ETIKA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERMASALAHANNYA Zelfino, MM,MKM Prodi Kesehatan Masyarakat Univ Esa Unggul 2016-2017

Pengertian dasar Etika berasal dari bahasa yunani, yaitu Ethos, yang menurut Araskar dan David (1978) ”kebiasaaan”, ”model perilaku”, atau standar yang diharapkan dan kriteria tertentu untuk suatu tindakan

Etika Kode perilaku yang memperlihatkan perbuatan yang baik bagi kelompok tertentu. peraturan dan prinsip bagi perbuatan yang benar. Berhubungan dengan hal yang baik dan hal yang tidak baik dan dengan kewajiban moral. Berhubungan dengan peraturan untuk tindakan yang mempunyai prinsip benar dan salah, serta prinsip moralitas karena etika mempunyai tanggung jawab moral Menyimpang dari kode etik tidak memiliki prilaku yang baik dan tidak memiliki moral yang baik.

Prinsip Etika Kesehatan Masyarakat 1. Kesehatan masyarakat terutama harus membahas penyebab dasar penyakit dan persyaratan untuk kesehatan, yang bertujuan untuk mencegah hasil kesehatan yang merugikan. 2. Kesehatan masyarakat harus mencapai kesehatan masyarakat dengan cara yang menghormati hak-hak individu dalam masyarakat. 3. Kebijakan kesehatan masyarakat, program, dan prioritas harus dikembangkan dan dievaluasi melalui proses yang menjamin kesempatan untuk masukan dari anggota masyarakat.

4. Kesehatan masyarakat harus mengadvokasi, atau bekerja untuk pemberdayaan anggota masyarakat, memastikan bahwa sumber daya dasar dan kondisi yang diperlukan untuk kesehatan dapat diakses oleh semua orang di masyarakat. 5. Kesehatan masyarakat harus mencari informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan yang efektif dan program yang melindungi dan meningkatkan kesehatan. 6. Institusi kesehatan masyarakat harus menyediakan informasi yang mereka miliki kepada masyarakat yang diperlukan untuk keputusan tentang kebijakan atau program-program dan harus mendapatkan persetujuan masyarakat untuk pelaksanaannya.

7. Lembaga kesehatan masyarakat harus bertindak secara tepat waktu sesuai informasi yang mereka miliki dalam sumber daya dan mandat yang diberikan kepada mereka oleh masyarakat. 8.Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus menggabungkan berbagai pendekatan yang mengantisipasi dan menghormati nilai-nilai yang beragam, keyakinan, dan budaya dalam masyarakat. 9.Program kesehatan masyarakat dan kebijakan harus dilaksanakan dengan cara yang paling meningkatkan lingkungan fisik dan sosial.

10.Institusi kesehatan masyarakat harus melindungi kerahasiaan informasi yang dapat merugikan individu atau komunitas jika dipublikasikan. Pengecualian hanya dibenarkan atas dasar tingginya kemungkinan yang membahayakan individu atau orang lain. 11.Institusi kesehatan masyarakat harus memastikan kompetensi profesional karyawan mereka. 12.Lembaga kesehatan masyarakat dan karyawan mereka harus terlibat dalam kerja sama dan berhubung dengan cara yang membangun kepercayaan publik dan efektivitas lembaga.

Permasalahan Pelaksana kesehatan masyarakat berhubungan dengan masalah penderita  menyentuh beberapa masalah etika yang unik.

Secara umum, pelaksana dan kebijakan kesehatan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesehatan seluruh masyarakat, dimana hal ini kadang-kadang bertentangan dengan hak pribadi perorangan. Konflik ini mungkin klinis, seperti dalam kasus imunisasi, atau hukum, seperti dalam kasus kewajiban pelaporan medis dan pengobatan penyakit menular.

Kapan sebaiknya penyakit dilaporkan kepada pihak berwenang di bidang Kesehatan Masyarakat? Setiap negara memiliki UU khusus yang mengidentifikasi penyakit tertentu dengan implikasi kesehatan masyarakat (ex:penyakit menular) yang memerlukan pelaporan. Selain ini persyaratan hukum terletak pertanyaan kapan itu dibenarkan untuk berpotensi melanggar kerahasiaan untuk melindungi kesehatan publik.

Hal ini dibenarkan secara etis untuk mengungkapkan diagnosis kepada otoritas kesehatan publik jika risiko kepada publik memiliki fitur berikut: risiko tinggi dalam probabilitas risiko serius dalam dampaknya resiko berhubungan dengan individu atau kelompok dapat diidentifikasi

Misalnya, jika pekerja restoran yang menangani makanan menderita hepatitis akut meminta diagnosanya dirahasiakan, dokter tetap harus mengungkapkan diagnosis ini kepada Balai POM atau Dinas Kesehatan , karena resiko penularan kepada masyarakat yang tinggi, dengan akibat yang serius.

Dapatkah pasien menolak untuk menjalani langkah-langkah rutin pencegahan di bidang kesehatan? Ada sejumlah intervensi kesehatan preventif yang hanya memberikan efek minimal bagi kesehatan individu namun memberikan manfaat besar bagi kesehatan kolektif publik. Sebagai contoh, imunisasi memberikan perlindungan tetapi melibatkan beberapa resiko bagi individu. Namun, jika program kesehatan masyarakat dapat mencapai vaksinasi universal, kesehatan keseluruhan masyarakat dapat tercapai.

Kapan pasien dapat “dipaksa” untuk mendapatkan perawatan medis yang berlawanan dengan keinginannya? Ini adalah wilayah kontroversial dalam huku Pembenaran etis untuk pengobatan pasien yang berlawanan dengan kehendaknya didasarkan pada perbandingan antara risiko publik vs menghormati kebebasan pribadi pasien. Jika berisiko besar kepada publiknegara mengizinkan untuk melakukan pengobatan paksa.

Contoh: pasien dengan TB paru aktif yang resisten terhadap beberapa obat anti-TB menimbulkan risiko besar bagi masyarakat jika kondisinya tidak diobati. Hal ini timbul karena tingginya infektivitas TB paru aktif padahal hanya sedikit resiko yang dapat timbul pada pasien yang mendapatkan obat oral sebagai terapi TB. Kondisi lain yang memerlukan pengobatan namun sedikit atau tidak menimbulkan ancaman bagi publik, seperti leukemia akut yang tidak diobati, tidak dapat dipaksa untuk melakukan pengobatan.

Jika seorang pasien menolak imunisasi yang secara hukum diwajibkan (misalnya, dalam yurisdiksi di mana imunisasi diamanatkan secara hukum), ini menjadi masalah hukum. Jika tidak diamanatkan secara hukum, adanya informasi penolakan, bertentangan dengan keyakinan agama atau pribadi, maka keputusan tersebut dapat dihormati. Profesional pelayanan kesehatan harus mempengaruhi kebijakan pelayanan kesehatan melalui partisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan.