JURNALISME POSITIF olih solihin.

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK

Advertisements

PARTAI POLITIK.

PARTAI POLITIK.

PEMBANGUNAN NASIONAL, SEKTOR DAN DAERAH

UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

DADANG SUNDAWA JL. GEGERASIH

Konsep Ilmu Politik Negara (State) Kekuasaan (Power)

NAMA KELOMPOK : KHUSNUL KHOTIMAH ( ) YETI ARINA ( )

strategi pembelajaran pkN

Level Kompetensi V Indah Dwi Qurbani, SH, MH

TUGAS PRESENTASI WAWASAN NUSANTARA.

4 PILLAR BERBANGSA DAN BERNEGARA

DEMOKRASI PANCASILA Oleh : firdaus sianipar.

WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar

Pengertian, Fungsi, dan Tujuan NKRI

Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

Pendahuluan Pembahasan Penutup. Pendahuluan Pembahasan Penutup.

NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Oleh : Indah Dwi Qurbani, SH, MH

Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.

PERTEMUAN 14 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.

Budaya Demokrasi. Budaya Demokrasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 2.Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani Kompetensi Dasar 2.1.

Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila

assalamu’alaikum wr.wb

SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. Pengaruh Aspek Politik

NKRI Mengembangkan Sikap Positif terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.

4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI

Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)

DISUSUN OLEH : RAHAYU SETIYANINGSIH

Fungsi dan peranan koperasi

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

SUMBER HUKUM DAN PERUBAHAN POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH Level Kompetensi V.

Budaya demokrasi menuju masyarakat madani

HAM DAN MASYARAKAT SIPIL

Presented By: Lailatul Hikmah

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA

Kisi-kisi soal USNN PPKN SMA

Teori konstitusi.

NEGARA INDONESIA.

OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan

PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M

TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM

Kelompok 3 : 1. M. Fauzan 2. Mustika Desi R. 3. Nur Aini

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

Unggul Profesional Islami

Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional

Workshop Pengawasan Novotel Hotel Jakarta, Mei 2017 Oleh : H. MAMAN SAEPULLOH, S.Sos., M.Si Inspektur Wilayah II, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI Materi pembelajaran: –P–P–P–Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia –P–P–P–Pokok pikiran.

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S

pancasila PANCASILA SEBAGAI KERANGKA BERPIKIR

Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP

Disusun oleh : a) Ferdi Ardiyansyah b) Didin Wiranto c) Fuad Yazid d) Roby Ahmad.

INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.

BAB 1 BELA NEGARA. Pengertian Bela Negara Lingkungan sekitar kita adalah tempat kita mencari nafkah, sumber kehidupan kita bersama. Seandainya lingkungan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.

SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI PANCASILA

Wawasan Nusantara  Latar belakang timbulnya Wawasan Nusantara  Konsep Wawasan Nusantara A) Hakikat, Asas dan Arah WN B) Unsur dasar WN C) Kedudukan,

Transcript presentasi:

JURNALISME POSITIF olih solihin

1. Pro-NKRI, Pancasila UUD, dan Pluralisme Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mengawal pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD), serta meningkatkan penghargaan terhadap perbedaan. Keempat pilar bangsa ini menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Mendorong terwujudnya bangsa yang berdaulat di bidang politik, sejahtera di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.

Mendorong kehidupan yang lebih demokratis, yang mewujudkan keterlibatan masyarakat secara luas dalam berbangsa dan bernegara. 2. Pro- demokrasi

3. Pro-kebenaran dan keadilan Menjunjung tinggi objektivitas. Kebenaran hanya bisa diraih apabila media massa objektif. Keadilan yang dijunjung tinggi bukanlah sekadar kesamarataan, melainkan proporsionalitas.

4.Pro-supermasi hukum Menjunjung tinggi rule of law dan penegakan hukum demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta keadila

5. Pro-perubahan Mendorong upaya menuju perubahan yang memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia.

6. Pro-bisnis Mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam perekonomian

7. Pro-pertumbuhan Mendorong kegiatan usaha yang menopang pertumbuhan ekonomi

8. Pro-meritokrasi Mendorong suatu proses seleksi pemimpin dengan memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi atau berkemampuan secara fair.

9. Pro-lingkungan Mendorong upaya-upaya penghargaan terhadap lingkungan yang merupakan unsur penopang utama bagi kehidupan umat manusia.

10. Pro-konservatisme Menjunjung tinggi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya secara universal, seperti menolak perceraian, perkawinan sejenis, pornografi, dan narkoba

4. Pro-supermasi hukum Menjunjung tinggi rule of law dan penegakan hukum demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta keadilan.

HELLO! Olih solihin Email: olihmail@gmail.com | @sagaracinta

CAKUPAN PERS Pers Komunitas Pers Lokal/Regional Pers Nasional Pers Internasional 4

Jenis media visual Audio visual

cakupan internasional nasional Lokal/regional komunitas

Thank You!!