KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
Advertisements

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Sekolah Pascasarjana Prof. Dr. Dasim Budimansyah, M.Si.
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
DEMOKRASI MENURUT IMAN KRISTEN
OLEH: AGUN GUNANDJAR SUDARSA (Ketua Tim Kerja Sosialisasi MPR RI)
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
GOOD GOVERNANCE.
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
BAB 7 Otonomi Daerah.
OTONOMI DAERAH BAB 10.
GOOD GOVERNANCE.
PENDIDIKAN PRO RAKYAT SEBUAH KENISCAYAAN Komisi E DPRD Propinsi DIY.
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
Birokrasi Negara Maju (Singapura) dan Negara Berkembang (Indonesia)
WAWASAN NUSANTARA Oleh : Aditya Hendra Moh. Khoirul Anwar
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
COMMUNITY DEVELOPMENT SEBAGAI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
TEORI DESENTRALISASI I
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
MASYARAKAT MADANI (CIVIL SOCIETY)
OTONOMI DAERAH.
TEORI DESENTRALISASI II
PEMIMPIN VISIONER.
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENTINGNYA PENGEMBANGAN PARTISIPATIF
PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
SEJARAH MODEL BIROKRASI DI INDONESIA
Otonomi Daerah Telah Lama Tersirat
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI PENGANTAR ILMU POLITIK
OTONOMI, DESENTRALISASI, DAN FEDERASI
K13- MBS sebagai Proses Pemberdayaan
Demokrasi.
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Apa dan Mengapa Demokrasi?
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Unsur Dasar Wawasan Nusantara
Otonomi Daerah Dalam Konteks Indonesia
Berkelas.
Masyarakat madani.
ASAS PENYLENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Komputer dan Pemerintahan
Pertumbuhan Negara.
ADVOKASI SOSIAL Heru Susetyo.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
OTONOMI DAERAH Pengertian
Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:
Kebijakan Pendidikan di Daerah
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
PROGRAM PENATAAN KEPENDUDUKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
SISTEM DAN DINAMIKA DEMOKRASI PANCASILA
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JAMBI By: DIMASRIZAL, S.Sos., M.Si Th 2016

Pemikiran Pendukung Otonomi Daerah (M. Mas´ud Said) Otonomi Daerah sarana untuk demokrasi. Otonomi Daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Otonomi Daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional. Otonomi Daerah memajukan pembangunan daerah.

1. Otonomi Daerah dan Demokrasi Otonomi Daerah diklaim memajukan demokrasi dalam artian Otonomi Daerah menjadikan Pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, menjadikan dukungan masyarakat menjadi lebih nyata, menyediakan kesempatan partisipasi masyarakat dalam proses politik, memberi peluang kepada masyarakat dalam pemilihan para wakilnya, dan membantu terbentuknya kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Otonomi Daerah membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pemerintahan. Meningkatnya pengetahuan para pejabat publik atas kondisi-kondisi lokal (daerah). Semakin mudah terciptanya kesesuaian antara kebijakan-kebijakan dengan selera dan kebutuhan-kebutuhan lokal (daerah). Semakin meningkatnya pertanggungjawaban para pejabat lokal (daerah).

Otonomi Daerah dapat mendorong stabilitas dan kesatuan nasional Dengan Otonomi Daerah bisa memajukan persatuan Nasional dengan cara menghambat kecenderungan memisahkan diri. Dengan Otonomi Daerah lebih bisa mengakui identitas daerah dan sekaligus ada jaminan yang lebih besar bahwa kepentingan- kepentingan daerah tidak akan tenggelam oleh kelompok yang lebih besar atau lebih kuat yang dominan di pemerintahan pusat.

Otonomi Daerah memajukan pembangunan daerah. Dengan memberikan kewenangan dan otonomi yang signifikan kepada daerah akan membantu menciptakan kembali keseimbangan antara kebutuhan Nasional dan Daerah dari proses pembangunan.

PENDAPAT SEORANG AHLI POLITIK : BILA KITA PERCAYA BAHWA SISTEM PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS MERUPAKAN CIRI MASYARAKAT MODERN, MAKA KITA PUN HARUS PERCAYA BAHWA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MERUPAKAN KEWAJIBAN YANG HARUS DITERAPKAN (RISWANDHA IMAWAN GURU ILMU POLIIK FISIPOL UGM YOGYAKARTA 2002).

Otonomi Daerah Merupakan Solusi Struktural Terhadap Masalah Negara-Bangsa Indonesia Alasan efektivitas pemerintah dalam pembangunan Pelayanan umum Alasan integrasi bangsa

ALASAN EFEKTIVITAS PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN: Pembangunan kompleks dan merupakan proses yang tidak pasti, sehingga tidak bisa direncanakan dari pusat. Otonomi daerah alat politik untuk mengatasi kelemahan perencanaan dan pengontrolan pembangunan oleh pusat. Otoritas diberikan oleh pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat negara yang dekat dengan masalah untuk membuat keputusan perencanaan. Membuat kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. mengapa? Meningkatkan sensitivitas pejabat negara terhadap kebutuhan lokal.

PELAYANAN UMUM Negara harus memberikan pelayanan kepada rakyat. Pemberian kekuasaan membuat pelayanan umum dari pemerintah maksimal. Memungkinkan terjadinya pengelolaan yang lebih fleksibel, inovatif dan kreatif. Akibatnya, penduduk lebih dapat mengakses bantuan pelayanan pemerintah.

ALASAN INTEGRASI BANGSA Otonomi daerah alat politik mempertahankan negara indonesia. bagaimana mungkin? Perlawanan daerah terhadap pusat sudah terjadi semenjak lama. 1. Permesta di sulawesi era 1950an. 2. PRRI 3. GAM

- Apa tujuan pemberontakan tsb. Agar daerah diperhatikan - Apa tujuan pemberontakan tsb? Agar daerah diperhatikan. - Mengapa pemberontakan tsb terjadi? Setelah merdeka ada harapan untuk kesejahteraan yang lebih baik, tetapi orba mengutamakan pengembangan pulau jawa.

Tugas Kelompok Implementasi Atau Pelaksanaan Otonomi Daerah (Cukup Satu Sektor) Dan Kendala Yang Dihadapi Oleh Pejabat Daerah Dalam Menjalankan Roda Pemerintahannya? Pelaksanaan – Permasalahan - Penyelesaian

Sekian Dan Terima Kasih