Pertemuan I Fungsi Pemerintah Titov Chuk’s mayvani,se.,me

Ekonomi Publik Ekonomi Publik adalah kata majemuk dari dua kata yaitu Ekonomi dan Publik. Ilmu Ekonomi sendiri merupakan ilmu menelaah mengenai “Pilihan” atau segala kegiatan untuk memenuhi kebutuhan (needs) dan Keinginan atau (wants) dengan kondisi sumberdaya (resources) untuk meningkatkan kesejahteraan Kata Publik memiliki beraneka ragam pemahaman Publik dapat diartikan Negara atau pemerintah Publik dikonotasikan sebgai padanan dari kata umum atau masyarakat luas atau rakyat Publik dikonotasikan dari gabungan kedua hal diatas sehingga kata publik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan perhatian orang banyak, pendapat orang banyak, wilayah dan kepentingan orang banyak, hajat hidp atau kesejahteraan orang banyak

Dalam Handbook Of Public Economics (Martin Feldstein, Harvard University ) Public Economics Is The Positive And Normative Study Of Government’s Effect On The Economy. It Attempts To Explain Why Government Behaves As It Does, How Its Behaviors Influences The Behaviors Of Private Firm And Households, And What The Welfare Effect Of Such Changes In Behavior Are…… Dalam Terjemahan Bebas Dapat Diartikan Bahwa, Ekonomi Publik Adalah Positif Dan Normatif Ekonomi Yang Mempelajari Dampak Dari Kebijakan Pemerintah Dan Membahas Mengapa Pemerintah Membuat Kebijakan, Dan Bagaimana Pengaruhnya Terhadap Perilaku Dan Kesejahteraan Masyarakat (Perusahaan Sebagai Produsen Dan Rumah Tangga Sebagai Konsumen) Ekonomi Publik Dapat Diartikan Sebagai Aktivitas Ekonomi Nasional Guna Mencapai Kesejahteraan Masyarakat, Yang Tanggung Jawab Pengaturan Berada Pada Negara Dan Dilaksanakan Oleh Penyelenggara Negara Khususnya Pemerintah

Lingkup Ekonomi Publik Secara Spesifik, Ekonomi Publik Menyoroti Peran Negara Yang Dijalankan Oleh Pemerintah Dalam Memajukan Kesejahteraan Rakyatnya. Dengan Demikian Dari Bahawan Ekonomi Public Meliputi : Peran Negara Dalam Analisa Desain Kebijakan Publik Keuangan Negara (APBN), Termasuk Dampak Pajak Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Analisa Kegagalan Pasar Dan Kegagalan Pemerintah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Publik

Kegiatan Ekonomi Di Masyarakat Oleh Swasta merupakan Peluang Usaha Kebutuhan Dan Keinginan Pemuasan Konsumen Sumber Pendapatan Konsumsi Barang Jasa Mencari Laba Produksi Barang Publik Barang Privat Oleh Negara, merupakan tugas dan kewajiban Negara Oleh Swasta merupakan Peluang Usaha Investasi

Sistem Ekonomi Ekstrim Pendahuluan Sistem Ekonomi Ekstrim Pure Capitalism Pure Socialims

Invisible Hand Pasar Aktivitas Ekonomi Kesejahteraan Produksi Keseimbangan Distribusi Konsumsi

Kegagalan pasar (market failure) diakibatkan beberapa faktor (Hyman, 1993) Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Adanya barang publik Adanya eksternalitas Adanya pasar yang tidak lengkap (incomplete market) Adanya kegagalan informasi (asymetricinformation) Adanya ketidakpastian

Harus Diatur Pemerintah Pasar Biaya Transaksi Oportuniy Informasi Asimetris Efisiensi Aktivitas Ekonomi Kesejahteraan Produksi Harus Diatur Pemerintah Distribusi Konsumsi

Sistem Ekonomi Ekstrim Apakah pasar Bisa Meregulasi Dirinya Sendiri??? Sistem Ekonomi Ekstrim Apakah Pemerintah Bisa Efektif Dan Efisien? Pure Capitalism Pure Socialims Mix Economy

Perkembangan sistem ekonomi dan peran pemerintah dalam perekonomian, saat ini. Saat ini tidak relevan lagi negara menerapkan sistem ekonomi secara mmurni (pure socialis atau pure liberalism) yang ada adalah kombinasi diantaranya atau mixed economy Pemerintahan senantiasa mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perekonomian Semua pemerintahan menginginkan adanya kesejahteraan ekonomi warganegaranya dan stabilitas politik. Terdapat dua kecenderungan ; pemerintah berperan sangat besar dalam perekonomian (cenderung sosialis) dan pemerintah berperan sangat terbatas dalam perekonomian (cenderung liberalis).

