PEREKONOMIAN INDONESIA HADI ISMANTO FEB UNISNU

Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mengajarkan kepada para mahasiswa untuk membahas beberapa aspek penting perekonomian nasional yang sangat mendasar dan relevan namun dinamis, sekaligus juga menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah serta implikasinya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Misalnya masalah pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, utang luar negeri, perkembangan sektor pertanian, dan prospek perkembangan ekonomi daerah yang erat hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah

Tujuan Mampu menjelaskan sistem ekonomi Indonesia, Mampu menganalisis perubahan dan dinamika ekonomi nasional, Mampu menganalisis kebijakan ekonomi nasional

KOMPETENSI MATAKULIAH NO KOMPETENSI   K 1 Berdasarkan topik yang ditentukan mahasiswa mampu menjelaskan sistem ekonomi secara jelas dan tepat. K 2 Mahasiswa mampu menganalisis perubahan dan dinamika ekonomi nasional dengan benar dan tepat. K 3 Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan ekonomi nasional P 4 Mahasiswa dapat menjelaskan secara verbal sistem ekonomi dengan berdasarkan teori dan data. P 5 Mahasiswa dapat menggunakan teori data teori untuk mendiskusikan dinamika ekonomi nasional. P 6 Mahasiswa dapat mempresentasikan permasalahan ekonomi nasional dengan menggunakan teori dan data secara jelas dan tepat A 7 Mahasiswa merasakan kondisi ekonomi nasional dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. A 8 Mahasiswa bersedia memberikan pandangan dan argumentasi dalam diskusi kelas yang membahas permasalahan ekonomi nasional. A 9 Mahasiswa mampu menemukan berbagai alternative solusi atas permasalahan perekonomian nasional.

Metode Perkuliahan Dosen pengampu mempunyai komitmen untuk membuat mahasiswa memahami materi yang akan diberikan dalam proses belajar-mengajar, sehingga tujuan matakuliah ini dapat tercapai. Dosen menuntut mahasiswa mempunyai komitmen untuk mempelajari dan memahami materi yang diberikan. Oleh karena itu mahasiswa diharuskan untuk membaca materi kuliah terlebih dahulu sebelum acara tatap muka. Selain itu mahasiswa diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam setiap temu kelas.

Bentuk Pembelajaran Penerapan metode pembelajaran dengan menitikberatkan aktivitas utama pada mahasiswa (SCL) yang tertulis pada kolom BENTUK PEMBELAJARAN yang akan dicoba yaitu: Problem Based Learning, Small Group Discussion, dan Case Study.

Langkah-langkah metode pembelajaran Small Group Discussion: Langkah persiapan. Pembentukan kelompok. Pembagian bahan kajian. Penjelasan langkah-langkah pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Pelaksanaan diskusi sesuai dengan materi bahan kajian yang telah ditentukan. Pemaparan hasil diskusi oleh tiap kelompok.

PENILAIAN NO RANAH PENGETAHUAN BENTUK PENILAIAN BOBOT NILAI 1 Knowledge (Kognitif) Analisis UTS UAS 20% 2 Ketrampilan (Psikomotorik) Ketepatan Tugas terstruktur Partisipasi kelas 25% 3 Sikap (Afektif) Menghargai Kehadiran kuliah Dinilai bersama-sama dengan Aspek Psikomotorik 10% Total 100%

ANGKA MUTU HURUF MUTU 4.0 A 2.0 C 3.5 AB 1.5 CD 3.0 B 1.0 D 2.5 BC 0.0 E

JUDUL / PENERBIT / TAHUN Sumber Pembelajaran NO PENGARANG JUDUL / PENERBIT / TAHUN 1 Mudrajad Kuncoro “Ekonomika Indonesia: Dinamika Lingkungan Bisnis di Tengah Krisis Global”, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2009 2 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). “Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir” (2005). 3 Faisal Basri dan Haris Munandar “Lanskap Ekonomi Indonesia”, Prenada Media Group, Jakarta, 2009. 4 Dumairy “Perekonomian Indonesia” Penerbit Erlangga. Jakarta 5 Tambunan, Tulus T.H, “Perekonomian Indonesia: teori dan temuan empiris”, Salemba empat, Jakarta 6 Hamid, Edy Suandi, “Perekonomian Indonesia: masalah dan kebijakan kontemporer”, UII Press,Yogyakarta 7 Jurnal/ Artikel Ilmiah Relevan dan Up to date

