Oleh : Erick E Abednego 11/315703/EK/18501

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.
Advertisements

KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pasar dan Jenis-jenis Pasar
FUNGSI PEMERINTAH.
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan
MATAKULIAH PENGANTAR EKONOMI
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
Perkembangan Ekonomi Indonesia
PASAR DAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN MODERN (Samuelson Ch.2)
Lima Debat Selama Kebijakan Makroekonomi
MATAKULIAH PENGANTAR EKONOMI
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
BAB IV PERENCANAAN.
Perekonomian Indonesia
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Good Governance Etika Bisnis.
Pengantar Ekonomi Mikro
EKONOMI PUBLIK.
Gambaran Umum Ekonomi Internasional
PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC)
KONTROVERSI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) & UTANG LUAR NEGERI (ULN)
PERDAGANGAN INTERNATIONAL
PERENCANAAN EKONOMI KE PERENCANAAN PEMBANGUNAN
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI
Teori Ekonomi Politik Maryunani.
Pertemuan I Fungsi Pemerintah
FUNGSI PEMERINTAH.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
Integrasi Ekonomi.
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kebijakan moneter.
FUNGSI PEMERINTAH.
FUNGSI PEMERINTAH.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Negara
POKOK PERMASALAHAN EKONOMI, PELAKU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
ASPEK YANG BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL
POLA KEGIATAN SUATU EKONOMI
Perekonomian Indonesia
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
TEORI SEKTOR PUBLIK
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
MANAJEMEN DAN BISNIS Lingkungan Bisnis Pertemuan 10 1.
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
Pertemuan Ke-9 Ilmu Ekonomi Sektor Publik
PTE MIKRO - PELAKU EKONOMI
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
KEUANGAN: 1. SEMUA YANG BERNILAI UANG (SURAT BERHARGA, PIUTANG, TABUNGAN DLL) 2. URUSAN MENGENAI UANG (KURS MATA UANG, KREDIT, PEMBUKUAN DLL)
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC)
GENERAL EQUILIBRIUM PERTEMUAN 11.
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
Transcript presentasi:

Oleh : Erick E Abednego 11/315703/EK/18501 Development Policymaking and the Roles of Market, State, and Civil Society Oleh : Erick E Abednego 11/315703/EK/18501

OVERVIEW Pemerintah memegang peranan penting dalam pembangunan. Mengetahui hubungan antara pemerintah dan pasar dalam proses pembangunan ekonomi melalui kebijakan – kebijakan. Bagaimana peranan pemerintah, pasar, dan sektor masyarakat dalam pembangunan

Development Planning The Planning Mystique Pada masa lalu masih banyak yang meragukan pentingnya perencanaan ekonomi (economic planning) dalam proses pembangunan. Saat ini masyarakat mulai sadar akan pentingnya perencanaan ekonomi. Dan perencanaan ekonomi tersebut kemudian hadir dalam kebijakan pemerintah.

Development Planning (1) The nature of development planning Perencanaan ekonomi mencakup sekumpulan target kuantitatif dalam ekonomi yang berusaha dicapai dalam jangka waktu tertentu menggunakan strategi – strategi tertentu. Comprehensive Plan Partial Plan

Development Planning (2) Comprehensive Plan Perencanaan ekonomi yang menetapkan target mencakup keseluruhan aspek dalam perekonomian nasional Partial Plan Perencanaan ekonomi hanya mencakup aspek – aspek tertentu dalam perekonomian. Seperti sektor industri, sektor pertanian, sektor publik, dll. .

Development Planning (3) Planning in mixed developing economies Perencanaan ekonomi pun dipengaruhi oleh pelaku – pelaku usaha dalam perekonomian. Pelaku – pelaku usaha tersebut terbagi dalam sektor privat dan sektor publik. Sektor privat mencakup : Sektor subsisten Bisnis skala kecil Bisnis skala menengah Perusahaan domestik besar Perusahaan gabungan dan Perusahaan milik asing

Development Planning (4) The Rationale for Development Planning Kegagalan Pasar (Market failure) Mobilisasi dan alokasi sumber daya Pengaruh psikologis Persyaratan untuk mendapatkan bantuan internasional (foreign aid)

Market Failure

Market Failure Three General Forms of Market Failure Pasar tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak ada pasar. Ada pasar namun alokasi sumber daya tidak efisien. Pasar memproduksi hasil yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Market Failure (1) Menurut Mankiw (2004) kegagalan pasar (market failure) adalah situasi di mana pasar gagal mengalokasikan sumber daya (resource) secara efisien. Hal ini dapat terjadi diantaranya akibat eksternalitas (externality) dan kekuatan pasar (market power).

