N E G A R A.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
Advertisements

KONSEP DASAR ILMU POLITIK
Komunitas & Negara.
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
NEGARA DAN KEWARGANEGARAAN
Standar Kompetensi 1. memahami hakikat bangsa dan negara
ILMU NEGARA.
Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Pertemuan ke-4 (3/12/08) Pranata Politik
MENGENAL NEGARA Khilafah Islamiyah
Info... Kuliah PIP : 17 Sept 2014 jam 2, 24 sept jam 10, 24 sept jam 2. UTS Tanggal 29 September Kartu ujian dapat diambil jika telah mengumpulkan.
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Materi 1 BAHAN AJAR MI NEGERI ANJATAN Kegiatan Pengayaan Kelas VI
MENGENAL NEGARA.
Pertemuan 2 NEGARA DAN BANGSA Matakuliah: O0032 – Pengantar Ilmu Politik Tahun: 2008.
Penyelenggaran Kekuasaan Negara
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
Bangsa dan Negara Pertemuan 03
Uud dasar negara republik indonesia
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK. Pasal 1.
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Pengantar Ilmu Politik
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Individu Sebagai Insan Tuhan YME
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
N E G A R A.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
DR. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KONSEP DASAR ILMU POLITIK
Politik dan Negara Ahmad Nasher.
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KONSEP NEGARA Oleh Ali Usman.
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
KEKUASAAN DAN WEWENANG
Bahan Kuliah Mahasiswa FH UII Yogyakarta 205.
NEGARAKU-TUMPAH DARAHKU Kebanggaan Sebagai Warga Negara Indonesia
KESADARAN BERKONSTITUSI
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Masyarakat,Negara, dan kekuasaan
N E G A R A.
Hakikat Bangsa dan Negara serta Unsur - unsur terbentuknya Negara
Negara dan Sistem Pemerintahan
Negara dan Sistem Pemerintahan
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
MK: Ilmu Politik dan Masalah Kesehatan
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
Negara dan Sistem Pemerintahan
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Negara dan Sistem Pemerintahan
KONSEP DASAR ILMU POLITIK Materi 2
Perundang-undangan di Indonesia
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
MENGENAL NEGARA.
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
K O N S E P N E G A R A General/Sugiyanto
Susunan Organisasi Negara ”HORIZONTAL” & “VERTIKAL”
PERKEMBANGAN DAN DEFINISI ILMU POLITIK
Dasar-Dasar Ilmu Politik Kelompok 2
N E G A R A.
Pengertian dan Definisi Negara
Colloseum, Rome, Italy.
OTONOMI DAERAH.
Pengantar Ilmu Politik
Konsep-Konsep Politik. Teori Adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
Transcript presentasi:

N E G A R A

DEFINISI Roger H. Soltau : “Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat”. Harold J. Laski : “Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.

Max Weber : “Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah”. Robert M. Maclver : “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban didalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa”. Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Mengendalikan dan mengatur gejala- gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonisme yang membahayakan. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan- golongan kearah tercapainya tujuan- tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. TUGAS NEGARA

SIFAT NEGARA Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka negara memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dsb. Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat mencakup semua. Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

UNSUR-UNSUR NEGARA

WILAYAH INDONESIA Setiap negara menduduki tempat tertentu dimuka bumi dan mempunyai perbatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi laut disekelilingnya dan angkasa diatasnya.

PENDUDUK Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk didalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, maka perlu diperhatikan factor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas & masalah nasionalisme.

PEMERINTAH Setiap negara mempunyai suatu organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan- keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA TINGKAT LEMBAGA PUSAT PROVINSI KABUPATEN/KOTA DESA LEGISLATIF MPR: DPR DPD DPRD PROVINSI DPRD KABUPATEN/KOTA BPD EKSEKUTIF PRESIDEN WAPRES MENTERI DLL GUBERNUR WAGUB & SEKDA PROV BUPATI/ WALIKOTA SEKDA KAB/KOTA KADES SEKDES KAUR YUDIKATIF MA MK KY MM MASY

KEDAULATAN Adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang- undang yang melaksanakannya dengan semua cara termasuk paksaan yang tersedia. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik.

FUNGSI NEGARA Charles E. Merriam TUJUAN NEGARA “...menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya...“ FUNGSI NEGARA Charles E. Merriam Keamanan ekstern Ketertiban intern Keadilan Kesejahteraan umum Kebebasan

TERIMA KASIH