UNIVERSITAS ESA UNGGUL POLITIK NURWITO,S.Ag., M.Pd. UNIVERSITAS ESA UNGGUL JAKARTA

POLITIK Politik seharusnya menjadi cara yang tepat guna untuk menjalankan roda pemerintahan yang baik sehingga dapat membawa kebahagiaan bagi rakyatnya. Dasar Politik dan Agama: Politik pada hakikatnya adalah pertarungan kekuasaan, dan hal yang paling pokok dari kekuasaan adalah kekerasan Sedangkan hal yang pokok dari agama adalah moralitas, kesucian, dan keyakinan Sikap Buddha: Buddha tidak berusaha mempengaruhi kekuatan politik untuk menyiarkan ajaran-Nya, tidak juga mengizinkan ajaran-Nya disalahgunakan untuk menguasai kekuatan politik

AJARAN BUDDHA: Ajaran Buddha dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Mengacu kepada kebutuhan materi; 2. Mengacu kepada kebutuhan spiritual

SISTEM POLITIK: Tidak ada sistem politik, begitu pun tampak idealnya, yang dapat menghasil-kan kedamaian dan kebahagiaan selama rakyat dalam sistem itu didominasi oleh keserakahan (lobha), kebencian (dosa), dan kebodohan batin (moha)

STRATEGI YANG BAIK UNTUK MENGHINDARI KEKERASAN: Langkah-langkah di bidang ekonomi yang diarahkan untuk mengurangi kemiskinan Adanya suatu sistem kemasyarakatan dengan akses menuju sumber daya sosial yang terbuka bagi semua orang. Adanya sistem politik yang di dalamnya semua perbedaan pendapat dapat disalurkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan. Pemantapan hukum (Dharma) dan komitmen dari para penguasa/pemimpin dan administrator untuk tidak melanggar hukum dalam kondisi apa pun, dan menghormati hak asasi manusia.

SYARAT-SYARAT KESEJAHTERAAN NEGARA (DIGHA NIKAYA.II.74-75): Sering mengadakan pertemuan dan permusyawaratan Berkumpul dengan rukun, berkembang dengan rukun, mencapai mufakat dan menyelesaikan segala sesuatunya dengan damai. Menjunjung konstitusi yg berlaku, tidak member-lakukan apa yang belum diundangkan, tidak juga meniadakan apa yang telah diundangkan Menghormati dan menyokong para sesepuh atau pemimpin, jugamemperhatikan amanat mereka Melindungi dan menghormati kedudukan wanita Memelihara & tdk mengabaikan kewajiban agama Melindungi orang-orang suci dan bijaksana

KEWAJIBAN PEMIMPIN (JATAKA V.378): Dermawan (dana) Memiliki moral yang baik (sila). Rela berkorban (pariccaga) Intergritas atau tulus, jujur, dapat dipercaya (ajjava) Baik hati termasuk bersikap menyenangkan (maddava) Menjalankan hidup sederhana (tapa) Tidak pemarah (akkodha). Tanpa kekerasan (avihimsa). Sabar (khanti). Tidak bertentangan dengan kebenaran atau kehendak rakyat (avirodhana)

PRASYARAT PEMERINTAHAN YANG BAIK: Jika penguasa suatu negara adil dan baik, para menteri menjadi adil dan baik, jika para menteri adil dan baik, para pejabat tinggi menjadi adil dan baik, jika para pejabat tinggi adil dan baik, para bawahan menjadi adil dan baik, jika para bawahan adil dan baik, rakyat menjadi adil dan baik. (Anguttara Nikaya)

ASPEK AJARAN BUDDHA YANG BERKAITAN DENGAN POLITIK: Kesejajaran umat manusia Mendorong semangat kerja sama sosial Anggota pasamuan dituntun oleh Aturan Kebenaran Hukum Mendorong semangat konsultasi dan proses demokrasi PEMERINTAHAN YANG BAIK (CAKKAVATTI SIHANADA SUTTA): Berlaku adil dan tidak diskriminasi Tidak menyimpan dendam dengan warga negaranya Tidak takut terhadap apa pun dalam pelaksanaan hukum Memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum untuk dilaksanakan

PROSES DEMOKRASI SESUAI AJARAN BUDDHA: Seorang petugas khusus yang serupa dengan ‘pembicara’ ditunjuk untuk mempertahankan martabat kelompok Petugas kedua yang memegang peranan serupa dengan tokoh Ketua Parlemen, ditunjuk untuk melihat apakah tercapai mufakat Permasalahan dikemukakan dalam bentuk mosi yang terbuka untuk diskusi

lanjutan: Dalam beberapa kasus hal ini dilakukan satu kali; dalam kasus lain 3X, lalu untuk memastikan parlemen yang mewajibkan bahwa suatu RUU dibaca 3X sebelum diangkat menjadi hukum Jika diskusi menunjukkan perbedaan pendapat, hal ini akan disesuaikan dengan mengambil suara terbanyak melalui pemungutan suara

Sabda Buddha: Pelanggaran susila dan kejahatan dapat muncul dari kemiskinan (Cakkavatti Sihanada Sutta) Cara Mengatasi Kemiskinan adalah dengan cara pengembangan ekonomi: para petani disubsidi benih/pupuk; para pedagang diberi modal; para pegawai diberi gaji yang memadai, dll (Kutadanta Sutta)

Referensi: Mukti, Krishanda W. 2003. Wacana Buddha Dharma. Jakarta: Yayasan Dharma Pembangunan P.A. Payutto. 2005. Ekonomi Buddhis: Jalan Tengah untuk Dunia Usaha. Diterjemahkan oleh R. Surya Widya. Jakarta: PP Magabudhi Sri Dhammananda. 2002. Keyakinan Umat Buddha. Pustaka Karaniya http://members.tripod.com/~young_buddhist/PMoral.htm http://www.freelists.org/archives/mahasathi/03-2004/msg00155.html

KUIS: Jelaskan perbedaan mendasar antara agama dan politik! Bolehkah umat Buddha berpolitik dan bagaimana sebaiknya jika ia terjun dalam kehidupan politik? Jelaskan! Apa bahayanya jika seseorang menyalahgunakan agama untuk kekuasan politik? Bagaimana ciri-ciri pemimpin dan pemerintahan yang baik ditinjau dari agama Buddha? Tuliskan syarat-syarat kesejahteran suatu bangsa atau Negara!