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) RENCANA PERKULIAHAN Minggu Topik 1 KONTRAK KULIAH, GAMBARAN UMUM MATERI, PEMBENTUKAN KELOMPOK DISKUSI 2 SISTEM EKONOMI INDONESIA   3 MENUJU PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS 4 PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI 5 FLUKTUASI HARGA MINYAK DAN PENGARUHNYA BAGI EKONOMI INDONESIA 6 ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) 2015 7 DAMPAK KRISIS GLOBAL TERHADAP KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) LANJUT..... Minggu Topik 8 REVITALISASI SEKTOR PERTANIAN DAN KEAMANAN PANGAN 9 REFORMASI IKLIM INVESTASI 10 REFORMASI KEBIJAKAN INDUSTRI 11 ANALISIS NERACA PEMBAYARAN DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL 12 MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN PASAR MODERN DAN TRADISIONAL 13 OTONOMI DAN PEMBANGUNAN DAERAH DAYA SAING DAERAH DAN REFORMASI REGIONAL GOVERNANCE 14 PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA NOMOR : 196/SK/UNISNU-FEB/I/2014   TENTANG   SISTEM KEHADIRAN DAN IJIN DALAM PERKULIAHAN UNTUK DOSEN DAN MAHASISWA EVALUASI PENILAIAN DALAM UTS DAN UAS DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNISNU JEPARA TAHUN 2014

Peraturan wajib hadir dalam perkuliahan masih setuju diberlakukan, dengan ketentuan : Untuk Reguler 1, dasar 14 kali pertemuan tatap muka, dalam satu semester mahasiswa diijinkan tidak masuk maksimal 3 kali, dengan menyampaikan surat ijin tertulis. Untuk Reguler 2, dasar 12 kali pertemuan tatap muka, dalam satu semester mahasiswa diijinkan tidak masuk maksimal 2 kali, dengan menyampaikan surat ijin tertulis. Dengan alasan apapun, untuk kelas regular 1, dosen wajib mengajar maksimal 14 kali pertemuan, sekurang-kurangnya 12 kali pertemuan. Sedangkan untuk kelas regular 2, dosen wajib mengajar maksimal 12 kali pertemuan. Apabila terdapat dosen dengan alasan tertentu tidak dapat memenuhi mengajar sampai dengan 14 kali pertemuan (di kelas regular 1) atau 12 kali pertemuan (di kelas regular 2), maka mahasiswa diijinkan untuk tidak masuk dalam perkuliahan dalam satu semester sebanyak 3 kali ijin untuk regular 1 dan 2 kali untuk regular 2.

Dosen wajib melakukan perkuliahan tatap muka sebanyak antara 12 – 14 kali pertemuan. Batas minimal 12 kali pertemuan tatap muka, dengan ketentuan : Semua materi (sesuai RKP) sudah disampaikan Kurangnya pertemuan tersebut dikarenakan dosen yang bersangkutan adanya tugas dari lembaga Kurangnya pertemuan tersebut dikarenakan dosen yang bersangkutan sakit Kurangnya pertemuan tersebut dikarenakan adanya hari libur nasional atau hal lain yang memang sudah tidak ada waktu penggantian perkuliahan. Kurang dari 14 kali pertemuan, harus ada surat pernyataan atau ijin yang jelas dan disetujui oleh Ka. Prodi. Ketentuan ini berlaku untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap di FEB.

MEMBENTUK KELOMPOK

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA Tujuan Pembelajaran: Mahasiswa mampu menjelaskan Sejarah Perekonomian Indonesia dengan jelas dan tepat. Indikator:

GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA Sejarah scr Kronologis - Historis 1. Masa sblm terjajah (sblm th 1600) 2. Masa Penjajahan (1600-1945) 3. Masa sblm 1966 (sejak merdeka) 4. Masa sesudah 1966 (orde baru) Yang dibahas no.3 dan 4

ERA / MASA SEBELUM 1966 (sejak Merdeka) Merdeka Mulai ORBA 1945 ----------------------------------------------------------------1966 Ekonomi Indonesia kurang menggembirakan Kebijakan ekonomi berubah-ubah Politik tidak stabil Pertumbuhan ekonomi hanya 1,9% (1960 – 1966) Defisit Anggaran Belanja membengkak Inflasi 33% - 40% (th 1958) dan trus naik s/d th 1966 inflasi mencapai puncak 650% Kebijakan anti Investasi Asing (perush Belanda) melalui UU no.78/1958  BEJ ditutup  Capital flight

Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959) Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Banyak partai politik yang bermunculan. Perekonomian sebagian besar bergerak di bidang pertambangan, pertanian, distribusi, bank, dan transportasi yang padat modal dan dikuasai oleh asing. Perekonomian lebih berorientasi pada ekspor karena akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDB (Produk Domestik Bruto).