Market Failure (2) Kegagalan pasar dapat terjadi ketika biaya dan keuntungan sosial berbeda dengan biaya dan keuntungan privat pada individu maupun perusahaan. Kekuatan pasar (monopoly, monopsoni) Public goods : Adanya konsep “free rider” Externalities : Banyak yang tidak membayar atas aktifitas yang dilakukan. Prisoners’ Dilemmas Coordination failures

Market Failure (3)

Market Failure (4) Market and Government Failure Kegagalan pemerintah : terjadi karena birokrat berorientasi maksimasi utilitas bukan maksimasi kepentingan publik. Jadi belum tentu benar teori yang mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dapat mengatasi kegagalan pasar. Negara berkembang memiliki kecenderungan kegagalan pasar dan kegagalan pemerintahan yang cukup tinggi.

Goverment Failure

Goverment Failure Kegagalan pemerintah mencakup : Permasalahan implementasi kebijakan dan kegagalan kebijakan Theory versus practice

Goverment Failure (1) Alasan Kegagalan Kebijakan : Ketidaksesuaian kebijakan dan implementasinya Ketidakcukupan dan ketidaktersediaan data Permasalahan ekonomi yang tidak terduga, baik eksternal maupun internal Kelemahan – kelemahan institusi Kurangnya pengetahuan politik Konflik dan pemerintahan yang rapuh

Goverment Failure (2) Potensi permasalahan dari intervensi pemerintah di negara berkembang: Individu tahu lebih banyak tentang preferensi mereka Pemerintah dapat meningkatkan risiko dengan mengarahkan semua dalam arah yang sama Pemerintah menjadi kaku dan tidak fleksibel dalam pengambilan keputusan. Pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk mengelola perencanaan secara rinci

Goverment Failure (3) Hambatan birokrasi dapat menghalangi inisiatif sektor swasta Sulit untuk meniru sistem insentif pasar dalam pemerintah Setiap divisi dari pemerintah dapat kurang terkoordinasi Perencanaan dapat dimanipulasi oleh kelompok tertentu

The Market Economy

The Market Economy Agar pasar dapat berfungsi dengan baik maka diperlukan : Kejelasan property rights Adanya hukum dan pengadilan Kebebasan membangun bisnis Mata uang yang stabil Pengawasan publik terhadap natural monopoli Penyediaan informasi yang memadai

The Market Economy (1) Selera otonom Manajemen eksternalitas Instrumen kebijakan moneter dan fiskal yang stabil Jaring pengaman (safety nets) Dorongan inovasi

Development Political Economy Memahami pola pemilu dan pembentukan kebijakan pada suatu negara. Demokrasi vs Autokrasi: mana yang memfasilitasi pertumbuhan yang lebih cepat? Peran LSM dalam pembangunan

Global Trends in Governance, 1946-2008

Trends in Governance and Reform Menanggulangi masalah korupsi Penyalahgunaan kepercayaan publik untuk kepentingan pribadi Good governance meningkatkan kemampuan pemerintah untuk bekerja dengan baik Efek korupsi dibebankan pada masyarakat miskin

Kebijakan 2 Harga BBM

Kebijakan 2 Harga BBM Pemerintah hendak menetapkan pemberlakuan dua harga untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Terdapat pembedaan harga dan pembedaan SPBU untuk BBM subsidi Rp4.500 per liter dan Rp6.500 per liter Pembedaan SPBU untuk BBM subsidi Rp4.500 per liter dan Rp6.500 per liter, dilihat dari mayoritas kendaraan yang melintas di suatu kawasan

Kebijakan 2 Harga BBM (1) Awalnya pemerintah akan memberlakukan harga Rp 6.500/liter untuk mobil pribadi, dan Rp 4.500/liter untuk motor dan angkutan umum Namun kemudian kebijakan ini tidak jadi diberlakukan karena sebagian masyarakat keberatan dan menolak.

Kebijakan 2 Harga BBM (1)

Kebijakan 2 Harga BBM (2) Dampak dan masalah yang ditimbulkan : Implikasi dari rencana ini saja telah menimbulkan kepanikan masyarakat. Karena kepanikan menimbulkan fenomena antrean berhari-hari untuk membeli solar subsidi di berbagai SPBU di daerah. Masyarakat berspekulasi dan melakukan penimbunan Karena disparitas harga BBM subsidi yang terlalu lebar, maka memunculkan peluang bisnis ilegal Kuota BBM subsidi menjadi cepat habis.

Terima Kasih