LINGKUNGAN SOSIAL PEMERINTAHAN DALAM EKOLOGI PEMERINTAHAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Advertisements

PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
KI kd/indikator materi pustaka
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Perkembangan Ekonomi Indonesia
macam-macam sistem ekonomi Pelaku-pelaku perekonomian di Indonesia
Sosiologi Antropologi Pendidikan
PENGENDALIAN SOSIAL Disusun Oleh: Azzahra Jelita K P / 04
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
Sistem Ekonomi.
liberalisme dan sosialisme
Pertemuan ke – 4 HUKUM ADAT DALAM HUKUM TANAH NASIONAL
SISTEMEKONOMI INDONESIA
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
Sistem Ekonomi Indonesia
Konsep dasar Politik dan pemerintahan
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Pertemuan Ke – Dua Struktur Partai Politik
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
PERUBAHAN MASYARAKAT AGUS SJAFARI.
IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA
Kedudukan dan Fungsi Pancasila.
Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan
NAMA KELOMPOK : Okti Panca Istihanah Ola Desilia Puji Ananda
JENIS-JENIS SISTEM EKONOMI DI DUNIA
Pancasila Sebagai Ideologi nasional (2)
Pancasila Sebagai Ideologi nasional (2)
PERTEMUAN 14 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA.
LINGKUNGAN FISIK/ ALAMIAH DALAM EKOLOGI PEMERINTAHAN
ASAS-ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
2. Pengaruh Aspek Politik
PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
PENGERTIAN DAN HAKIKAT IPS DALAM PROGRAM PENDIDIKAN
ISD Sebagai salah satu MKDU (MATA KULIAH DASAR UTAMA)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
SMP Kelas 3 Semester 1 BAB V
DISUSUN OLEH : RAHAYU SETIYANINGSIH
MASYARAKAT DAN PANDANGAN HIDUP
ADZIB GAIZHA F A
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
PEREKONOMIAN INDONESIA
SISTEM EKONOMI INDONESIA Maiza Fikri, ST., M.M
Ketahanan Nasional & Identitas Nasional
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
Pancasila adalah ideologi Bangsa Indonesia.
Etika Pancasila.
Pancasila sebagai sistem filsafat, perbandingan filsafat pancasila dengan sistem filsafat lainnya didunia.
KEGIATAN POKOK EKONOMI
JATI DIRI KOPERASI PENGERTIAN? LANDASAN,ASAS,TUJUAN KOPERASI?
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
TRANSFORMASI PENDIDIKAN PANCASILA DLM KEWARGANEGARAAN
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Universitas Muhammadiyah Surakata
SISTEM EKONOMI SISTEM EKONOMI PASAR BEBAS (KAPITALIS/LIBERAL)
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Perekonomian Indonesia-Pertemuan ke-1
PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK
Unggul Profesional Islami
Kedudukan dan Peran Pancasila bagi Bangsa Indonesia
pancasila PANCASILA SEBAGAI KERANGKA BERPIKIR
ETIKA & NORMA Baham 02 a.
WAWASAN NUSANTARA Latar Belakang, Konsep, Implementasi dan Tantangan.
“PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL”
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
Transcript presentasi:

LINGKUNGAN SOSIAL PEMERINTAHAN DALAM EKOLOGI PEMERINTAHAN KARIENA FEBRIANTIN (kariena.febriantin@gmail.com)

Lingkungan sosial pemerintahan ialah semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai homo politicon, homo economic dan homo sapiens di dalam kehidupan bernegara. Semua aspek kehidupan tsb tidak merupakan unsur yang berdiri sendiri yang lepas dari unsur-unsur yang lain. Perubahan terhadap unsur yang satu akan berpengaruh terhadap unsur-unsur yang lain, hubungan-hubungan tsb dengan lingkungan alam sekitarnya semakin hari semakin mendapat perhatian dalam mempelajari kehidupan bernegara dan pemerintahannya.

