FUNGSI PEMERINTAH

Pendahuluan a. Mari berdoa.. Luruskan niat untuk “kuliah”… b. Pokok Bahasan: Fungsi dan peranan permerintah dalam perekonomian c. Sub Pokok Bahasan Revies: Sistem ekonomi Peran pemerintah dan sistem ekonomi Fungsi pemerintah: alokasi, distribusi dan stabilisasi Tugas pokok dan Fungsi pemerintah menurut perundangan di Indonesia Capaian pembelajaran: Mampu menjelaskan (a) alasan perlunya peranan pemerintah dalam perekonomian; (b)fungsi/peran pemerintah; (c) bentuk nyata penerapan fungsi pemerintah dalam kehidupan masyarakat

Review Sistem Perekonomian Dua sistem perekonomian ekstrem: 1. Pure Socialism 2. Pure Capitalism Apa arti masing-masing? Adakah sistem perekonomian yang berada di antara kedua sistem ekstrim tersebut? Apa? Bagaimana peran pemerintah dalam setiap sistem perekonomian?

Peran Pemerintah dan Sistem Ekonomi Saat ini tidak relevan lagi negara menerapkan sistem ekonomi secara murni (pure socialis atau pure liberalism) yang ada adalah kombinasi diantaranya atau mixed economy Pemerintahan senantiasa mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perekonomian Semua pemerintahan menginginkan adanya kesejahteraan ekonomi warganegaranya dan stabilitas politik. Terdapat dua kecenderungan ; pemerintah berperan sangat besar dalam perekonomian (cenderung sosialis) dan pemerintah berperan sangat terbatas dalam perekonomian (cenderung liberalis).

Mengapa perlu peran pemerintah?: Pandangan Klasik (Adam Smith) Pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi: Memelihara pertahanan dan keamanan. Menyelenggarakan keadilan. Menyediakan barang – barang umum.

Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Adanya barang publik Mengapa Perlu Peran Pemerintah?: Adanya Kegagalan Pasar yang diakibatkan beberapa faktor Adanya common goods Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Adanya barang publik Adanya eksternalitas Adanya pasar yang tidak lengkap (incomplete market) Adanya kegagalan informasi (asymetricinformation) Adanya ketidakpastian

a. Adanya common goods Common goods = Barang bersama. Common goods bersifat non excludable, rivalry Non-Excludable (tidak dapat dikecualikan) adalah barang yang siapa saja tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut. Rivalry (saling bersaing) adalah pemakaian barang tersebut oleh seseorang akan menghilangkan atau mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama Contoh ; ikan di laut, fasilitas umum, jalan raya, cadangan minyak, dsb Jika tidak ada yang “MENGATUR”, akan terjadi Tragedy of the common. Apa itu?? PIHAK YANG MENGATUR: PEMERINTAH

b. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Struktur pasar cenderung monopoli/monopsoni, ologopoli/oligopsoni. Apa itu?? Apa dampak setiap struktur pasar tsb? Butuh Peran Pemerintah untuk mengurangi/menghilangkan dampak struktur pasar tidak sempurna Contoh: ketidaksempurnaan pasar menyebabkan excess demand (barang langka), excess suply (barang tidak laku)  harga sangat tinggi/sangat rendah Contoh peran pemerintah: UU anti monopoli, kartel

c. Adanya barang publik  Barang publik adalah barang yang memiliki sifat non-excludable sekaligus non-rivalry. Non-Excludable (tidak dapat dikecualikan) adalah barang yang siapa saja tidak dapat dicegah untuk menerima manfaat barang tersebut. Non-rivalry (tidak saling bersaing) adalah pemakaian barang tersebut oleh seseorang tidak akan menghilangkan atau tidak mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal yang sama atau menikmatinya. Contoh : Rasa aman, rasa nyaman, kemajuan tehnologi, progam pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Perusahaan/Swasta tidak memiliki insentif untuk menyediakan barang publik. Karenanya: BUTUH PERAN PEMERINTAH UNTUK MENYEDIAKANNYA