Adanya 8 Kali Perubahan Kabinet Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar, yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia. Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda

Lanjutan Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat

Lanjutan Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.

Lanjutan Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 – 1960 Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda

Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965) Sistem demokrasi terpimpin bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, eonomi, maupun bidang-bidang lain. Hal ini sesuai dengan adanya dekrit presiden 5 Juli 1959 Tetapi keadaan ekonomi Indonesia masih mengalami keterpurukan hal ini dapat dilihat dari : Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962 harga barang-baranga naik 400% Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Pada tahun 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,9% hal ini mengakibatkan stagflasi (high rate of unemployment and inflation). Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta sedangkan pengeluaran Rp 359 juta sehingga terjadi defisit pendapatan negara. Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung

Menekan Neraca Pembayaran Selama Dasawarsa th 1950-an s/d 1960. Indonesia kehilangan Peranan pntg dlm perdagangan Internasional Sbg produsen utama Gula  terlepas Sbg produsen Karet Alam  ambil alih Malaysia Export Kopra,Teh,Biji Kelapa Sawit, Lada & tembakau jauh lbh rendah dari sblmnya Menekan Neraca Pembayaran Dampaknya

Di sisi Kebijakan Moneter juga terjadi KEJANGGALAN Kebijakan Dalam Negeri BI (bank sentral) diwajibkan membuat Cad.min 20% (bentuk emas) bts wajar BI wajib memasok premi kpd pemerintah 30% dari penerimaan pemerintah Memberi stimulasi premi Impor (‘60-’65) Persyaratn minimal modal sendiri dlm pengajuan kredit (memberatkan debitur)

Th 1965 Gub.BI gabung bank pemerintah (trmsk BI) dg nama “Bank Berjuang”spy dpt dikendalikan lgsg PEMERINTAH, tapi digunkan utk biayai proyek2 pemerintah (khusus presiden) BI pemegang otoritas/pengendali langsung jumlah uang beredar Kebijakan Luar Negeri Sistem pengendalian kurs yg komplek dan berubah-ubah utk mengatsi defisit Neraca Pembayaran & mcegah devaluasi terbuka

MASA PERALIHAN (1966 – 1968) Ditandai keadaan Perekonomian porak-poranda: 1.Tdk mampu bayar Utang LN jml > US$ 2 Miliar 2.Penerimaan ekspor hanya ½ dari pengeluaran utk Impor dan jasa 3.Tdk mampu kendalikan Anggaran Belanja dan pajak 4.Laju inflasi 30 - 50% per bulan 5.Buruknya kondisi prasana perekonomian serta kapasitas sektor industri & ekspor

Pemerintahan Orde Baru Stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Tingkat inflasi saat itu mencapai 650% pertahun. Karena sistem ekonomi yang sebelumnya dianggap gagal, pemerintah menerapkan sistem ekonomi campuran yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45. Pemerintah juga menggunakan Prinsip Anggaran Berimbang Dinamis. Berimbang yakni pengeluaran rutin dan pembangunan selalu sama dengan seluruh penerimaan negara. Dinamis yakni jika penerimaan > pengeluaran, maka pengeluaran dapat ditingkatkan. Jika penerimaan < pengeluaran, maka harus dilakukan penyesuaian pengeluaran.

Kebijakan perekonomian diarahkan pada pembangunan di segala bidang, tercermin dalam 8 jalur pemerataan: kebutuhan pokok, pendidikan dan kesehatan, pembagian pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, partisipasi wanita dan generasi muda, penyebaran pembangunan, dan peradilan. Semua itu dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).

Perekonomian Indonesia pun membaik, Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras, angka kemiskinan menurun, adanya peningkatan pendidikan, penurunan angka kematian bayi, menekan jumlah pertumbuhan penduduk, dan industrialisasi yang meningkat pesat. Pemerintah juga menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.

Dengan adanya industrialisasi terjadi pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta penumpukan utang luar negeri. Pembangunan menimbulkan konglomerasi dan bisnis yang sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil. Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh.