Pemerintah Pemerintah merupakan badan-badan untuk menyelesaikan masalah pada arena politik melalui sebuah keputusan Konsep Otoritas publik  “Kekuasaan/ Power” yang digunakan untuk melaksanakan suatu keputusan Memiliki kewenangan untuk meminta setiap individu mematuhi Hukum. Pemerintahan (governance) sebagai system hierarki yang mengontrol sekumpulan manusia dalam lingkup kekuasaannya.

Sementara itu, Barton (2000) menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah: berikut: 1. Dalam peran alokasi sumber daya ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan sektor public dan sektor swasta) dan penyediaan barang-barang publik serta pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. 2. Peran regulator. Hal ini mencakup undang-undang dan tata tertib  memfasilitasi aktivitas bisnis dan hak-hak kepemilikan pribadi. 3. Peran kesejahteraan sosial  kebijakan yang mendorong pemerataan sosial di negara yang bersangkutan seperti perpajakan, jaminan sosial (transfer payment) dan penyediaan sejumlah barang public campuran bagai masyarakat. 4. Peran mengelolaan ekonomi makro  memfasilitasi stabilitas secara umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan-kebijakan yang didesain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, full employment, inflasi yang rendah, dan stabilitas neraca pembayaran.

Menurut teori ekonomi publik fungsi pemerintah hanya 3 (Rossen, 2002). Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi

1. Fungsi alokasi Yaitu pemerintah mempunyai peran dalam Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam perekonomian kepada seluruh masyarakat. Adanya barang yang tidak dapat disediakan oleh pasar Mengusahakan alokasi sumberdaya secara efisien Fungsi alokasi merupakan fungsi peran pemerintah yang paling besar diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Fungsi Alokasi Oleh Pemerintah Daerah Perpindahan penduduk akibat alokasi tidak merata. Kesesuaian dengan selera masyarakat setempat. Dengan alokasi diharapkan mendorong inovasi dan eksperiment penyediaan barang publik. Alokasi tidak efisien sebab kurang pengalaman dalam mengatur pengeluaran oleh pemerintah daerah Pemerintah daerah kurang intensif menggali potensi yang berkembang dari penyediaan pelayanan. Pemeintah daerah mungkin mengabaikan keuntungan yang diperoleh dari faktor eksternal atau bukan penduduk setempat, sehingga alokasi kearah bukan penduduk minim. Benturan alokasi pemerintah daerah dan pusat.

II. Fungsi distribusi Yaitu pemerintah mempunyai peran dalam Mendistribusikan kekayaan yang ada dalam perekonomian kepada seluruh masyarakat. Campur Tangan Pemerintah diperlukan dalam bidang keadilan, karena manusia secara perorangan kurang tertarik untuk mengusahakan keadilan (free rider) Dampak Distribusi pendapatan merupakan barang public  misal dengan meningkatnya pendapatan masyarakat miskin memperbaiki kualitas sosial dengan berkurangnya kriminalitas Alasan Keadilan, harus menghargai ambisi, kerja keras, keahlian dalam hubungan dengan pendapatan,  tidak pantas orang malas dan bodoh mendapatkan distribusi pendapatan Distribusi pendapatan mengurangi insentif orang untuk bekerja keras

III. Fungsi stabilisasi Yaitu pemerintah berperan dalam Menjamin dan menjaga stabilitas makro ekonomi dalam rangka keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian yang diserahkan ke pasar peka akan terjadinya guncanagan contoh pengangguran, inflasi serta masalah ekonomi lainnya

Selamat Belajar