d. Adanya eksternalitas Adalah dampak tindakan seseorang atau suatu pihak terhadap pihak orang lain, apabila dampaknya merugikan maka disebut sebagai eksternalitas negatif, sebaliknya apabila dampaknya menguntungkan disebut sebagai eksternalitas positif. Ekternalitas tidak masuk dalam biaya produksi maupun harga atas konsumsi barang. Dampaknya, Ekuilibrium pasar yang terjadi tidak efisien atau tidak mencerminkan harga sesungguhnya. Apabila faktor eksternalitas sudah masuk dalam perhitungan (produksen dan konsumen) maka harga yang terjadi adalah harga yang sesungguhnya (Shadow Price). Eksternalitas positif dari aktifitas produksi, Eksternalitas negatif dari aktifitas produksi, Eksternalitas positif dari aktifitas konsumsi Eksternalitas negatif dari aktifitas konsumsi  PERAN PEMERINTAH UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA. Kerugian atau keuntungan akibat eksternalitas harus DIDISTRIBUSIKAN

e. Adanya pasar yang tidak lengkap (incomplete market) Adanya penawaran tapi tidak ada permintaan atau sebaliknya adanya permintaan tapi tidak ada penawaran. Contoh permintaan senjata oleh masyarakat, namun ada larangan untuk dipenuhi atau disediakan poduksen. Peran Pemerintah: menyediakan barang/jasa yang tidak bisa disediakan oleh swasta

f. Adanya kegagalan informasi (asymetricinformation) Informasi tidak bisa diterima secara cepat, tepat, akurat dan merata oleh seluruh pelaku pasar. Harga yang terjadi bukan harga yang sesungguhnya atau tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli, sehingga pasar tidak efisien. Peran Pemerintah “mengatur” sehingga dampak asimetrik informasi berkurang

g. Adanya ketidakpastian  Sistem ekonomi pasar juga dipengaruhi kondisi politik, keamanan yang kejadian diluarperkiraan (bencana) yang setiap saat dapat berubah diluarperkiraan. Campur tangan pemerintah akan membantu memberi “KEPASTIAN”.

Penjelasan Lebih Detail Penjelasan lebih detail tentang “apa”, “mengapa” dan “bagaimana” Faktor-faktor di atas (a hingga g) berdampak pada perekonomian Peran pemerintah untuk mengurangi dampak negatifnya  Akan diuraikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya

FUNGSI / PERAN PEMERINTAH Menurut teori ekonomi publik fungsi pemerintah hanya 3: Fungsi alokasi Fungsi distribusi Fungsi stabilisasi

1. Fungsi alokasi Yaitu pemerintah mempunyai peran dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam perekonomian kepada seluruh masyarakat. Fungsi alokasi merupakan fungsi peran pemerintah yang paling besar diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Contoh nyata fungsi alokasi: program transmigrasi, pengalokasian dana/pengeluaran pemerintah untuk berbagai komponen pengeluaran, dst

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi alokasi oleh pemerintah daerah Perpindahan penduduk akibat alokasi tidak merata. Kesesuaian dengan selera masyarakat setempat. Dengan alokasi diharapkan mendorong inovasi dan eksperiment penyediaan barang publik. Alokasi tidak efisien sebab kurang pengalaman dalam mengatur pengeluaran oleh pemerintah daerah Pemerintah daerah kurang intensif menggali potensi yang berkembang dari penyediaan pelayanan. Pemeintah daerah mungkin mengabaikan keuntungan yang diperoleh dari faktor eksternal atau bukan penduduk setempat, sehingga alokasi kearah bukan penduduk minim. Benturan alokasi pemerintah daerah dan pusat.

II. Fungsi distribusi Yaitu pemerintah mempunyai peran dalam mendistribusikan kekayaan yang ada dalam perekonomian kepada seluruh masyarakat. Contoh nyata fungsi distribusi: pajak untuk “yg kaya” dan didistribusikan (misal subsidi) kepada “yang kurang beruntung”

III. Fungsi stabilisasi Yaitu pemerintah berperan dalam menjamin dan menjaga stabilitas makro ekonomi dalam rangka keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Contoh fungsi stabilisasi: penetapan uang beredar, tingkat suku bunga, dll

Bgm Pemerintah menjalankan Peran/Fungsinya?  Untuk menuju pemerintahan yang efisien dan efektif sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan ke pemerintah daerah.  Pengertian desentralisasi di bidang ekonomi adalah penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.  Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi: Kebijakan fiskal (pajak, subsidi, pengeluaran pemerintah); Kebijakan moneter (BI) yaitu jumlah uang beredar, kebijakan suku bunga, kebijakan devaluasi.

Fungsi Pemerintah di Indonesia Dasar Hukum: UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah  pelajari (a) istilah-istilah di “ketentuan umum”,; (b) pembagian kewenanangan penyelenggaraan urusan pusat-daerah di Bab IV: pasal 9: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH: tupoksi lembaga pembantu pemerintah