Untuk mengatasinya perlu Kebijakan Ekonomi Memerangi hiper inflasi Mencukupkan stock bahan pangan (beras) Merehabilitasi prasarana perekonomian Meningkatkan ekspor Menyediakan/menciptakan lapangan kerja Mengundang Investasi Asing

REPELITA ( MULAI TAHUN 1969 ) Program Ekonomi Pemerintahan ORBA dibagi 2 jangka waktu: 1. Jangka Pendek (1 - 5 th) 2. Jangka Panjang ( > 5 th) JANGKA PENDEK terdiri dari: 1. Tahap Penyelamatan (Juli – Des 1966) 2. Tahap Rehabilitasi (Jan – Juni 1967) 3. Tahap Konsolidasi (Juli – Des 1967) dan 4. Tahap Stabilisasi (Jan – Juni 1968) REPELITA ( MULAI TAHUN 1969 ) Dasar Penyusunan

KEBIJAKAN JANGKA PENDEK PEMERINTAH Menetapkan Kebijakan Anggaran Berimbang (Balanced Budget Policy) Atasi beban Utang  btk Konsorsium dg negara2 donatur yg bernama IGGI (Inter-Governmental Group on Indonesia) Di sektor MONETER Reformasi sistem perbankan scr besar2an Indonesia mjd menjadi IMF (International Monetary Fund) Peran perbankan diperbesarmemobilisasi tabungan masy guna mdkg pertumbuhan ekonmi Mendorong pasar uang dan pasar modal

ERA PEMB. JANGKA PANJANG I REPELITA I (April 1969 s/d 1974) Trilogi Pembg. Trilogi Pembangunan: 1. Stabilitas perekonomian 2. Pertumbhan Ekonomi 3. Pemerataan hasil Pembangunan) REPELITA II (1974 – 1979) merubah prioritas: Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan hasil Pembangunan Stabilitas perekonomian REPELITA III s/d VI (1994 – 1999) rubah prioritas lg:

Kinerja Perekonomian selama 2 PELITA : Sangat Memuaskan Indikatornya: Pertumbuhan eko. capai 7% per tahun Investasi naik dari 11% mjd 24% PDB Tabungan pemerintah > bantuan Luar Negeri naik dari 23% pd th.fiskal 1969/1970 menjadi 55% pd th.fiskal 1973/1974 dikarenakan: Booming Minyak  Penerimaan dari Devisa Ekspor sebesar 80%

Akibat Booming Minyak timbul Resesi Global Shg OPEC bln Maret 1983 “Memotong harga & Produksi Minyak”, harga diturunkan mjd US$ 5 per barel. Indonesia kena imbas Ekspor minyak turun dari 38% mjd 30% disisi lain Import Non Migas naik Neraca Berjalan yg tadi surplus US$ 2 M pd th 80/81 mjd defisit US $ 2,7 M pd th 81/82 shg pertumbuhan ekonomi hanya 2,24% pd th ’82 dan pendaptan per kapita alami stagnasi akibatnya

Solusinya Pemerintah menempuh Kebijakan Makroekonomi yg drastis dan tegas dengan cara: a.Anggaran Belanja dihemat (pd th ’83 / ’84) b.Pemrintah menambah hutang Luar Negeri c.Menggalakkan ekspor komoditi & Non Migas d.Membatasi import barang mewah e.Mengurangi perjalanan ke Luar Negeri f. Menggalakkan penggunaan produk dlm negeri g.Mengurangi proyek2 sektor publik h.Gaji PNS tdk naik i. Pengurangan subsidi atas pupuk & pestisida j. Harga BBM naik dg mengurangi subsidi k.UU ttg perpajakan di perbaharui (th 1984) l. Dilakukan deregulasi parsial sistem perbankan m.Tingkat bunga bank ditentukan oleh pasar tdk ditentukan Bank Central n. Sistem pagu (batas) kredit dihapus dlm rangka naikkan sektor Riil

Pelita IV  masa prihatin, langkahnya: Deregulasi & Debirokratisasi diteruskan utk mendorong Investasi Asing & menekan high cost economy Pasar Modal terjadi Realiansi  beban utang Luar Negeri Indonesia mjd berat APBN disusun extra hati-hati dan dihemat Rupiah di devaluasi utk genjot ekspor non migas Ada perkembangan yg baik dari Pasar Modal (BEJ) dan Perbankan Akhir Pelita IV

Pelita V  masa yg lebih baik idikatornya: Pertumbuhan eko.rata-rata 6,7% per tahun Ekspor Non Migas (industri) pesat shg Indonesia dijuluki sbg Negara Industri Baru ( NIC = Newly Industrialized Country) Muncul UU yg tadinya hanya Peraturan Pemrntah dlm rangka utk lebih memperkuat aturan formalitas - UU no. 25 / 1990 ttg Koperasi - UU no. 7 / 1992 ttg Perbankan - UU no. 9 -12 / 1994 ttg Perpajakan