Lingkungan sosial dapat dikelompokkan ke dalam 5 bidang: ideologi, sosbud, sospol, sosek, serta mantib. 1) Ideologi Adalah pola dasar tentang cita-cita yang sifatnya praktis untuk mencapai tujuan suatu kelompok orang dalam kehidupan bernegara meliputi sospolek dll.

IDEOLOGI Ideologi timbul dari kebiasaan cara hidup dalam menyesuaikan diri dengan berbagai jenis dan sifat lingkungan dan kehidupan. Keyakinan terhadap kebiasaan dan pengalaman yang membentuk suatu ideologi seseorang mengenai sesuatu cara atau bentuk kehidupan yang dicita-citakan dan juga sebaliknya tentang bentuk dan sifat- sifat yang harus dihindari.

Dengan keyakinan terhadap kebenaran ideologi yang dimiliki maka nilai dan norma yang terkandung di dalamnya dijadikan sebagai dasar pengorganisasian, dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan politik, moral, agama, ekonomi budaya dll. Ideologi tidak selalu dapat dijelaskan secara logis tetapi secara umum dapat dijelaskan dengan memperbandingkan dan mempertentangkan dengan ideologi yang lain.

Umumnya cara-cara para ideologist untuk menciptakan ideologinya dilakukan melalui 3 cara: 1. Ideologi diciptakan melalui hasil penelitian atas berbagai ideologi yang ada. 2. Ideologi dirumuskan atau diciptakan dari hasil pengalaman kelompok atau bangsa yang bersangkutan. 3. Dari pemikiran filosofis, merumuskan ideologi bangsanya dari berbagai pemikiran filosofis/atas dasar ajaran agama yang ada.

Ideologi bersifat kejiwaan/moral daripada sifat ekonomi kebendaan. Di Indonesia pemahaman Pancasila sebagai ideologi disebut sebagai landasan hidup, sebagai tujuan, cita-cita dan pandangan hidup.

SOSIAL BUDAYA Pola dasar tentang cara hidup atau pandang tentang hidup bersama yang diikuti oleh semua anggota masyarakat mencangkup dimensi yang luas. Meliputi: bahasa, nilai-nilai, arti-arti simbolik, norma, teknologi, penggunaan benda, bentuk- bentuk benda, bentuk dan cara upacara keagamaan, cara pergaulan, cara berpakaian, cara makan, cara hiburan, cara pengaturan bernegara dsb. Sosbud dalam lingkungan sosial pemerintahan terbagi jadi 2 yaitu yang sifatnya non-material dan sifatnya material.

2 Kelompok Sosbud Kebudayaan yang sifatnya non-material antara lain bahasa, nilai, norma, pengetahuan, pengertian-pengertian dasar yang dihayati oleh masyarakat seperti tanggapan atas sesuatu fenomena, misalnya ttg gerhana, bulan purnama dll. Kebudayaan yang sifatnya material/fisik ialah benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, misalnya peralatan, jalan raya, irigasi, rumah, mainan dll.

SOSIAL POLITIK Berbicara tentang sospol, maka akan dibahas bagaimana sebuah negara mengatur hubungan kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan perseorangan, kelompok atau parpol, bagaimana negara membela warga dan kepentingan negara dari setiap gangguan dari dalam dan dari luar, serta bagaimana negara mengusahakan kemakmuran dan kesejahteraan warganya dll.

Dalam Sospol, sangat terkait akan 3 hal yang dimiliki oleh negara/pemerintah yaitu kekuasaan negara, pengaruh pemegang kekuasaan, dan kekuasaan masyarakat. Kekuasaan adalah kemampuan mengharuskan orang lain berbuat/tidak berbuat walaupun orang itu tidak menghendakinya. Selain kekuasaan yang sifatnya formal, di masyarakat masih terdapat kelompok atau orang- orang yang dapat mempengaruhi perilaku pemerintahan, dia tidak merupakan kekuasaan fisik/otoritas tetapi hanya dapat memberi “pengaruh” (influence) dapat memberi warna tertentu terhadap perilaku masyarakat dan pemerintahan.

