KEDEPUTIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
1 PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA SERTA IMPLEMENTASI PROYEK REKONSTRUKSI ACEH-NIAS “Mencari Solusi Agar Dana Menjadi Efektif”
Advertisements

PENYERAHAN DIPA TA 2012 Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara KPPN Tebing Tinggi.
REVISI ANGGARAN TA.2014 PERSIAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN TA.2015
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
MEKANISME REVISI ANGGARAN TAHUN 2011 DITJEN PENDIDIKAN DASAR
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010
1 1 Rencana Penataan & Penguatan Kantor Regional.
SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)
PErKEMBANGAN REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (perencanaan & penganggaran) MENURUT UU NO 17/2003 TUJUAN UTAMA: Terwujudnya pengelolaan keuangan negara.
Paparan Direktur Anggaran BRR NAD-Nias pada
BADAN LAYANAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN Direktorat Pembinaan PK BLU
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Rapat Koordinasi Penyelesaian APBN-P Tahun 2015
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM BIDANG KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN BKKBN S/D OKTOBER 2010.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
RAPAT KERJA PENYUSUNAN ANGGARAN KANWIL dengan BERSUMBER dana PNBP
Mekanisme Penilaian ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Tahun 2016
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
Proses Penyusunan Anggaran BSN Tahun N Jan tahun N-1 Unit kerja mengusulkan RKA kepada ess 1 untuk penetapan prioritas Unit Kerja Ess 1. RKA hasil reviu.
Program Kerja PBJ dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) Terintegrasi Pemerintah Aceh.
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
Kemajuan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias
BADAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI NAD – NIAS
PAPARAN DIREKTORAT BINA STANDARDISASI KOMPETENSI DAN PELATIHAN KERJA
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias:
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
PEMBAHASAN BAHAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL TA 2017/2018 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Rapat tanggal.
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
REHABILITASI& REKONSTRUKSI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di NAD dan Nias
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
Latar Belakang Perkembangan Sistem Penganggaran Publik
KONSULTASI PUBLIK DRAFT AWAL RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA.
BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SEKRETARIAT DITJEN IKTA TAHUN ANGGARAN 2018
Mekanisme Penyusunan RKAKL dan Revisi DIPA
PENGELOLAAN KEUANGAN Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD - Nias
DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ( TPNBP ) DALAM RANGKA KEGIATAN PENYUSUNAN TARGET PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Sistem Informasi Perencanaan dan
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
Dr. Roni Dwi Susanto, M.Si Kepala LKPP 2019
1 Jakarta, 5 September 2019 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahan Kementerian ESDM Disampaikan pada Rapat Kerja bersama Komisi.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
KEBIJAKAN ANGGARAN BAGI BADAN LAYANAN UMUM DILINGKUNGAN BPPSDM
Transcript presentasi:

KEDEPUTIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN Mewujudkan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang Efektif dan Efisien SISTEM KERJA & KEBIJAKAN KEDEPUTIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN Disampaikan pada Rapat Kerja Deputi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Banda Aceh, 29 - 30 Nopember 2006 Perencanaan Yang Baik Sudah Merupakan 50% Keberhasilan Suatu Program

Deputi Keuangan dan Perencanaan TUPOKSI Fund Acquisition Grant/Loan Negotiation Grant/Loan Agreement Fund Allocation Keseimbangan Sektor Keseimbangan Region Fiduciary Management RKA-KL DIPA / Revisi DIPA Norma Biaya HSU / HSPK Deputi Keuangan dan Perencanaan

PROFIL ANGGARAN KEDEPUTIAN TA.2007 Anggaran (Ribu Rupiah) KEGIATAN Anggaran (Ribu Rupiah) Satuan Anti Korupsi (SAK) 9,712,700 Sekretariat Bersama Propinsi 3,435,500 Pembinaan Keuangan 6,265,328 Perencanaan Umum & Teknis 68,213,002 Total Pagu 87,626,530 Deputi Keuangan dan Perencanaan

Deputi Keuangan dan Perencanaan KEBIJAKAN DASAR Multiyears Contract Izin multiyears contract hanya diberikan untuk 2 tahun anggaran ( TA.2006 & TA.2007) Sisa Tender Sisa tender tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh Sektor maupun Region tetapi harus ditetapkan oleh Deputi Keuangan dan Perencanaan One Door Policy Kebijakan satu pintu dalam hal fund acquisition (Donor Relations) terkait PHLN yang berasal dari Bilateral dan Multilateral Deputi Keuangan dan Perencanaan

PROSES PLANNING & BUDGETING Konsolidasi Planning/ Integrasi Implementing Integrasi & Sinergi/ Fund Allocation Deputi Sektor Deputi Operasi Deputi Keu & Per DIPA / DIPA-REVISI Region Revisi Renstra Sekretariat Bersama Blue Print Masyarakat Bottom-up Planning Deputi Keuangan dan Perencanaan

Deputi Keuangan dan Perencanaan STRUKTUR ORGANISASI Deputi Keuangan dan Perencanaan