ERA PJP II dan GLOBALISASI ( kurun waktu 1994 – 2019 ) Tahapan jangka menengahnya adalah Repelita VI (1994 – 1999).Indonesia mengalami “bulan madu” sebagai negara Industri Baru, ttp juga sbg “Ujian” dalam menghadapi era globalisasi Merupakan era “Berat” tdk saja Indonesia tp juga negara2 berkembang pada umumnya, ditmbah th 2020 adalah era globalisasai perekonomian (perdag.internasional) dimana bentuk proteksi perdag.brg/jasa antarnegara dihapuskan (sesuai kesepakatan Urugay Round (Putaran Uruguay) Pada Era PJP II ini BAPPENAS telah mensimulasi 2 (dua) macam skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia. Skenario I merupakan skenario Optimistis, Skenario II merupakan skenario moderat (rasional)

Beberapa perkiraan Variabel Makroekonomi Indonesia menurut BAPPENAS Skenario I Skenario II Keterangan Repelita VI VII VIII IX X VI VII VIII IX X Pertumbuhan (% rata-rata / thn) PDB 6,5 7,2 7,9 8,6 9,3 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 Penduduk (juta jiwa) 204,4 219,4 233,6 246,5 258,2 204,4 219,4 233,6 246,5 258,2 Pendapatan per Kapita (US $) 847 1027 1411 2019 3006 769 966 1261 1692 2329 Ketenagakerjaan (angkatan kerja/juta/orang) Tgkt Pengangguran (%) 93,1 105,7 118,5 130,8 142,8 2,2 1,9 1,2 0,7 0,5 93,1 105,7 118,5 130,8 142,8 2,6 3,0 3,3 3,6 4,0 Produktivitas (US$/orang) 1932 2200 2843 3866 5507 1759 2095 2598 3338 4421

GLOBALISASI Adalah mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian Kegiatan2 perekonomian bukan sekadar internasional tapi bahkan transnasional (meliputi perdagangan,keuangan, produksi sampai ke pemasaran bahkan sumber daya manusia). Peristiwa ekonomi di sebuah negara dg cepat dan mudah merambat ke negara-negara lain. Perush2 raksasa beroperasi menembus batas-batas negara, shg menyebabkan meningkatkan peredaran uang, modal, alih teknologi,cptnya distribusi hasil2 produksi scr global Munculnya aliansi strategis antar perushaan sejenis shg muncul produk2 berstandar global Keunggulan bisnis berdasar strategi keunggulan kompetitif (competitive advantage) mencari pangsa pasar seluas-luasnya Globalisasi mengubah struktur perekonomian menjadi interdependensi (kesalingketergantungan) antarnegara semakin erat (baik antar negara maju juga negara berkembang)

Cara Negara menghadapi Globalisasi (termasuk Indonesia) Negara harus memiliki keunggulan kompetitif (produk unggulan dan bisa diterima di semua negara di dunia Menawarkan kemudahan dan insentif kepada investor asing tdk menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) serta menciptakan pasar domestik yang semakin luas Memilih negara mitra-niaga yang cocok namun tidak meninggalkan jati diri dan kemandirian bangsa Menyiapkan sumber daya manusia dan kemajuan teknologi yang handal Dlm konteks manajemen pembangunan perencanaan pembangunan yg sentralistik di geser menjadi lebih desentralistik (otonomi daerah yang lebih luas)

Persoalan Pembangunan di Negara Berkembang Kemisikinan Ketimpangan, ketidakmerataan, dan pola distribusi pendapatan Pengangguran & pertumbuhan penduduk Kerusakan Lingkungan Stagnasi pembng di daerah2 pedesaan Pendidikan Kesehatan (Lingk,Gizi brk,ibu hamil,properti) Utang Luar negeri yg terus melonjak Krisis Neraca pembayaran yg berlarut2 Kebijakan yang diambil 1&2 Mendorong pertumbuhan ekonomi, ot-da, penciptaan lap.kerja,investasi,penangg.kemiskn 3. Membatasi kelahiran (KB) 4&5. Reboisasi (peremajaan kembali hutan) & Pembangunan daerah 6. Anggaran Pendidikan ditambah 7. UU Kesehatan (AMDAL) 8. Pertumbuhan ekonomi 9. Mendorong eksport,peningktn devisa

