TEORI KEWARGANEGARAAN Pertemuan Ke-7 Nurul Febrianti, M.Pd Prodi PGSD FKIP

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN Mahasiswa mampu memaparkan teori kewarganegaraan secara kritis dan filosofis. 2. Mahasiswa mampu menganalisis kandungan PKn dan korelasinya dengan teori kewarganegaraan.

Makna Kewarganegaraan Konsep Kewarganegaraan akan selalu berubah-ubah mengikuti perubahan politik, sosial, dan budaya yang terjadi di sebuah negara. Menurut Gunsteren (1998), ada 3 unsur yang harus dimiliki warga negara sebagai pemilik fungsi peran ganda, yakni: Batas kemampuan (authonomy) Pemberian pertimbangan (judgment) Loyalitas (loyalty)

Makna Kewarganegaraan (Ada dua sudut pandang yang masing-masing dibedakan lagi atas dua makna) Pertama Kedua Kewarganegaraan dalam arti yang terbatas (a strict sense) = merujuk pada makna kedudukan warganegara yang sama dalam politik & partisipasi. Kewarganegaraan dalam arti luas (a wide sense) = merujuk pada kedudukan & partisipasi warganegara dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Formal = kewarganegaraan berarti kedudukan warga negara dipandang dari aspek hukum atau norma terkait dengan hak dan kewajiban. Substantif = kewarganegaraan merujuk pada watak warga negara yang riil dan pengaruh politik yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh seseorang.

Perkembangan Doktrin Kewarganegaraan Menurut Gunsteren (1998), pemikiran Marshall tentang Kewarganegaraan meliputi 3 aspek, yakni bahwa warga negara: Memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik, Memiliki akses terhadapa pengadilan hukum yang dijalankan oleh WN secara bersama untuk memutuskan perkara menurut aturan yang berlaku sama bagi setiap warga negara, Memiliki jaminan atas kondisi sosial ekonomi minimum,

Tiga Teori Kewarganegaraan Liberal - Individualistik Komunitarian Republik

Liberal - Individualistik Teori liberalisme memandang warga negara sebagai pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak. Dalam pembeda hak-hak individu dari teori kiberal-individualis, pilihan ditentukan oleh pertimbangan warga negara tentang hak-hak yang dimilikinya dalam batas-batas penghargaannya terhadap hak-hak orang lain. Aspek politik dari sudut pandang teori liberal-individualis bersifat nisbi dan kondisional. Prinsip kewarganegaraan dan lembaga politik hanya diakui manakala prinsip tersebut dapat memberikan keuntungan pribadi. (Gunsteren, 1998)

2 Masalah yang mungkin timbul dari pandangan liberalis-individualis tentang Kewarganegaraan. Pertama, bagaimana dapat mencegh individu dari tindakan saling menghancurkan antar sesama dan bahkan saling menghancurkan karena alasan demik keuntungan bersama? Kedua, harus melakukan tindakan yang sejalan dengan kata atau gagasan yang dikemukakan. Wawasan dan tindakan individu yang otonom dalam meilih mungkin berasal dari proses yang tidak murni.

Liberal - Individualistik Gunsteren (1998:18) menyatakan bahwa: “The viability of democracies, it is said, depends upon such matters as civic-mindedness, religion, education in democratic rules, or the development of a public morality. If citizens completely lack these attributes, democracy cannot exist. However, if theses attributes are embraced too intensely, democracy might also be destroyed.” Dari pernyataan di atas ada 4 hal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan demokrasi: Berpikiran Kewarganegaraan (civic-mindedness) Agama (religion) Pendidikan yang Demokratis (education in democratic rules) Pembangunan moralitas publik (the development of a public morality)

Komunitarian Teori kewarganegaraan komunitarian (communitarian theories of citizenship) sangat menekankan pada fakta bahwa setiap orang warga negara perlu memiliki sejarah perkembangan masyarakat. Individualitas yang dimiliki warga negara berasal dan dibatasi oleh masyarakat. Dalam pandangan teori ini, warga negara bertindak secara bertanggung jawab ketika ia memiliki tugas dalam batas-batas yang diterima oleh masyarakat. Namun demikian, agar masyarakat dan anggotannya secara individual dapat berkembang maka diperlukan loyalitas dan pendidikan kewarganegaraan agar menjadi warga negara yang loyal.

Komunitarian Munculnya teori ini dilatarbelakangi oleh perlunya upaya mengatasi masalah atau kelemahan teori kewarganegaraan liberal-individualis. Teori ini meyakini bahwa individu dibentuk oleh masyarakat. Di masyarakat ada norma yang disepakati sebagai codes of conduct yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat karena dengan cara inilah eksistensi dan keberlangsungan masyarakat akan terjamin. Dengan mematuhi norma, maka keaslian masyarakat akan terjaga. Pelanggaran terhadap norma dianggap sebagai korupsi dan harus ditentang bersama. Kemunduran masyarakat dapat diatasi dengan memerangi korupsi dan mengembalikan masyarakat kepada bentuk semula.

