AN INTRODUCTION TO NANGGROE ACEH DARUSSALAM & PAPUA STUDY CASE GAME THEORY AN INTRODUCTION TO NANGGROE ACEH DARUSSALAM & PAPUA STUDY CASE

APA ITU GAME THEORY? Teori permainan merupakan bagian dari studi rational behavior terhadap kesalingtergantungan atau interdependensi antar pemain Para pemain memiliki persamaan kepentingan untuk mendapatkan bagian keuntungan sebesar mungkin, Para pemain memiliki kepentingan yang saling bersinggungan untuk memaksimalkan bagian keuntungan masing-masing Pengambilan keputusan rasional seorang pemain membutuhkan antisipasi terhadap respon pesaing Ekspektasi terhadap perilaku pesaing tidaklah selalu sesuai harapan, ketidakpastian menjadi pertimbangan penting dari permainan ini

BAGAIMANA APLIKASI DARI GAME THEORY SEDERHANA? Prisoner’s Dilemma

Tahanan B Mengaku Tahanan A Tutup Mulut 5 tahun 0 tahun 20 tahun

INTISARI PRISONER’S DILEMMA Kedua pemain akan memiliki kondisi lebih baik apabila mereka dapat bekerja sama atau kooperatif dalam memecahkan masalah Oleh karena itu polisi akan memisahkan tersangka ke dalam ruang interogasi berbeda Titik keseimbangan atau equilibrium tidak harus efisien. Titik keseimbangan non-kooperatif di dalam Prisoner’s Dilemma menghasilkan pemecahan masalah yang bukan merupakan hasil terbaik dikehendaki bagi kedua pihak

NASH EQUILIBRIUM Tidak ada satu pemainpun yang memiliki insentif untuk mengubah strategi, terhadap pilihan pemain lainnya. Apabila keduanya mengaku, maka titik keseimbangan tercapai yang disebut sebagai Nash Equilibrium Apabila keduanya tidak mengaku, maka tidak dapat dikategorikan sebagai Nash Equilibrium, karena sejatinya pesaing akan selalu ingin melawan atau memberontak

Syarat dan Ketentuan Aplikasi Game Theory Setiap pemain bermain rasional, dengan asumsi memiliki intelegensi yang sama, dan tujuan sama, yaitu memaksimumkan payoff, dengan kriteria maksimin dan minimaks. Terdiri dari 2 pemain, keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris, dan kerugian pemain kolom. Permainan dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai nol (0), tidak ada yang menang/kalah. Tujuan dari teori permainan ini adalah mengidentifikasi strategi yang paling optimal

Contoh Kasus Dinamika Politik Lokal Pemerintah Daerah (X) Merdeka Otonomi Otonomi Khusus Otonomi Khusus Pemerintah Pusat (Y) Otonomi Merdeka

INDIKATOR UTAMA PROVINSI NAD (1) variabel Indikator Utama Demokrasi Lokal Berdirinya partai politik lokal yang berjumlah sekitar 16 partai Berdirinya Mahkamah Syarisah sebagai lembaga perasddian Islam Suksesnya pemilihan umum di Provinsi NAD dalam Pilkada, Pileg, dan Pilpres Terpeliharanya kesepakatan MoU Helsinki dengan baik Potensi Konflik Etnis-Religius Mayoritas penduduk mengantu agama Islam yang fanatik, sehingga fatwa ulama lebih diperhatikan daripada kebijakan permeintah Sejarah perjuangan rakyat Aceh ingin menerpakn hukum syariat Islam di bumi Serambi Mekkah Rakyat Aceh kecewa dengan kebijakan permeintah pusat, yang memberikan izin, investasi kepada masyarakat asing yang tidak Islami Penduduk asli lebih dominan daripada pendatang, bertemperamen keras, dan kaku dalam menafsirkan peraturan hukum Politik Ekonomi Lokal Aceh berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri, Aceh berhak untuk menetapkan tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetepkan oleh Bank Sentral Republik Indonesia (Bank Indonesia) Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi. Aceh berhak melakukan perdagangan dan bisnis secar internal dan internasional serta menarik investasi dan wisatawan sasing secara langsung ke Ace Aceh akan memiliki Kewenangan atas sumber daya alam yang hidup di laut teritorial di sekitar Aceh Aceh berhak menguasai 70% hasil dari semua cadangan hidrokarbon dan sumber daya alan lainnya yang ada saat ini dan idmasa mendatang di wilayah Aceh maupun laut teritorial sekitar Aceh Aceh melaksanakan pembangunan dan pengelolaan semua pelabuhan laut dan pelabuhan udadar dalam wilayah Aceh Aceh akan menikmati perdagangan dbebas dengan semua bagtian Republik Indonesia stana hambtan pajak, tari ataupun hambatan lainnya