Berbicara kekuasaan masyarakat, dalam kenyataan walaupun sudah ada kelembagaan negara, pemerintahan dan kelembagaan politik yang berhubungan dengan masalah-masalah kekuasaan pemerintahan dan negara, namun disetiap waktu dan disetiap negara selalu ada saja orang atau kelompok yang berusaha berbuat sesuatu terhadap kekuasaan dan undang-undang. Berbagai kegiatan masyarakat dapat dikategorikan kedalam 2 bentuk yakni aksi massa, gerakan masyarakat, kekuasaan elit, partisipasi, dan lembaga politik. Dengan menerima pendapat bahwa negara sebagai struktur sosial yang paling, maka yang menjadi permasalahan tidak lagi keberadaan negara tetapi bagaimana mengisi/membentuk fungsi2 lembaga2 negara tsb. Ada 2 bentuk landasan politik yakni sistem demokrasi, sistem kekuasaan dan partai politik.

PEREKONOMIAN Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Sejak permulaan peradaban manusia, masalah ekonomi atau masalah bagaimana manusia mempertahankan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk dapat memenuhi barang-barang kebutuhannya, untuk makan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan dan berpermerintahan. Lembaga perekonomian dikatakan sebagai keseluruhan struktur kemasyarakatan karena lembaga ini menghubungkan setiap orang dalam kehiudupan ekonomi, baik dalam proses produksi maupun proses distribusi barang dan jasa.

PEREKONOMIAN Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Hubungan tenaga kerja dengan barang modal dan kedudukannya di dalam proses produksi telah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait seperti perananya didalam spesialisasi tenaga kerja dalam proses produksi yang menghasilkan barang-barang uyang semakin canggih tidak semua orang dapat diikutsertakan dalam proses produksi bahkan juga pada kegiatan distribusinya.

PEREKONOMIAN Sebagai Lembaga Kemasyarakatan Perubahan lembaga perekonomian seperti itu telah mengakibatkan perubahan kelembagaan sosial sehingga tidak lagi dapat digolongkan secara tegas kedalam 2 sistem perekonomian yang disebut Kapitalisme dan Sosialisme.

POLITIK PEREKONOMIAN Para ahli berpendapat bahwa sistem perekonomian sebenarnya tergantung kepada kelembagaan masyarakat yang ditentukan oleh sistem politik negara. Bentuk dan sistem ekonomi selalu mengikuti sistem kemasyarakatan dapat dilihat pada negara- negara sosialis yang timbul pada abad ke-20. Negara-negara sosialis melakukan pemusatan perencanaan, pengawasan, yang ketat atas produksi dan distribusi sehingga sistem perekonomiannya sejalan dengan sistem kemasyarakatan komunis. Mereka berkehendak agar semua faktor produksi menjadi milik masyarakat secara kolektif tidak dengan kerangka demokrasi.

PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN Peranan pemerintah dalam kehidupan masyarakat dan perekonomian yang semakin kuat mengakibatkan berkurangnya nilai sistem perekonomian sebagai suatu ideologi. Kebijakan politik keuangan pemerintah dalam pengendalian percetakan uang, pemberian kredit, tingkat pajak, politik perdagangan luar negeri dan lain-lain sangat menentukan kehidupan perekonomian yang mempengaruhi mekanisme sistem perekonomian. Peranan pemerintah seperti ini, tidak lepas dari kehidupan bangsanya dan cita-cita dan dari lingkungan yang mempengaruhi kehidupan bangsa.

Dari pengaruh pemerintah seperti ini maka penganut ideologi sosialisme-komunisme mengatakan bahwa pemerintah adalah alat borjuis dari sistem liberal yang menimbulakan kekuasaan kaum elit. Tudingan ini ternyata tidak seluruhnya benar, karena kenyataannya pemerintah di negara-negara yang disebut kapirtaliasme dapat melakukan kebijakan pemerataan distribusi hasil-hasil produksi.

