ISU STRATEGIS (BIROKRASI)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Advertisements

Penerapan e-government di lingkungan pemerintah kabupaten badung
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
Oleh: Prof. Urip Santoso. Dasar Hukum Pembentukkan DRD Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penetapan.
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Tata Kelola website pada instansi pemerintah
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014
Penjaminan Mutu Pendidikan
MATRIKS EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI - KPP PA
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN
APLIKASI SMS GATEWAY TAHUN 2014
Keterbukaan Informasi Publik
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN MELALUI DISHUBKOMINFO DALAM PENGELOLAAN DATA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAR ES SALAM, S.Kom, M.Si Kepala Seksi Sarana.
Grand Design e-Library Perpustakaan Nasional RI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN KABID. PENGEMBANGAN PEGAWAI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
Rencana Strategis Tahun
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kepala Kantor III BKN Bandung
e - Business “e-Government” Sistem Informasi STMIK AMIKOM Purwokerto
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
Si Jari On AKD Sosialisasi BPSDMD
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
LEMBAGA LEMBAGA ADMINISTRASI ADMINISTRASI NEGARA NEGARA.
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2014
SINERGITAS PEMBANGUNAN KEPEGAWAIAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BKD PROVINSI JAWA TENGAH
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
SISTEM PELAYANAN TERPADU - SIMPEL
E-Government 27 Sept 2010.
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PM KOMINFO 13/2016 DAN 14/2016
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
PELAYANAN OPTIMALISASI MASYARAKAT DI JAWA TENGAH JAWA TENGAH
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
CATATAN Forum Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah pada draft Renja 2020 Oleh : S. BUDI PRAYITNO Anggota Komite Perencanaan Prov. Jateng.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK JAWA TIMUR TAHUN 2018 pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Surabaya, 31 Mei 2018.
PENINGKATAN MUTU AKREDITASI MADRASAH BERBASIS eRKM/eRKAM
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
Transcript presentasi:

ISU STRATEGIS (BIROKRASI) Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dalam rangka implementasi reformasi birokrasi. Beberapa permasalahan utama birokasi yaitu: Penataan struktur kelembagaan yang masih dilakukan secara parsial karena menunggu terbitnya regulasi baru yang mengatur organisasi perangkat daerah; Disharmonisasi peraturan perundang-undangan baik peraturan yang sederajat, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di atasnya atau peraturan pusat dengan daerah; Manajemen SDM, peningkatan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja aparatur; Pelayanan publik yang belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan dinamika masyarakat Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien dan profesional. Infrastruktur Teknologi Informasi (TI), antara lain : masih terbatasnya kapasitas bandwith internet; kondisi infrastruktur jaringan yang belum merata di seluruh wilayah dan sesuai kapasitasnya; belum ada data center; keterbatasan pengetahuan dan SDM aparatur serta masyarakat terhadap TI dan kelembagaannya untuk menuju keterbukaan informasi publik berbasis TI. 7

PERMASALAHAN KABUPATEN/KOTA Secara umum, Kabupaten/Kota sudah melakukan pemetaan data kepegawaian. Server sudah dimiliki namun pelaksanakan e-Simpeg belum optimal (belum online sepenuhnya) dan sistem/aplikasi yang ada belum sepenuhnya dapat terintegrasi dengan OPD lainnya atau dengan Provinsi sehingga masih membutuhkan pengembangan aplikasi dan sistem informasi kepegawaian lebih lanjut. 2. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian terkait dengan optimalisasi kinerja, perlu kiranya menciptakan inovasi-inovasi yang mendukung. 3. Perubahan SOTK berdampak pada kelancaran operasional aplikasi dan keterbatasan SDM (kuantitas dan kualitas), guna pengelolaan/operasional sistem yang ada. 4. Masih terbatasnya dukungan anggaran untuk pengembangan kepegawaian, misal : pengembangan Simpeg dan infrastruktur IT kepegawaian. 5. Perlunya pendampingan dan fasilitasi dari BKD Provinsi ke Kab/Kota dalam pengelolaan manajemen layanan kepegawaian berbasis IT misal : Tallent Poll, e-KP, e-Cuti, e- KGB, e- pensiun, e-mutasi, dll. 8

BEBERAPA KENDALA BKD PROVINSI Data kepegawaian PNS Kabupaten/Kota belum sinkron dengan Provinsi dan BKN (SAPK) sebagai akibat: Belum tersedianya layanan pemanfaatan data SAPK dari BKN, misal penggunaan webservice. Perbedaan struktur database sistem informasi manajemen pengelolaan data kepegawaian pada masing-masing Kab/Kota dengan Provinsi menyebabkan adanya kesulitan dalam pelaksanaan sinkronisasi data. 2. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen digital dalam mendukung proses pengelolaan kepegawaian, misal : mutasi antar Kab/Kota sebagai akibat” Hanya beberapa Kab/Kota yang sudah menerapkan penggunaan dokumen digital; Perbedaan struktur database dan format dokumen digital 9

UPAYA/PERAN BKD PROVINSI Koordinasi dengan BKN untuk penyediaan layanan pemanfaatan data SAPK (dalam proses). Penyediaan layanan sinkronisasi data melalui aplikasi portal kepegawaian PNS se Jawa Tengah. Melihat kebutuhan Kab/Kota dan sharing aplikasi e-file Prov. Jateng untuk dimanfaatkan dalam pengelolaan dokumen kepegawaian Kab/Kota, guna adanya keseragaman dalam struktur data dalam pengelolaan dokumen digital. Memperkuat fungsi-fungsi yang ada di lingkup internal dan dioptimalkan. 10 10