INDIKATOR UTAMA PROVINSI NAD (2) Aceh akan menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing, melalui laut dan udara Pemerintah RI berteda untuk menciptkakan transparansi dalam pengumpulan dan pengalokasian pendapatan datara pPemerinah Pusat dan Aceh dengna menyetujui auditor luar melakukan verifikasi atas kegiatan tersebut dan menyampaikan hasil-hasilnya kepda Kepala Pemerintah Aceh Gam akan mencalonkan wakil-wakilnya untuk pberpartisipasi secara penuh pada semua tingkatan dalam komisi yang dibentuk untuk melaksankian rekonstruktsi pasca-Tsunami (BR Birokrasi Pemda Pasca bencana tsunami, Pemerintah NAD menerima bantuan Badan Rehabilitasi dan Reskonstruksi NAD-Nias untuk kut membenahi adminsitrasi pemda Gubernaur NAD terpilih berasal dari partai lokal, namun tetap tunduk keapda peraturan perundang-undangna pemerintah RI Dirkimnya pegawai ke Jakarta untuk tugas belajar ke STIA LAN sebagai upaya standarisasi kompetensi pegawai secara nasional Hubungan Pempus-Pemda Keistimewaan aceh didasrkan pada sejarah Diberlakukannya Syariat Islam sebagai hukum positif mewadahi keiinginan pemerintah daerah Masing-masing menjaga, menghormati dan melasknakan nota kesepahaman (MoU Helsinki 15 Agustus 2005) Aceh akan melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidan ghubungan luar negeri, pertahanan lauuar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan permeintah Republik Indonesia sesuai dengan konstitutis. Pemerintah memberikan otonomi khusus sebagai upaya menciptakan perdamaian dan peningkatan kesehjahteraan rakyat Aceh Persetujuan-persetujuan internasional yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait denga hal ikhwal kepentinga khusus Sceh akan berlaku dengan konslultasi dan persetujaun legislatif Aceh Keputusan-keputusan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan diblaukan denga knsultasi dan persetuajuan legislatif Aceh Kebijakan-kebijakan administratif yang diambil oloeh Pemerinta hIndonesia berkaitan dengan Aceh akan dilaksanakan dengan konsultasi dan persetuajuan Kepala Pemerintah Aceh

INDIKATOR UTAMA PROVINSI PAPUA (1) variabel Indikator Utama Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal

INDIKATOR UTAMA PROVINSI PAPUA (2) Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda

MATRIKS SKALA PRIOPRITAS KEUNGGULAN NAD & PAPUA Variabel Skala Prioritas Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda Variable Skala Prioritas Demokrasi Lokal Potensi Konflik Etnis-Religius Politik Ekonomi Lokal Birokrasi Pemda Hubungan Pempus-Pemda

APLIKASI GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI Pemerintah Daerah NAD Merdeka Otonomi Otonomi Khusus 0,9 0,0 0,8 8,9 9,0 9,8 Merdeka Pemerintah Pusat Otonomi Otonomi Khusus Petunjuk Pemberian Skor: 1-9 (sangat lemah-sangat kuat) Rentang Skor : 0-3 (lemah), 4-6 (sedang), 7-9 (kuat)

APLIKASI GAME THEORY TERHADAP PEMBERIAN STATUS OTONOMI PROVINSI Pemerintah Daerah Papua Merdeka Otonomi Otonomi Khusus Otonomi Khusus Pemerintah Pusat Otonomi Merdeka Petunjuk Pemberian Skor: 1-9 (sangat lemah-sangat kuat) Rentang Skor : 0-3 (lemah), 4-6 (sedang), 7-9 (kuat)

TUGAS KELOMPOK Susun paper kelompok berdasarkan kacamata anda sebagai pemerintah pusat terhadap pemberian status terhadap masing-masing provinsi Paper harus berisikan INDIKATOR UTAMA, analisis matriks PEMBERIAN STATUS bagi masing-masing provinsi Paper harus memuat rekomendasi kebijakan selanjutnya bagi provinsi tertuju dengan menggunakan matriks SKALA PRIORITAS dan keberadaan provinsi lainnya di Indonesia Sistematika paper: Pendahuluan tentang Sejarah Otonomi masing-masing provinsi Permasalahan tentang perlunya pertimbangan masak tentang pemberian status otonomi dan dampaknya Analisis 2 matriks indikator utama dan pemberian status Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Ke Depan dengan melihat pada matriks skala prioritas