofi dan Konstitusional ); Dalam Konteks membangun dan mewujudkan Good Governance (Pemerintahan yang baik, bersih dan sehat); Fokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara; Pendekatan pada Sistem, Struktur, Kultur dan Perilaku Birokrasi Kelembagaan Pemerintahan

Pandangan Filsafat tentang Etika Pemerintahan Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ). Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU.

Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality dan personality. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi absolut. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa : negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan, negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.

LANDASAN Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI; TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 ); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ; PP No. 60 tentang Disiplin Pegawai Negeri .

RUANG LINGKUP Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintahan Merealisasikan nilai-nilai: * nilai kelembagaan (constitutional values) * nilai pemerintahan (regime values) Membahas masalah utama dalam pelaksanaan kekuasaan * Masalah korupsi * Masalah kolusi * Masalah Nepotisme Dan lain-lain

Apakah yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan benar) yang saya lakukan? The question Apakah yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan benar) yang saya lakukan?

CASE STUDY UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) RUU Etika Penyelenggaraan Negara Kolusi, Korupsi dan Nepotisme Praktek Asusila Ketidakpuasan Konsumen Pelayanan Publik Isu SARA dalam Berpolitik

Sekian dan ….