Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
Advertisements

KEDUDUKAN & HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAIN
POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
HANDOUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara
NORMA-NORMA YANG BERLAKU BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN
PENDAHULUAN Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat.
HUKUM TATA NEGARA HTN PADA DASARNYA ADALAH PERATURAN – PERATURAN YANG MENGATUR ORGANISASI NEGARA DARI TINGKAT ATAS SAMPAI BAWAH,STRUKTUR, TUGAS, DAN WEWENANG.
PLURALISME SISTEM HUKUM DI INDONESIA
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
KEWENANGAN PEMERINTAH
KEWENANGAN.
PENGERTIAN HAN.
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
PENGANTAR MK ADALAH LEMBAGA YANG MENYELENGGARAKAN PERADILAN KONSTITUSI SEHINGGA SERING DISEBUT SEBAGAI PENGADILAN KONSTITUSI (CONSTITUTIONAL COURT) HAL.
Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia
Hukum Administrasi dan Desentralisasi
Perbuatan Hukum Administrasi Negara Materi Kuliah Hukum Administrasi Negara Pertemuan 8-9.
DASAR-DASAR PERPAJAKAN
Bobot : 4 SKS Status : Mata Kuliah Dasar Keahlian O l e h : Saifudin
Materi HAN Ujian Sisipan I
ASPEK HUKUM DALAM EKONOMI I: PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Hukum Pajak Pokok Bahasan : Filosofi Pemungutan Pajak
TINDAK/PERBUATAN PEMERINTAH (BESTUURSDAAD)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pertemuan I “ Ruang Lingkup HAN”
Hukum Administrasi Negara
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
GARIS BESAR POKOK PENGAJARAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN
hukum administrasi (negara)
HUBUNGAN HUKUM TATANEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN
Kuliah I Hukum Internasional
HUBUNGAN HUKUM TATANEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM & PERADILAN NASIONAL
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM HUKUM NKRI NAMA: WELLYANA NIM: PRODI: PPKn
Pengertian Hukum Administrasi Negara
TINDAKAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN HUKUM PUBLIK
ETIKA PROFESI Oleh: W A R I D I.
Materi HAN Ujian Sisipan I
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
HUKUM DI INDONESIA HUKUM DI INDONESIA.
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Bentuk-bentuk perbuatan alat administrasi negara
Disampaikan Pada Pertemuan I Mata Kuliah : Hukum Tata pemerintahan
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Reynandra Atari Jaya Natanael J Chen Chen Leong
Ringkasan pkn bab 2 “Hukum”
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SUMBER, KEDUDUKAN DAN PERKEMBANGAN HAN
PEJABAT TATA USAHA NEGARA RENTAN GUGATAN DI PTUN
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Contoh Soal-soal latihan
RUANG LINGKUP HUKUM TATA NEGARA Dr. Zen Zanibar M.Z.,S.H.
INSTRUMEN PEMERINTAH (ii)
SILABI Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas
Transcript presentasi:

Hukum Administrasi Negara harupermadi.lecture.ub.ac.id

Deskripsi HAN merupakan mata kuliah hukum yang bersifat dasar yang berisi tentang asas, teori dan konsep tentang aktifitas penyelenggaraan pemerintahan (administrasi) negara.

Kompetensi Mahasiswa mampu mengetahui dan memahami asas, teori, konsep dan hukum positif tentang aktifitas penyelenggaraan administrasi negara dan mampu menggunakannya memecahkan masalah-masalah konkrit.

Level Kompetensi

Pengertian Hukum Administrasi Negara Pengertian HAN Istilah dan Definisi Hukum Administrasi Negara Lahirnya Hukum Administrasi Negara Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Hukum Nasional HAN dalam kerangka hukum nasional Letak HAN dalam kerangka Hukum Nasional Hubungan HAN dengan HTN Hubungan HAN dengan Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Internasional

3. Asas-asas Hukum Umum Pengertian Asas-asas Hukum Umum Asas Wetmatigheid Van Bestuur Asas Freis Ermessen Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik 4. Sumber Hukum Administrasi Negara Pengertian Sumber Hukum Sumber Hukum Formil Sumber Hukum Materiil

5. Organisasi Administrasi Negara Pengertian Organisasi Administrasi Negara Fungsi Organisasi Administrasi Negara Macam dan Bentuk Organisasi Administrasi Negara Hubungan antar tingkat Organisasi Administrasi Negara 6. Perbuatan Administrasi Negara Pengertian Perbuatan Administrasi Negara Macam-macam perbuatan Administrasi negara Perbuatan Administrasi Negara di Bidnag Hukum Privat Perbuatan Administrasi Negara di bidang Hukum Publik

7. Keputusan Tata usaha Negara Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara Macam dan Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara Kekuatan Hukum Keputusan Tata Usaha Negara 8. Wewenang Pengertian wewenang Sumber wewenang Macam dan bentuk wewenang

9. Sarana Administrasi Negara Pengertian Sarana Administrasi Negara Rencana (het plan) Ijin 10. Barang-barang Milik Negara Pengertian Barang-barang Milik Negara Macam-macam barang-barang milik negara Pengelolaan Barang-barang milik negara Badan usaha milik negara

11. Sanksi Administrasi Negara Pengertian sanksi administrasi negara Macam dan bentuk sanksi administrasi negara Perbedaan sanksi administrasi negara dengan sanksi pidana 12. Peradilan Tata usaha Negara Maksud dan tujuan peradilan administrasi negara Kompetensi absolut peradilan tata usaha negara Hukum acara peradilan tata usaha negara

13. Aspek Hukum Pengujian (Toesting Gronden) Ruang lingkup pengujian Aspek hukum pengujian Dasar-dasar pengujian 14. Hukum-Hukum Lanjutan Konsentrasi HAN Hukum Keuangan Negara Hukum Perijinan Hukum Kepegawaian Hukum Keimgrisaian Hukum dan Kebijakan Publik