Komunitarian Alasan lain munculnya teori ini berlandaskan pada pandangan bahwa identitas dan stabilitas karakter tidak mungkin terbentuk tanpa dekungan masyarakat teman dan kolega. Seorang yang memiliki karakter yang kuat akan tangguh dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah dan tidak akan mudah tergoyahkan. Karakter ini terbentuk karena individu berada di lingkungan masyarakat.

Kelemahan Teori Komunitarian Pertama, pandangan teori ini belum terbukti mampu mengubah kondisi melainkan hanya pada tahap pencegahan. Masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang alamiah sehingga adanya masyarakat sanggat vital bagi kewarganegaraan. Kedua, teori komunitaian kurang perduli dengan kondisi masyatakat yang riil daripada yang masyarakat yang dicita-citakan. Masyarakat tidak selalu menyandang nama baik karena banyak pembatasan-pembatasan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan.

Republikan Teori kewarganegaraan republikan (Republican theories of citizenship) dapat dipandang sebagai salah satu model khusus dari gagasan teori kewarganegaraan komunitarian. Teori ini mejadikan suatu masyarakat yang dinamakan komunitas publik sebagai pusat kehidupan politik. Keunggulan dan sekaligus nilai-nilai kebaikan yang diagungkan oleh teori republikan adalah keberanian, kesetiaan, disiplin militer, dan kenegarawanan. Hak-hak individu dijamin dan tiap individu warga negara dapat berperan aktif sebagai pelayan dalam komunitas publik mengisi sejarah perjalanan bangsa.

Kelemahan Teori Republikan Kelemahan dari teori kewarganegaraan republikan ini bersifat klasik, yakni tentang konsepsi militer yang dianggap sebagai unsur membahayakan oleh kelompok tertentu. Konsepsi militer dianggap tidak peduli terhadap masalah ekonomi dan perdagangan serta kebutuhan pribadi individu masyarakat. Pemikiran republikan dipandang hanya ingin menciptakan satu masyarakat tunggal yang absolut dan kurang memperhatikan pluralisme nilai-nilai dan kondisi masyarakat yang beragam.

Neo Republikan: Teori Kewarganegaraan Alternatif Pada dasarnya teori neorepublikan meliputi unsur-unsur pemikiran yang ada dalam teori kewarganegaraan komunitarian, republik, dan liberal individualis. Dengan kata lain, teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari unsur-unsur tiga teori kewarganegaraan sebelumnya. Unsur-unsur Neorepublikan yang berasal atau hasil adopsi dari tiga teori kewarganegaraan terdahulu dapat diidentifikasi sebagai berikut …

Neo Republikan: Teori Kewarganegaraan Alternatif Pertama, Unsur-unsur Komunitarian Komunitarian memandang bahwa WN merupakan anggota dari masyarakat publik yang disebut republik. Kedua, Unsur-unsur Republikan Dari sudut pandang republikan, tugas utama republik adalah mengorganisasikan pluralitas, baik pluralitas individu maupun pluralitas komunitas.

Beberapa Prinsip Teori Neorepublikan Dalam neorepublikan, unsur militer tidaklah dominan dalam pengambilan keputusan (berbeda dengan teori republikan). Penyelenggara negara, terutama praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara luas lebih mengutamakan pelayanan publik secara lebih damai. Mencari kebenaran dengan cara berdebat, menggunakan akal sehat, mengembangkan sikap toleransi dalam masyarakat pluralis, dan membatasi secara hati-hati dalam penggunaan kekerasan. Neorepublikan pun mengutamakan kebajikan (civic virtue dan public good) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Publik (Public Realm) Pluralitas Tindakan Gagasan Gunsteren (1998) Tentang Unsur Neorepublikan Merujuk pada 3 Konsep Istilah “republikan” sebenarnya meletakan kewarganegaraan dalam bidang publik. Oleh karena itu, republik akan selalu terkait dengan kelembagaan publik dan etika publik. Publik (Public Realm) Mengelola pluralitas. Mengelola pluralitas merupakan tugas utama warga negara neorepublikan. Apabila WN mampu mengeolal masy pluralis secara harmonis maka cita2 kebajikan neorepublikan dapat tercapai. Pluralitas dalam neorepbulikan meliputi adanya perbedaan dalam kesamaan nasib antara anggota masyarakat. Pluralitas Kewarganegaraan dibangun oleh tindakan WN. Umumnya, teori kewarganegaraan memfokuskan pada kondisi kewarganegaraan, maka teori neorepubikan memusatkan pada pelaksanaan kewarganegaraan yang nyata dan aktual. Tindakan

Terima Kasih…