KEAMANAN SOSIAL Keamanan sosial mencangkup dimensi sangat luas yang tidak terpisahkan dari maslah ketertiban dan pertahanan. Keamanan sosial meliputi pengertian perseorangan, kelompok, masyarakat, dengan semua aspeknya. Gangguan terhadap keamanan sosial dapat bersifat material dan immaterial, dapat datang sari dalam dan datang dari luar. Dalam perkembangan dewasa ini, keamanan sosial dibedakan antara pertahanan kemanan yang berupa gangguan terhadap kepentingan nasional baik yang timbul dari dalam maupun dari luar dengan ketertiban sosial yang menyangkut gangguan terhadap kepentingan warga baik secara individu maupun kepentingan secara berkelompok.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pada permulaan manusia dan kelompoknya mengenal batas-batas pemilikan dan penguasaan SDA maka yang pertama mereka lakukan ialah mempertahankan dan mengamankan miliknya agar sumber-sumber dan lingkungan yang mereka kuasai dapat memberi hasil atau memberi nikmat kepada mereka. Pertahanan dan keamanan yang mereka butuhkan disesuaikan dengan lingkungan yang mereka hadapi. Pada saat itu masalah keamanan sosial merupakan keseluruhan aspek kehidupan mencakup ketertiban masyarakat.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Dengan meningkatnya budaya, adanya milik pribadi dan keluarga masalah keamanan semakin diperlukan memelihara hubungan antarwarga, antarkelompok mengatasi setiap gangguan penggunaan sumber daya sesuai dengan pemilikannya. Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat telah berakibat perubahan sifat dan bentuk-bentuk hubungan yang memerlukan keamanan, tidak hanya yang sifatnya material tetapi juga immaterial, bahkan juga yang sifatnya kerohanian.

PERTAHANAN DAN KEAMANAN Pengelolaan pertahanan dan keamanan dilakukan sesuai dengan keadaan lingkungan, bahwa negara yang dikelilingi laut mengatur pertahanan dan keamanannya dengan cara yang berbeda dengan negara yang dikelilingi daratan. Perubahan serta penyesuaian dimensi pertahanan, keamanan dengan perubahan lingkungan dapat ditelusiri dari tahap-tahap perkembangan peradaban manusia dari masyarakat keluarga, masyarakat gabungan suku, feodalisme, kerajaan- kerajaan, hingga negara kebangsaan.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL Di dalam bagian ini yang dibicarakan hanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahwa bangsa dan negara dapat hidup dalam damai, tertib dan tenteram karena masyarakat hidup mengikuti dan berbuat sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan terjadinya sifat-sifat hubungan yang tidak lagi terjangkau norma dan nilai yang ada sehingga terdapat suatu keadaan yang bersifat peralihan atau mungkin adanya kekosongan nilai atau norma.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL Oleh sebab itu, permasalahan pengawasan dalam masyarakat ialah apakah orang berperilaku sesuai dengan norma (comformnity), apakah melanggar (unconformnity) atau melakukan penyimpangan (deviance) dari nilai dan norma yang berlaku. Luas dan majemuknya kehidupan di masyarakat yang memerlukan keamanan dan ketertiban tidak mungkin seluruhnya diawasi oleh kekuasaan resmi dari pemerintah tetapi sebagian besar pengawasan akan dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya bernegara.

KEAMANAN DAN KETERTIBAN SOSIAL Adapun ada 2 jenis pengawasan dalam kehidupan berpemerintah dan bernegara: 1. Pengawasan oleh masyarakat, yang terdiri dari: Pengawasan diri sendiri, pengawasan masyarakat informal, dan pengawasan secara formal. 2. Pengawasan oleh Pemerintah.