Mnrt M.Todaro; Masalah fundamental di Negara Dunia Ketiga (Afrika, Asia, Amerika Latin) adalah: Pertumbuhan Ekonomi Kemiskinan dan distribusi pendapatan Kependudukan Pengangguran Migrasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota) Urbanisasi (perpindahan penduduk dari kota ke desa) Teknologi produksi Pembangunan sektor Pertanian

Pemerintahan Transisi (Habibie) Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$

Langkah konkrit untuk mengatasi krisis: Penundaan proyek Rp 39 trilyun untuk mengimbangi keterbatasan anggaran Negara BI melakukan intervensi ke bursa valas Meminta bantuan IMF dengan memperoleh paket bantuan keuangan US$ 23 Milyar pada bulan Nopember 1997. Mencabut ijin usaha 16 bank swasta yang tidak sehat

1. Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan yang mencakup: 1. Kebijakan ekonomi makro (fiscal dan moneter) mencakup: penggunaan prinsip anggaran berimbang; pengurangan pengeluaran pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM dan listrik; pembatalan proyek besar; dan peningkatan pendapatan pemerintah dengan mencabut semua fasilitas perpajakan, penangguhan PPN, pengenaan pajak tambahan terhadap bensin, memperbaiki audit PPN, dan memperbanyak obyek pajak

Lanjutan 2. Restrukturisasi sektor keuangan 3. Reformasi struktural Namun Bantuan GAGAL diberikan, karena pemerintah Indonesia tidak melaksanakan kesepakatan dengan IMF yang telah ditandatangani.

Tambahan dalam kesepakatan baru dengan IMF: Program stabilisasi perbankan untuk stabilisasi pasar uang dan mencegah hiperinflasi Restrukturisasi perbankan untuk penyehatan system perbankan nasional Reformasi structural Penyelesaian utang luar negeri dari pihak swasta Bantuan untuk masyarakat ekonomi lemah

Pemerintahan Reformasi (K.H. Abdurrahman Wahid) Target utama pemerintah Memulihkan perekonomian nasional sesuai dengan harapan masyarakat dan investor Menuntaskan masalah KKN Menegakkan supremasi hukum Penegakkan hak asasi manusia Pengurangan peranan ABRI dalam politik Memperkuat NKRI (Penyelesaian disintegrasi bangsa)

Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0), dan tahun 2000 pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5%. Kondisi moneter mulai stabil ( inflasi dan suku bunga rendah). Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR. Sehingga bulan Maret 2001, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar.

Pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$. Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.

Pemerintahan Gotong Royong (Megawati Sukarno Putri) Presiden Abdurrahman Wahid digantikan posisinya oleh Megawati Soekarnoputri, pemulihan ekonomi dan penegakan hukum adalah prioritas yang utama. Mulai pertangahan 2001 SBI mencapai 17% dan bunga deposito mencapai 18%. Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN. Pemerintah meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun

Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA). Kebijakan privatisasi BUMN pun dijalankan yaitu , menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 % namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi.

Ketidakstabilan politik dan belum adanya kepastian hukum masih dialami pada masa pemerintahan ini. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dibentuk untuk yang pertama kali, namun kinerja KPK dinilai belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik

Pemerintahan Indonesia Bersatu ( Susilo Bambang Yudhoyono) Anggaran APBN untuk subsidi BBM dikurangi, hal ini menyebabkan harga BBM menjadi naik. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk bantuan pemerintah akibat harga BBM dinaikan yaitu dengan diadakannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah Tujuannya memberikan kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salah satunya adalah revisi undang-undang ketenagakerjaan. Harapannya Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS. Harapannya Indonesia tak lagi mengikuti agenda-agenda IMF dalam menentukan kebijakan dalam negeri.

Namun wacana untuk berhutang lagi pada luar negri kembali mencuat, setelah keluarnya laporan bahwa kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin menajam, dan jumlah penduduk miskin meningkat dari 35,10 jiwa di bulan Februari 2005 menjadi 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena pengucuran kredit perbankan ke sector riil masih sangat kurang (perbankan lebih suka menyimpan dana di SBI), sehingga kinerja sector riil kurang dan berimbas pada turunnya investasi. Selain itu, birokrasi pemerintahan terlalu kental, sehingga menyebabkan kecilnya realisasi belanja Negara dan daya serap, karena inefisiensi pengelolaan anggaran. Jadi, di satu sisi pemerintah berupaya mengundang investor dari luar negri, tapi di lain pihak, kondisi dalam negri masih kurang kondusif.