ISU STRATEGIS (BIROKRASI) Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan utama birokasi yaitu: Penataan struktur kelembagaan yang masih dilakukan secara parsial karena menunggu terbitnya regulasi baru yang mengatur organisasi perangkat daerah; Disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik peraturan yang sederajat, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di atasnya atau peraturan pusat dengan daerah; Manajemen SDM, peningkatan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur; Pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan dinamika masyarakat Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien dan profesional. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI), antara lain : masih terbatasnya kapasitas bandwith internet; kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada data center; keterbatasan pengetahuan dan SDM aparatur serta masyarakat terhadap TI dan kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI. 7

PERMASALAHAN KABUPATEN/KOTA Secara umum, Kabupaten/Kota sudah melakukan pemetaan data kepegawaian. Server sudah dimiliki namun pelaksanakan e-Simpeg belum optimal (belum online sepenuhnya) dan sistem/aplikasi yang ada belum sepenuhnya dapat terintegrasi dengan OPD lainnya atau dengan Provinsi sehingga masih membutuhkan pengembangan aplikasi dan sistem informasi kepegawaian lebih lanjut. 2. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian terkait dengan optimalisasi kinerja, perlu kiranya menciptakan inovasi-inovasi yang mendukung. 3. Perubahan SOTK berdampak pada kelancaran operasional aplikasi dan keterbatasan SDM (kuantitas dan kualitas), guna pengelolaan/operasional sistem yang ada. 4. Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk pengembangan kepegawaian, misal : pengembangan Simpeg dan infrastruktur IT kepegawaian. 5. Perlunya pendampingan dan fasilitasi dari BKD Provinsi ke Kab/Kota dalam pengelolaan manajemen layanan kepegawaian berbasis IT misal : Tallent Poll, e-KP, e-Cuti, e- KGB, e- pensiun, e-mutasi, dll. 8

BEBERAPA KENDALA BKD PROVINSI Data kepegawaian PNS Kabupaten/Kota belum sinkron dengan Provinsi dan BKN (SAPK) sebagai akibat: Belum tersedianya layanan pemanfaatan data SAPK dari BKN, misal penggunaan webservice. Perbedaan struktur database sistem informasi manajemen pengelolaan data kepegawaian pada masing-masing Kab/Kota dengan Provinsi menyebabkan adanya kesulitan dalam pelaksanaan sinkronisasi data. 2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen digital dalam mendukung proses pengelolaan kepegawaian, misal : mutasi antar Kab/Kota sebagai akibat” Hanya beberapa Kab/Kota yang sudah menerapkan penggunaan dokumen digital; Perbedaan struktur database dan format dokumen digital 9

UPAYA/PERAN BKD PROVINSI Koordinasi dengan BKN untuk penyediaan layanan pemanfaatan data SAPK (dalam proses). Penyediaan layanan sinkronisasi data melalui aplikasi portal kepegawaian PNS se Jawa Tengah. Melihat kebutuhan Kab/Kota dan sharing aplikasi e-file Prov. Jateng untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan dokumen kepegawaian Kab/Kota, guna adanya keseragaman dalam struktur data dalam pengelolaan dokumen digital. Memperkuat fungsi-fungsi yang ada di lingkup internal dan dioptimalkan. 10 10